DPRD Madiun Gelar Rapat Dengar Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo, Soroti Kedaulatan Ekonomi
- account_circle Tova Pradana
- calendar_month Jumat, 15 Agt 2025
- visibility 50
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Sinergia | Kab. Madiun — DPRD Kabupaten Madiun menggelar rapat paripurna untuk mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto menjelang HUT ke-80 Kemerdekaan RI, Jumat (15/08/2025). Agenda ini menjadi bagian perayaan kemerdekaan sekaligus refleksi capaian pembangunan nasional.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Madiun Fery Sudarsono dan dihadiri jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), anggota DPRD, kepala perangkat daerah, camat, dan Direktur BUMD. Seluruh peserta mengikuti siaran langsung pidato Presiden dari Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.
Tema peringatan kemerdekaan tahun ini, “Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju”, sebagai dorongan untuk mempercepat pembangunan. Pidato kenegaraan Presiden menjadi momentum evaluasi kinerja pemerintah daerah sekaligus penguatan komitmen pelayanan publik.
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan kembali cita-cita kemerdekaan, membebaskan rakyat dari kemiskinan, kelaparan, dan penderitaan. Ia menekankan pentingnya kedaulatan ekonomi dan pengelolaan sumber daya alam untuk kepentingan nasional, seraya menegaskan bahwa seluruh presiden terdahulu telah berupaya mewujudkan negara yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur.
Bupati Madiun Hari Wuryanto menyatakan siap menjalankan arahan Presiden. “Rakyat harus sejahtera. Kalau rakyat tidak sejahtera berarti tidak berdaulat. Ini selaras dengan visi kami, bersih, sehat, dan sejahtera,” ujarnya.
Sementara itu Ketua DPRD Kabupaten Madiun Fery Sudarsono menyebut pihaknya akan menjalankan tugas dan fungsi bersama puluhan legislatif lainya dalam rangka legislasi, anggaran, dan pengawasan.
“Yang jelas kami di legislatif siap menerima masukan dan kritik dari masyarakat” tegasnya.
Pidato kenegaraan tahun ini mendapat sorotan karena disampaikan di awal pemerintahan Presiden Prabowo, yang baru berjalan kurang dari setahun setelah dilantik pada Oktober 2024. Pemerintah pusat tengah menghadapi tantangan menjaga stabilitas ekonomi di tengah tekanan global, menekan inflasi pangan, serta mempercepat pembangunan infrastruktur strategis.
Tova Pradana – Sinergia
- Penulis: Tova Pradana
