Harga Aspal Melonjak, Proyek Perbaikan Jalan di Kota Madiun Terpaksa Tertunda
- account_circle Kriswanto
- calendar_month Senin, 4 Mei 2026
- visibility 252
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Sinergia | Kota Madiun – Sejumlah proyek perbaikan jalan di Kota Madiun terpaksa ditunda akibat lonjakan harga bahan bakar minyak (BBM) yang berdampak langsung pada kenaikan harga aspal. Pemerintah daerah kini masih melakukan penyesuaian anggaran dan menunggu koordinasi dengan pemerintah pusat terkait Standar Harga Satuan (SHS).
Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Madiun, F Bagus Panuntun, menyatakan bahwa pihaknya belum berani mengambil keputusan sebelum ada kejelasan dari pemerintah pusat. Menurutnya, harga material yang melampaui SHS menjadi kendala utama dalam pelaksanaan proyek.
“Ya, pastinya ini terkait kenaikan harga. Kami dari Pemerintah Kota Madiun masih memformulasikan dan akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Karena harga yang di atas SHS, kami tidak berani mengambil keputusan,” ujarnya Senin (4/5/2026).
Ia menambahkan, lonjakan harga BBM yang signifikan turut memengaruhi harga aspal sehingga proses pengaspalan jalan mengalami hambatan. Saat ini, pemerintah daerah masih merapatkan langkah strategis sambil menunggu arahan lebih lanjut.
“Pemeliharaan jalan masih ada. Cuma untuk proyek perbaikan jalan berkala masih menunggu koordinasi dengan pemerintah pusat,” jelas Bagus.
Di sisi teknis, Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun, Agus Tri Sukamto, mengakui bahwa kenaikan harga material berdampak besar terhadap pelaksanaan proyek.
“Berdampak signifikan. Pekerjaan belum bisa kami laksanakan dikarenakan perubahan harga material sangat signifikan,” katanya.
Agus menjelaskan, terdapat empat paket proyek jalan dengan total nilai sekitar Rp15 miliar yang harus ditinjau ulang. Penyesuaian dilakukan tidak hanya karena kenaikan harga BBM dan material, tetapi juga menyesuaikan program dari pemerintah pusat.
Akibatnya, jadwal pelaksanaan proyek mengalami kemunduran karena harus memenuhi prosedur dan regulasi yang berlaku. Meski demikian, pihaknya menargetkan pekerjaan dapat mulai dilaksanakan paling lambat Mei 2026, mengingat keterbatasan waktu dalam tahun anggaran berjalan.
Sementara itu, pemeliharaan jalan tetap dilakukan meski dalam skala terbatas. DPUPR masih memanfaatkan sisa material tahun sebelumnya untuk menambal jalan berlubang di beberapa titik.
Ditargetkan proses koordinasi dengan pusat segera menghasilkan keputusan agar proyek perbaikan jalan dapat kembali berjalan dan kebutuhan infrastruktur masyarakat segera terpenuhi. (Krs)
- Penulis: Kriswanto
- Editor: Diez
