Berita Terkini
Trending Tags

Dinas Perdagangan Tertibkan Ratusan Kios Pasar yang Disewakan Ilegal

  • account_circle Kriswanto
  • calendar_month Selasa, 26 Agt 2025
  • visibility 137
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Image Not Found
Dinas Perdagangan Kota Madiun tengah memasang stiker penutupan kios di Pasar Sleko, Foto : Surya – Sinergia

Sinergia | Kota Madiun – Dinas Perdagangan Kota Madiun melakukan langkah tegas dengan menutup sekaligus menyegel 356 kios dan los pasar Senin (25/08/2025).

Tindakan ini ditempuh setelah ditemukan pelanggaran berupa pemilik Surat Izin Penempatan (SIP) yang menyewakan lapaknya kepada pihak lain tanpa izin resmi.

Menurut Kabid Pengelolaan Pasar Dinas Perdagangan Kota Madiun, Puguh Supardijanto, jumlah yang ditertibkan mencakup 145 kios dan 211 los.

“Banyak kasus di mana SIP terdaftar atas nama seseorang, tetapi justru ditempati pedagang lain. Hal itu melanggar Perda Nomor 16 Tahun 2018,” jelas Puguh.

Ia menegaskan praktik sewa di bawah tangan tidak bisa ditoleransi. Penyegelan dilakukan agar lapak digunakan sesuai izin yang sah.

“Dengan demikian, pedagang tidak lagi terbebani tarif sewa tinggi yang jauh di atas retribusi resmi,” tambahnya.

Saat ini, tarif retribusi kios pasar kelas I ditetapkan Rp600 per meter per hari, sedangkan los Rp400 per meter per hari, ditambah biaya kebersihan tahunan Rp72 ribu.

Puguh menilai penertiban ini diharapkan memberi tiga manfaat utama, seperti menciptakan kenyamanan bagi pedagang, meningkatkan kesejahteraan, serta menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Harapan kami, semua pedagang menempati kios sesuai izin yang tertera pada SIP. Itu menjadi kepastian hukum bagi semua pihak,” tegasnya.

Terkait kemungkinan sanksi lebih lanjut, Puguh menyebut pihaknya masih menunggu arahan pimpinan.

“Apakah nantinya pemilik SIP masih diberi kesempatan atau justru haknya dicabut, itu keputusan pimpinan,” pungkasnya.

Surya – Sinergia

Bagikan
  • Penulis: Kriswanto

Rekomendasi Untuk Anda

  • Belum Bebas dari Penjara, Mantan Kades Ngariboyo Kembali Terseret Korupsi APBDes 2023, Negara Rugi Rp614 Juta

    Belum Bebas dari Penjara, Mantan Kades Ngariboyo Kembali Terseret Korupsi APBDes 2023, Negara Rugi Rp614 Juta

    • calendar_month Jumat, 17 Apr 2026
    • account_circle Kusnanto
    • visibility 200
    • 0Komentar

    Sinergia | Magetan – Kejaksaan Negeri (Kejari) Magetan kembali menetapkan mantan Kepala Desa Ngariboyo, Sumadi, sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun anggaran 2023, Kamis (16/4/2026). Penetapan ini menambah daftar kasus hukum yang menjerat Sumadi, setelah sebelumnya ia divonis dua tahun penjara dalam perkara serupa. Kepala Seksi Pidana Khusus […]

    Bagikan
  • Pengembangan Lada Mahalona Dorong Ekonomi Petani Transmigran di Luwu Timur Sulsel

    Pengembangan Lada Mahalona Dorong Ekonomi Petani Transmigran di Luwu Timur Sulsel

    • calendar_month Kamis, 4 Des 2025
    • account_circle Kriswanto
    • visibility 229
    • 0Komentar

    Sinergia | Luwu Timur, Sulawesi Selatan – Tim Ekspedisi Patriot IPB University melakukan survei dan pemetaan potensi komoditas lada (merica) di Kawasan Transmigrasi Mahalona, Luwu Timur, Sulawesi Selatan pada 11 Oktober 2025. Hal itu untuk mengidentifikasi perkembangan usaha tani lada yang menjadi sumber pendapatan utama petani transmigran. Kegiatan ini bertujuan menggali potensi hilirisasi serta memperkuat […]

    Bagikan
  • Langkah Hukum PSHT Pusat Madiun Menguat, Soroti Munas IPSI hingga Legitimasi Sepihak

    Langkah Hukum PSHT Pusat Madiun Menguat, Soroti Munas IPSI hingga Legitimasi Sepihak

    • calendar_month Kamis, 16 Apr 2026
    • account_circle Kriswanto
    • visibility 601
    • 0Komentar

    Sinergia | Madiun – Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) Pusat Madiun menegaskan akan menempuh langkah hukum tegas dalam menghadapi polemik sengketa kepengurusan yang masih berlangsung. Upaya ini mencakup pelaporan pidana hingga gugatan di pengadilan, menyusul berbagai klaim sepihak dan gangguan terhadap aktivitas organisasi di lapangan. Ketua Lembaga Hukum dan Advokasi PSHT Pusat Madiun, Maryano, menyatakan […]

    Bagikan
  • TPA Baru Kabupaten Madiun Disepakati di Kawasan Alas Kamukti Makmur

    TPA Baru Kabupaten Madiun Disepakati di Kawasan Alas Kamukti Makmur

    • calendar_month Selasa, 22 Apr 2025
    • account_circle Tova Pradana
    • visibility 181
    • 0Komentar

    Sinergia | Kab. Madiun — Lokasi baru Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kabupaten Madiun akhirnya disepakati. Lokasinya berada di kawasan hutan Alas Kamukti Makmur, Desa Blabakan, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Lahan seluas 24 hektare tersebut saat ini tengah dalam proses peninjauan oleh Cabang Dinas Kehutanan (CDK) Wilayah Madiun bersama Perhutani KPH Madiun. Peninjauan ini […]

    Bagikan
  • Ada Tempat Kos Semi Permanen di Eks Terminal Seloaji Ponorogo, Diduga Jadi Lokasi Prostitusi

    Ada Tempat Kos Semi Permanen di Eks Terminal Seloaji Ponorogo, Diduga Jadi Lokasi Prostitusi

    • calendar_month Selasa, 4 Nov 2025
    • account_circle Ega Patria
    • visibility 172
    • 0Komentar

    Sinergia | Ponorogo – Razia di eks-Terminal Seloaji yang dilakukan oleh Satpol PP Ponorogo pada Senin malam (3/11/2025) cukup mencengangkan. Selain menemukan aktivitas prostitusi yang mengganggu ketertiban di kawasan eks Terminal Seloaji, petugas juga mencatat adanya tempat kos yang diduga digunakan untuk kegiatan serupa. Kabid Penegakan Perundang-undangan Daerah Satpol PP dan Damkar Ponorogo, Hendra Asmara […]

    Bagikan
  • Tower Tak Berijin Membandel, Satpol PP Kabupaten Madiun Minta Proyek Dihentikan

    Tower Tak Berijin Membandel, Satpol PP Kabupaten Madiun Minta Proyek Dihentikan

    • calendar_month Kamis, 30 Apr 2026
    • account_circle Mandor
    • visibility 329
    • 0Komentar

    Sinergia | Kab Madiun – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Madiun resmi melayangkan surat teguran terhadap proyek tower telekomunikasi tak berijin. Lokasinya berada di area sekitar makam di Desa Betek Kecamatan Madiun. Kabid Penegakan Peraturan Perundang undangan Daerah (PPHD) Satpol PP Kabupaten Madiun, Danny Yudi Satriawan, menjelaskan pihaknya menerima laporan masyarakat terkait pembangunan […]

    Bagikan
expand_less