Calon Investor Arab dan Turki Bidik Eks Kantor Disnaker Madiun, Bakal Dibangun RS Khusus
- account_circle Tova Pradana
- calendar_month Kamis, 19 Nov 2026
- visibility 204
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Sinergia | Madiun – Lahan eks Kantor Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Madiun di Kota Madiun mulai dilirik investor asing. Delegasi asal Arab dan Turki dikabarkan berminat menggarap aset strategis tersebut menjadi rumah sakit khusus, bahkan keduanya dijadwalkan segera melakukan survei lokasi.
Aset yang berada tepat di depan Markas Yonif Para Raider 501 itu masuk dalam daftar proyek investasi yang dipasarkan Pemkab Madiun melalui skema Investment Project Ready to Offer (IPRO), baik di tingkat nasional maupun internasional.
Kabid Akuntansi dan Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Madiun, Ririn Asmarani, mengatakan penjajakan investasi tersebut mulai menunjukkan respons positif dari calon investor luar negeri.
“Alhamdulillah secara peminatan atau feedback, kita sudah ada rencana peminatan dari delegasi Arab dan Turki yang akan survei lokasi,” kata Ririn, Kamis (19/11/2026).
Menurut Ririn, berdasarkan kesesuaian tata ruang, aset eks Disnaker tersebut memiliki sejumlah opsi pemanfaatan, di antaranya untuk hotel maupun rumah sakit. Namun, calon investor dari Arab dan Turki disebut lebih tertarik mengembangkan fasilitas kesehatan dengan layanan spesialis tertentu.
“Rencananya untuk pembangunan rumah sakit khusus. Jadi rumah sakit yang mempunyai spesialis tertentu, sehingga tidak bisa disamakan dengan rumah sakit umum lainnya di wilayah Kota Madiun,” jelasnya.
Meski sudah ada ketertarikan investor, rencana tersebut masih berada dalam tahap penjajakan. Survei lokasi menjadi salah satu tahapan awal sebelum peluang investasi berlanjut ke pembahasan kerja sama pemanfaatan aset.
Di tengah upaya menawarkan aset daerah kepada investor, Pemkab Madiun juga melakukan rehabilitasi bangunan eks rumah dinas Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) di Jalan Ahmad Yani, Kota Madiun. Perbaikan bangunan tersebut dibiayai melalui anggaran Dinas Pekerjaan Umum (PU).
Ririn menyebut pemanfaatan aset setelah rehabilitasi masih terbuka untuk berbagai skema. Bangunan itu bisa disewakan kepada pihak ketiga dengan tarif yang disesuaikan kondisi fisik terbaru, digunakan untuk kebutuhan internal pemerintah daerah, maupun dimanfaatkan untuk mendukung program pemerintah pusat.
“Tidak menutup kemungkinan, aset tersebut juga dimanfaatkan untuk mendukung program Pemerintah Pusat,” ujarnya.
Selain eks Disnaker dan rumah dinas Kadinkes, BPKAD juga tengah menawarkan sejumlah aset daerah yang belum produktif, di antaranya bangunan di Jalan Salak 3 serta eks Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sejumlah aset tersebut mulai mendapat peminatan awal dari calon mitra.
Pemkab Madiun berharap ketertarikan investor terhadap aset-aset tersebut tidak berhenti pada penjajakan, tetapi berlanjut menjadi kerja sama konkret. Pemanfaatan aset secara optimal dinilai dapat menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD), sekaligus mengurangi beban biaya pemeliharaan bangunan yang selama ini belum menghasilkan.
“Harapannya bisa ada suatu perikatan sehingga ada kontribusi terhadap PAD, kita tidak perlu lagi mengeluarkan biaya pemeliharaan, serta tentu membawa efek ekonomi dari adanya operasional usaha di lokasi tersebut,” pungkasnya. (Tov)
- Penulis: Tova Pradana
- Editor: Krz/Diez





