Minggu, 22 Nov 2026
Trending Tags

Plt Wali Kota Madiun Minta Pasien Diutamakan, Pelayanan Jangan Terkendala Administrasi BPJS Kesehatan

  • account_circle Kriswanto
  • calendar_month Rabu, 7 Okt 2026
  • visibility 231
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Image Not Found
Bagus Panuntun menegaskan pasien harus menjadi prioritas layanan. Foto : Kris-Sinergia

Sinergia | Kota Madiun – Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun menegaskan masyarakat yang sedang sakit harus menjadi prioritas dalam mendapatkan pelayanan kesehatan. Urusan administrasi BPJS Kesehatan tidak boleh menjadi alasan pasien tidak tertangani.

Hal itu disampaikan Bagus saat menegaskan komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Madiun dalam memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat, Selasa (6/10/2026).

“Orang sakit itu wajib diutamakan dan tidak boleh kalah hanya gara-gara urusan administrasi BPJS Kesehatan. Jadi harus diutamakan pelayanan kesehatannya dulu agar masyarakat tidak terbebani,” tegas Bagus.

Pemkot Madiun selama ini bekerja sama dengan BPJS Kesehatan untuk memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat. Pemerintah daerah juga berkomitmen menambah kepesertaan sesuai data yang ada.

Berdasarkan data BPJS Kesehatan, cakupan kepesertaan aktif di Kota Madiun saat ini mencapai 182.103 jiwa atau 90,39 persen. Angka tersebut masih di bawah target nasional sebesar 95 persen.

Image Not Found
Pemkot siapkan tambahan anggaran untuk peserta JKN. Foto : Kris-Sinergia

Sementara itu, jika dihitung berdasarkan total kepesertaan, cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kota Madiun telah mencapai 98,80 persen.

“Namun dari segi kepesertaan total di Kota Madiun itu sudah mencapai 98,80 persen sesuai data dari BPJS Kesehatan. Pemerintah komitmen tambah peserta sesuai data. Seluruhnya akan dibiayai, tetapi jangan sampai ada orang sakit kalah sama administrasi,” jelasnya.

Pemkot Madiun saat ini meng-cover 69.957 jiwa dalam program jaminan kesehatan tersebut. Dari jumlah itu, sebanyak 66.626 peserta tercatat sebagai peserta aktif.

Untuk membiayai program tersebut, Pemkot Madiun mengalokasikan anggaran sekitar Rp32 miliar setiap tahun kepada BPJS Kesehatan untuk pembayaran premi.

Bagus mengatakan Pemkot Madiun akan menambah kepesertaan sekitar 9.000 orang untuk mengejar target nasional. Penambahan peserta tersebut diperkirakan membutuhkan tambahan anggaran sekitar Rp2 miliar.

“Cakupan peserta aktif ternyata masih di bawah target nasional. Jadi nanti kita tambah kepesertaannya itu sekitar 9.000-an dengan penambahan anggaran Rp2 miliar. Itu yang kita siapkan untuk mengejar target nasional,” terangnya.

Seiring dengan besarnya anggaran yang dikeluarkan pemerintah daerah, Bagus meminta peningkatan kualitas pelayanan BPJS Kesehatan. Pelayanan kepada pasien harus menjadi perhatian utama.

“Kami berharap tidak ada masyarakat Kota Madiun yang tidak tertangani hanya urusan administrasi BPJS. Termasuk pembayaran klaim untuk dokter dan lainnya yang dibayarkan BPJS Kesehatan juga harus lancar,” pungkasnya.

Pemkot Madiun selanjutnya akan terus melakukan monitoring terhadap berbagai program prioritas yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, termasuk program jaminan kesehatan.

Pemerintah berharap perluasan kepesertaan dan peningkatan pelayanan kesehatan dapat memastikan masyarakat Kota Madiun memperoleh akses layanan kesehatan secara optimal. (Krs)

Bagikan
  • Penulis: Kriswanto
  • Editor: Krs/Diez

Rekomendasi Untuk Anda

  • SILPA Magetan Masih Tinggi, DPRD Minta Perencanaan APBD Diperbaiki

    SILPA Magetan Masih Tinggi, DPRD Minta Perencanaan APBD Diperbaiki

    • calendar_month Rabu, 17 Jun 2026
    • account_circle Kusnanto
    • visibility 238
    • 0Komentar

    Sinergia | Magetan – Besarnya SILPA menjadi perhatian DPRD Kabupaten Magetan. Wakil Ketua DPRD Magetan, Suyatno, menilai tingginya SILPA perlu menjadi bahan evaluasi bersama antara legislatif dan eksekutif agar tidak terus berulang pada tahun-tahun berikutnya. Menurutnya, masih tingginya SILPA dapat disebabkan oleh perencanaan yang kurang tepat maupun keterlambatan petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) […]

    Bagikan
  • Pemilik Rumah Terbakar Saat Berusaha Padamkan Api di Rumahnya

    Pemilik Rumah Terbakar Saat Berusaha Padamkan Api di Rumahnya

    • calendar_month Rabu, 8 Okt 2025
    • account_circle Ega Patria
    • visibility 356
    • 0Komentar

    Sinergia | Ponorogo – Nasib nahas menimpa Sugeng Atmojo (55), warga Desa Nambak, Kecamatan Bungkal, Ponorogo. Ia mengalami luka bakar serius saat berusaha memadamkan api yang membakar rumahnya sendiri pada Rabu (8/10/2025) malam. Korban diketahui mengalami luka bakar hingga 75 persen di bagian kaki, dada, dan leher. Sugeng yang tinggal seorang diri berusaha menyelamatkan rumahnya […]

    Bagikan
  • Defisit Perubahan APBD Ngawi Tembus Rp150 Miliar, Sejumlah Kegiatan Dipangkas

    Defisit Perubahan APBD Ngawi Tembus Rp150 Miliar, Sejumlah Kegiatan Dipangkas

    • calendar_month Selasa, 1 Sep 2026
    • account_circle Kusnanto
    • visibility 277
    • 0Komentar

    Sinergia | Ngawi – Pemerintah Kabupaten Ngawi bersama DPRD menyepakati Ranperda Perubahan APBD Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna dengan agenda jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD sekaligus pengambilan keputusan. Salah satu perhatian utama dalam pembahasan tersebut adalah defisit anggaran yang mencapai sekitar Rp150 miliar. Ketua DPRD Ngawi Yuwono Kartiko menyebut, kondisi […]

    Bagikan
  • Alokasi Anggaran Untuk THR 9.000 ASN Pemkab Ponorogo Sebesar Rp. 58 Miliar

    Alokasi Anggaran Untuk THR 9.000 ASN Pemkab Ponorogo Sebesar Rp. 58 Miliar

    • calendar_month Jumat, 14 Mar 2025
    • account_circle Ega Patria
    • visibility 177
    • 0Komentar

    Sinergia | Ponorogo – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo mengalokasikan anggaran sekitar Rp. 58 Miliar untuk pemberian tunjangan hari raya (THR). THR nantinya akan dicairkan untuk lebih 9.000 aparatur sipil negara (ASN) di Ponorogo.  Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Ponorogo, Sumarno mengatakan, pencairan THR itu menindaklanjuti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun […]

    Bagikan
  • Warga Kentangan Magetan Protes Pembangunan Kopdes Merah Putih Gunakan Lapangan Desa

    Warga Kentangan Magetan Protes Pembangunan Kopdes Merah Putih Gunakan Lapangan Desa

    • calendar_month Kamis, 11 Des 2025
    • account_circle Kusnanto
    • visibility 341
    • 0Komentar

    Sinergia | Magetan – Ketegangan mewarnai Desa Kentangan, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan, pada Rabu (10/12/2025) malam. Ratusan warga berkumpul di balai desa untuk menyuarakan keberatan mereka atas pembangunan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih berada di lapangan desa setempat. Lapangan tersebut selama ini menjadi pusat aktivitas olahraga dan kegiatan sosial masyarakat. Proses pengerukan dan pembangunan pondasi […]

    Bagikan
  • Damkar Kota Madiun Gelar Edukasi Pencegahan Kebakaran untuk Anak-Anak

    Damkar Kota Madiun Gelar Edukasi Pencegahan Kebakaran untuk Anak-Anak

    • calendar_month Kamis, 6 Mar 2025
    • account_circle Kriswanto
    • visibility 142
    • 0Komentar

    Sinergia | Kota Madiun – Satpol PP dan Damkar Kota Madiun menggelar kegiatan edukasi pencegahan kebakaran kepada anak-anak di SDN 02 Kanigoro di lapak Kampir Kelurahan Kanigoro pada Kamis (06/03/2025). Kegiatan ini menjadi bagian dari Program 100 Hari Kerja Walikota Madiun, yang melibatkan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Menurut […]

    Bagikan
expand_less