Aspal Jalan Cepat Rusak karena Air, DPUPR Madiun Kebut Pembangunan Drainase
- account_circle Tova Pradana
- calendar_month 20 jam yang lalu
- visibility 94
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Sinergia | Madiun – Persoalan drainase yang rusak dan belum tersedia di sejumlah ruas jalan Kabupaten Madiun mulai dikebut penanganannya. Tahun ini, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Madiun meningkatkan volume pembangunan dan perbaikan saluran hingga hampir dua kali lipat dari target tahunan.
Dari target normal sepanjang 3,7 kilometer, DPUPR menargetkan penanganan drainase mencapai 6-7 kilometer yang tersebar dalam 33 paket pekerjaan di berbagai wilayah Kabupaten Madiun.
Kabid Bina Marga DPUPR Kabupaten Madiun, Astutik Diah Ningsih, mengatakan peningkatan volume pekerjaan tersebut dilakukan karena masih banyak ruas jalan yang belum dilengkapi infrastruktur drainase.
“Target kita per tahun hanya 3,7 kilometer, ini hampir 6 sampai 7 kilometer karena memang banyak jalan-jalan kita yang bangunan pendukungnya belum ada,” kata Astutik, Senin (16/11/2026).
Menurutnya, keberadaan drainase menjadi faktor penting untuk menjaga kualitas konstruksi jalan. Tanpa saluran pembuangan air yang memadai, genangan saat hujan berpotensi mempercepat kerusakan aspal maupun lapisan perkerasan jalan.

“Aspal ini musuhnya air. Begitu air tergenang, aspalnya tetap tidak awet. Yang utama itu melindungi perkerasan-perkerasan jalan,” jelasnya.
Sebanyak 33 paket pekerjaan tersebut tersebar hampir di seluruh kecamatan, di antaranya Pilangkenceng, Saradan, Kebonsari, dan Dolopo.
Untuk membiayai pekerjaan itu, DPUPR mengalokasikan anggaran sekitar Rp 11,5 miliar yang bersumber dari kegiatan reguler dan tambahan melalui perubahan APBD. Anggaran tersebut meningkat dibandingkan tahun sebelumnya seiring masih banyaknya kebutuhan pembangunan dan perbaikan drainase.
“Lebih banyak tahun ini. Iya, banyak PR memang,” ungkap Astutik.
Saat ini, sejumlah pekerjaan reguler yang mulai dikerjakan sejak September telah memasuki tahap penyelesaian. Sementara paket tambahan ditargetkan rampung paling lambat 23 Desember 2026.
DPUPR juga mengimbau masyarakat tidak menutup saluran drainase secara permanen. Penutupan tanpa menyediakan akses atau lubang aliran dikhawatirkan menghambat fungsi saluran sekaligus menyulitkan petugas saat melakukan pemeliharaan.
“Banyak yang ditutup permanen tanpa ada lubang sedikit pun, padahal drainase itu untuk mengurangi limpasan air dari jalan,” pungkasnya. (Tov)
- Penulis: Tova Pradana
- Editor: Krz/Diez





