Kecamatan Dolopo Genjot Aktivasi IKD, Warga Diimbau Tertib Adminduk untuk Akses Perlinsos

Sinergia | Madiun – Kelengkapan administrasi kependudukan menjadi salah satu hal penting yang perlu menjadi masyarakat dalam hal akses layanan publik, salah satunya yang tengah menjadi isu terkini yakni program perlindungan sosial (Perlinsos). Pemerintah Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, mendorong warganya untuk segera mengaktifkan Identitas Kependudukan Digital (IKD) sekaligus memastikan data kependudukan tetap sesuai.

Upaya tersebut dibahas dalam Forum Konsultasi Publik (FKP) di Aula Kecamatan Dolopo. Kegiatan ini melibatkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Madiun, pemerintah desa, operator layanan, unsur TNI-Polri, pendamping sosial, tokoh agama, hingga perwakilan Dinas Sosial.

Camat Dolopo, Yudha Dwi Andrianto, mengatakan FKP merupakan kewajiban penyelenggara pelayanan publik untuk mengevaluasi dan meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Tahun ini, pembahasan difokuskan pada administrasi kependudukan, IKD, serta keterkaitannya dengan desil dan Perlinsos.

“Bagaimana pelayanan kepada masyarakat, khususnya administrasi kependudukan, betul-betul bisa lebih cepat dan lebih bermanfaat bagi masyarakat,” kata Yudha.

Menurut dia, pelayanan adminduk di tingkat kecamatan dan desa harus dimaksimalkan, mulai dari pengurusan KTP elektronik, akta kelahiran, akta kematian, hingga dokumen kependudukan lainnya. Operator desa juga diharapkan aktif membantu warga agar pengurusan dokumen tidak menumpuk ketika dibutuhkan mendesak.

Untuk mempercepat aktivasi IKD, Kecamatan Dolopo bersama Disdukcapil telah menggelar program sowan desa dengan pelayanan jemput bola ke seluruh desa. Pelayanan berlangsung pukul 16.00 hingga 21.00 WIB dan mendapat respons besar dari masyarakat.

Yudha mengakui capaian aktivasi IKD di wilayahnya sempat menurun. Karena itu, dukungan Disdukcapil yang turun langsung ke desa dinilai penting untuk mendekatkan pelayanan sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap administrasi kependudukan.

Plt Sekretaris Dispendukcapil Kabupaten Madiun, Sayogyo, menyebut capaian aktivasi IKD di Dolopo sebelumnya sempat berada di peringkat ketiga, kemudian mengalami penurunan. Namun, dalam beberapa bulan terakhir, capaian tersebut mulai meningkat.

Antusiasme warga saat pelayanan jemput bola juga cukup tinggi. Di sejumlah desa, jumlah warga yang datang mencapai 160 hingga 175 orang, bahkan melebihi kapasitas gedung kantor desa.

“Jangan menunggu sampai mendesak baru mengurus dokumen. Masyarakat bisa datang setiap hari ke kantor desa atau kecamatan terdekat untuk melakukan aktivasi IKD,” ujar Sayogyo.

Ia menambahkan, aktivasi IKD menjadi salah satu perhatian pemerintah dalam mendukung penyesuaian dan verifikasi data kependudukan untuk layanan digital, termasuk Perlinsos. Karena itu, masyarakat diimbau memastikan identitas dan data kependudukannya benar agar proses pelayanan dapat berjalan lebih baik dan mengurangi potensi kesalahpahaman.

Dispendukcapil Kabupaten Madiun bersama pihak kecamatan juga memperluas pelayanan jemput bola ke desa-desa. Sayogyo menyebut pihaknya menargetkan percepatan aktivasi hingga batas waktu 10 November, dengan dukungan agen dari unsur TNI, Polri, dan tokoh masyarakat.

Dalam kegiatan pelayanan yang berlangsung sekitar delapan jam, perolehan aktivasi IKD disebut hampir mencapai 2.000 data. Disdukcapil berharap pemerintah desa melanjutkan kegiatan tersebut secara berkala hingga akhir Desember.

Melalui penguatan layanan adminduk dan aktivasi IKD, pemerintah berharap masyarakat semakin tertib administrasi, memperoleh pelayanan yang lebih mudah, serta memiliki data kependudukan yang akurat untuk mendukung akses berbagai layanan publik dan perlindungan sosial.(Tov).