DPRD Kabupaten Madiun

Sinergia | Madiun – DPRD Kabupaten Madiun menyoroti kesiapan fasilitas publik sebelum Raperda tentang Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas disahkan menjadi regulasi daerah. Dewan menilai aturan tersebut tak cukup hanya mengatur norma, tetapi harus dibarengi kesiapan sarana dan prasarana di lapangan. Ketua DPRD Kabupaten Madiun Fery Sudarsono mengatakan pihaknya akan membahas raperda tersebut […]

Sinergia | Madiun – Bupati Madiun Hari Wuryanto memberikan jawaban atas pandangan umum tujuh fraksi DPRD Kabupaten Madiun terkait lima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) non-APBD. Lima regulasi tersebut mencakup pemerintahan desa, perlindungan lahan pertanian, dana cadangan Pilkada 2029, penataan organisasi perangkat daerah (SOTK), serta penyertaan modal BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun. Jawaban tersebut disampaikan dalam […]

Sinergia | Madiun – Rencana penganggaran Dana Cadangan Pilkada 2029 menjadi sorotan utama dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Madiun. Sejumlah fraksi meminta Pemkab Madiun menyiapkan skema anggaran yang fleksibel menyusul adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang berpotensi memengaruhi jadwal pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Sorotan tersebut disampaikan tujuh fraksi DPRD Kabupaten Madiun saat menyampaikan […]

Sinergia | Madiun – Pemerintah Kabupaten Madiun dan DPRD Kabupaten Madiun sama-sama mengajukan rancangan peraturan daerah (Raperda) non-APBD Tahun 2026. Total terdapat delapan Raperda, terdiri dari lima usulan eksekutif dan tiga Raperda inisiatif DPRD. Lima Raperda dari Pemkab Madiun disampaikan Bupati Madiun Hari Wuryanto dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Madiun, Rabu (16/9/2026). Sementara tiga Raperda […]

Sinergia | Madiun — DPRD dan Pemerintah Kabupaten Madiun menyepakati Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dengan defisit Rp206,49 miliar. Anggaran perubahan tersebut diarahkan untuk membiayai 10 program strategis, mulai dari gaji dan tunjangan guru, layanan kesehatan, mobil siaga desa, perbaikan jalan, hingga penanganan kemiskinan dan stunting. Kesepakatan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD 2026 […]

Sinergia | Madiun — Geliat investasi di kawasan industri Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun, mulai menjadi perhatian DPRD. Tak hanya mengejar masuknya investor, legislatif menekankan agar keberadaan industri benar-benar memberi dampak langsung terhadap penyerapan tenaga kerja lokal dan kesejahteraan pekerja. Komisi D DPRD Kabupaten Madiun bersama jajaran mitra eksekutif dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang […]

Sinergia | Madiun — Pemerintah Kabupaten Madiun menghadapi tekanan fiskal dalam pembahasan Rancangan Perubahan APBD (Raperda P-APBD) 2026. Transfer dari pemerintah pusat turun sekitar Rp97,18 miliar, sementara ruang untuk menaikkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga terbatas karena pemerintah tidak ingin menambah beban masyarakat. Kondisi tersebut menjadi salah satu poin utama dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten […]

Sinergia | Madiun – Ketergantungan fiskal Kabupaten Madiun terhadap pemerintah pusat kembali menjadi sorotan DPRD. Dalam pembahasan Perubahan APBD 2026, tujuh fraksi menyoroti penurunan dana transfer pusat yang mencapai sekitar Rp97 miliar hingga Rp100 miliar, di tengah kenaikan kebutuhan belanja daerah. Sorotan tersebut mengemuka dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Madiun dengan agenda penyampaian pandangan umum […]

Sinergia | Madiun – Penolakan ratusan warga Kelurahan Bangunsari, Kecamatan Dolopo, terhadap rencana pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) di Dusun Punjul mendapat perhatian DPRD Kabupaten Madiun. Komisi D DPRD Kabupaten Madiun menilai keberatan warga patut dipertimbangkan. Sebab, lokasi yang disiapkan untuk pembangunan TPST dinilai terlalu dekat dengan kawasan permukiman. Wakil Ketua Komisi D DPRD […]

Sinergia | Madiun – DPRD Kabupaten Madiun bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun menggelar rapat paripurna Senin (24/8/2026). Dalam rapat tersebut Pemkab Madiun mengajukan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 dengan nilai pendapatan daerah turun Rp51,83 miliar. Penurunan itu terutama dipicu berkurangnya pendapatan transfer dari pemerintah pusat hingga Rp97,18 miliar. Bupati […]