Senin, 23 Nov 2026
Trending Tags

1.109 PPPK Paruh Waktu di Magetan Kembali Diperpanjang, Belum Beralih Jadi Penuh Waktu

  • account_circle Kusnanto
  • calendar_month Kamis, 1 Okt 2026
  • visibility 245
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Image Not Found
1.109 PPPK Paruh Waktu Magetan menerima SK perpanjangan kontrak. (1/10/2026), Foto : Kus-Sinergia

Sinergia | Magetan – Harapan 1.109 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di Kabupaten Magetan, Jawa Timur, untuk beralih menjadi PPPK penuh waktu belum terealisasi. Pemerintah Kabupaten Magetan justru kembali memperpanjang masa kerja mereka selama satu tahun.

Perpanjangan kontrak tersebut dilakukan setelah masa kerja sebelumnya berakhir pada 30 September 2026. Surat Keputusan (SK) perpanjangan kontrak diserahkan kepada para PPPK Paruh Waktu di Pendopo Surya Graha Magetan, Kamis (1/10/2026).

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Magetan Masruri memastikan belum ada perubahan status dari PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK penuh waktu.

“Sampai saat ini belum ada perubahan dari paruh waktu ke penuh waktu. Belum ada,” kata Masruri seusai penyerahan SK.

Menurut Masruri, perpanjangan tersebut merupakan bagian dari mekanisme kontrak PPPK Paruh Waktu yang diberlakukan selama satu tahun. Dengan berakhirnya kontrak pada 30 September 2026, masa kerja 1.109 pegawai kembali diperpanjang mulai 1 Oktober 2026 hingga 30 September 2027.

“Ini perpanjangan kontrak. Karena PPPK paruh waktu ini kontraknya satu tahun,” ujarnya.

Masruri menjelaskan, peluang perubahan status menjadi PPPK penuh waktu hingga kini masih menunggu pembahasan dan kebijakan pemerintah pusat. Pemkab Magetan belum menerima petunjuk teknis yang dapat dijadikan dasar untuk mengubah status kepegawaian tersebut.

Image Not Found
Penyerahan SK PPPK Paruh Waktu berlangsung di Pendopo Surya Graha. Foto : Kus-Sinergia

“Nanti hasilnya seperti apa, pasti ada petunjuk teknis ke bawah. Sampai saat ini belum ada,” jelasnya.

Di Kabupaten Magetan, jumlah PPPK Paruh Waktu tercatat sekitar 3.661 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.109 orang memperoleh perpanjangan kontrak pada tahap ini.

Mayoritas pegawai yang menerima perpanjangan merupakan tenaga teknis. Sementara itu, sekitar 38 orang di antaranya merupakan tenaga guru.

Adapun jumlah PPPK penuh waktu di lingkungan Pemkab Magetan saat ini sekitar 2.300 orang. Berbeda dengan PPPK Paruh Waktu, pegawai berstatus penuh waktu tersebut memiliki masa kontrak selama lima tahun.

Belum adanya kepastian perubahan status membuat keberlanjutan kontrak PPPK Paruh Waktu setelah September 2027 masih bergantung pada kebijakan pemerintah serta kemampuan keuangan daerah.

Masruri mengatakan, kebutuhan anggaran untuk PPPK pada 2027 telah dimasukkan dalam usulan pemerintah daerah. Namun, besaran anggaran tersebut masih harus melalui pembahasan bersama DPRD Kabupaten Magetan sebelum ditetapkan.

“Kalau yang 2027 sudah dimasukkan ke usulan. Nanti tetap dibahas dengan Dewan, kemudian diputuskan dan disahkan,” katanya.

Menurut dia, keberadaan anggaran menjadi salah satu faktor penting untuk memastikan kontrak PPPK Paruh Waktu dapat terus berlanjut. Pemkab Magetan berharap kebutuhan pembiayaan tersebut dapat terpenuhi sehingga tidak mengganggu keberlangsungan kerja para pegawai.

“Anggaran itu berjalan satu tahun. Mudah-mudahan selanjutnya aman,” pungkasnya. (Kus)

Bagikan
  • Penulis: Kusnanto
  • Editor: Diez

Rekomendasi Untuk Anda

  • DPRD Ponorogo Panggil Manajemen RSUD dr. Harjono Bahas Kelanjutan RKA 2026

    DPRD Ponorogo Panggil Manajemen RSUD dr. Harjono Bahas Kelanjutan RKA 2026

    • calendar_month Sabtu, 15 Nov 2025
    • account_circle Ega Patria
    • visibility 201
    • 0Komentar

    Sinergia | Ponorogo – Komisi D DPRD Ponorogo pada Jumat (14/11/2025) mengundang jajaran manajemen RSUD dr. Harjono dalam sebuah rapat khusus. Pertemuan ini digelar tidak lama setelah Direktur Utama rumah sakit plat merah ini, dr. Yunus Mahatma, resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Rapat tersebut bertujuan memastikan proses penyusunan Rencana […]

    Bagikan
  • BST Desa Nampu, Bupati Madiun Tampung Aspirasi Warga dan Dekatkan Program Layanan

    BST Desa Nampu, Bupati Madiun Tampung Aspirasi Warga dan Dekatkan Program Layanan

    • calendar_month Rabu, 15 Okt 2025
    • account_circle Tova Pradana
    • visibility 292
    • 0Komentar

    Sinergia | Kab. Madiun – Bhakti Sosial Terpadu (BST) yang digelar di Desa Nampu, Kecamatan Gemarang, Kabupaten Madiun pada 14-15 Oktober 2025. Seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah ( OPD ) pemerintah daerah menerjunkan berbagai macam layanan untuk masyarakat setempat dengan mengajak para stakeholder beserta para legislatif.  Kegiatan yang digelar selama dua hari tersebut menjadi bagian […]

    Bagikan
  • Dari Pos Anggaran Bansos Turun hingga Kenaikan BTT, Ini Jawaban Plt Wali Kota Madiun

    Dari Pos Anggaran Bansos Turun hingga Kenaikan BTT, Ini Jawaban Plt Wali Kota Madiun

    • calendar_month Senin, 31 Agt 2026
    • account_circle Kriswanto
    • visibility 198
    • 0Komentar

    Sinergia | Kota Madiun – Plt Wali Kota Madiun F Bagus Panuntun memberikan jawaban atas Pemandangan Umum (PU) Fraksi-fraksi DPRD Kota Madiun terhadap Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2026. Jawaban tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Madiun yang dilaksanakan pada Senin (31/8/2026). Plt Wali Kota Madiun menjawab sekitar 75 […]

    Bagikan
  • Ironi di Ponorogo! Tak Ada Jembatan, Siswa Sidoharjo Digendong Seberangi Sungai Demi Sekolah

    Ironi di Ponorogo! Tak Ada Jembatan, Siswa Sidoharjo Digendong Seberangi Sungai Demi Sekolah

    • calendar_month Kamis, 12 Feb 2026
    • account_circle Ega Patria
    • visibility 394
    • 0Komentar

    Sinergia | Ponorogo – Miris. Warga Dusun Karang Sengon, Desa Sidoharjo, Kecamatan Jambon, Ponorogo, terpaksa menyeberangi Sungai Bentul setiap hari demi menjalani aktivitas. Bahkan, anak-anak sekolah harus digendong orang dewasa agar bisa sampai ke sekolah dengan selamat. Sungai tersebut menjadi satu-satunya akses terdekat bagi warga. Saat debit air normal dan surut, warga masih bisa menyeberang […]

    Bagikan
  • Banyak Kabel Semrawut, Legislatif Terus Godok Raperda Infrastruktur Pasif Daerah

    Banyak Kabel Semrawut, Legislatif Terus Godok Raperda Infrastruktur Pasif Daerah

    • calendar_month Minggu, 16 Feb 2025
    • account_circle Tova Pradana
    • visibility 251
    • 0Komentar

    Sinergia | Kab Madiun –  Penertiban kabel fiber optik sambungan telekomunikasi akan terus dilakukan Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun meski saat ini Pemkab Madiun belum memiliki landasan hukum yang pasti. Rancangan peraturan daerah tentang infrastruktur pasif daerah dalam proses pembahasan di panitia khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Madiun.  Sekretaris komisi D DPRD Kabupaten Madiun, Budi Wahono menambahkan […]

    Bagikan
  • Momen Lebaran Tahun 2025, Produsen Madu Mongso Dolopo Ketiban Cuan

    Momen Lebaran Tahun 2025, Produsen Madu Mongso Dolopo Ketiban Cuan

    • calendar_month Senin, 7 Apr 2025
    • account_circle Tova Pradana
    • visibility 226
    • 0Komentar

    Sinergia | Kab. Madiun – Permintaan jajanan tradisional madu mongso di Kabupaten Madiun meningkat hingga tiga kali lipat saat momen lebaran tahun 2025.  Permintaan jajanan dari ketan hitam tersebut datang dari Madiun Raya untuk kebutuhan suguhan maupun oleh-oleh mudik dan balik lebaran. Seperti yang dialami rumah produksi jajanan tradisional madu mongso di Jalan Gemah Ripah, […]

    Bagikan
expand_less