Musrenbang RKPD 2027 Digelar, Indikator Capaian Pembangunan Pemkab Madiun Menuju Tren Positif

Sinergia | Madiun – Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 di Pendopo Ronggo Djoemeno, Caruban, Selasa (31/03/2026).

Dalam forum dipaparkan rekapitulasi usulan pembangunan. Tercatat, hasil Musrenbang kecamatan mencapai 1.425 usulan, dengan 1.101 usulan telah diverifikasi oleh Bapperida. Sementara dari pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD terdapat 1.052 usulan, dengan 869 di antaranya diteruskan ke perangkat daerah.

Pemkab Madiun juga memaparkan capaian indikator pembangunan periode 2021–2025 yang menunjukkan tren positif. Indeks Reformasi Birokrasi meningkat dari 83,27 pada 2021 menjadi 87,33 pada 2025. Pertumbuhan ekonomi naik dari 3,32 persen menjadi 5,33 persen.

Sementara itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat dari 73,07 menjadi 75,47. Angka kemiskinan juga berhasil ditekan dari 11,91 persen pada 2021 menjadi 10,40 persen pada 2025.

Bupati Madiun, Hari Wuryanto, mengatakan ribuan usulan yang masuk dari masyarakat akan diverifikasi dan diselaraskan dengan visi-misi pemerintah daerah maupun pusat, termasuk program strategis nasional.

“Usulan meskipun banyak, ada yang serupa. Nanti akan kita verifikasi ulang dan disesuaikan dengan prioritas pembangunan. Semua tetap kita akomodasi,” ujarnya.

Ia menambahkan, kebijakan anggaran ke depan bukan sekadar efisiensi, melainkan penyesuaian terhadap kebutuhan prioritas daerah. Infrastruktur jalan, kata dia, masih menjadi salah satu fokus utama pembangunan.

Selain itu, penurunan angka kemiskinan juga menjadi prioritas penting. Pemkab Madiun menargetkan angka kemiskinan bisa turun hingga satu digit, dari posisi saat ini sekitar 10,22 persen.

“Kami punya program seperti Sekolah Rakyat yang diharapkan mampu menekan angka kemiskinan secara signifikan,” katanya.

Hari Wur juga menekankan pentingnya kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk DPRD dan instansi vertikal, agar program pembangunan tidak membebani daerah lain dan justru bisa saling mendukung.

Sementara itu, Kepala Bapperida Kabupaten Madiun, Sodik Hery Purnomo, menjelaskan Musrenbang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang membuka ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat.

“Melalui forum ini, seluruh pemangku kepentingan dapat memberikan masukan terhadap rancangan awal RKPD sehingga menghasilkan perencanaan yang lebih tepat sasaran dan inklusif,” ujarnya.

Adapun tema pembangunan Kabupaten Madiun tahun 2027 adalah “Penguatan Kualitas SDM, Mendorong Transformasi Ekonomi, Investasi dan Tata Kelola Pemerintahan.”

Pemkab Madiun menetapkan sejumlah prioritas pembangunan, di antaranya percepatan penanganan kemiskinan, peningkatan kualitas tenaga kerja, penguatan infrastruktur ekonomi, modernisasi pertanian, peningkatan pendidikan berbasis digital, serta pemerataan layanan kesehatan.

Selain itu, penguatan tata kelola pemerintahan berbasis digital, stabilitas daerah, ketahanan bencana, dan pelestarian lingkungan juga menjadi perhatian utama.

Melalui Musrenbang RKPD 2027, Pemkab Madiun berharap perencanaan pembangunan semakin terarah, efektif, dan mampu mendorong kesejahteraan masyarakat secara merata. (Ndor)