Tim Banggar DPRD Minta Efisiensi Anggaran Tidak Pengaruhi Pelayanan Publik
- account_circle Tova Pradana
- calendar_month Selasa, 11 Feb 2025
- visibility 104
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Sinergia | Kab. Madiun – DPRD Kabupaten Madiun menyepakati rencana pemerintah pusat terkait dengan efisiensi anggaran sesuai Inpres nomor 1/2025. Salah satunya meminimalisir acara seremonial dan perjalanan dinas. Selain itu, dana transfer daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan untuk daerah yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terpangkas sekitar Rp 20,4 milyar.
“Sesuai amanat Peraturan Menteri Keuangan dana transfer ke daerah untuk Kabupaten Madiun terpangkas sekitar Rp 20,4 Milyar” ungkap Djoko Setijono, anggota Tim Banggar DPRD Kabupaten Madiun.
Kendati demikian terkait kebijakan efisiensi anggaran, dewan berharap tidak berdampak ataupun mengganggu jalanya pelayanan publik di lingkup Pemerintah Kabupaten Madiun. Pemkab juga wajib menjaga pertumbuhan ekonomi meski dalam kondisi efisiensi.
“Dalam kondisi apapun, termasuk kebijakan efisiensi anggaran ada dua hal yang wajib dipedomani pemerintah. Pertama pelayanan publik tidak terganggu harus semakin baik. Kedua pertumbuhan ekonomi selalu dijaga,” kata Djoko Setyono pada Selasa (11/2/2025).
Djoko menjabarkan rapat dengan TAPD tentang pembahasan Inpres efisiensi anggaran pada Senin (10/2/2025) itu masih dalam taraf pembahasan identifikasi rencana efisien. Ia memberikan contoh terkait belanja alat tulis kantor (APK) dengan presentasi efisien sebesar 90 persen. Namun pihak banggar menginginkan masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) memetakan anggaran yang bisa dipangkas.
“Menurut kami setidaknya masing-masing OPD memetakan anggarannya misal ATK dipotong 90 persen itu mereka bisa jalan tidak. Intinya mana yang penting ya dipertahankan skala prioritas lah,” jelasnya.
Anggota Dewan fraksi PKB ini juga mengatakan subtansi dari kebijakan efisiensi anggaran adalah program nasional berjalan pelayanan publik tidak terganggu berikut pertumbuhan ekonomi terjaga. Ia juga mengusulkan rapat dengan TAPD bisa digelar kembali sebelum pelantikan kepala daerah.
“Sambil menunggu pemetaan anggaran, saya mengusulkan rapat bisa digelar lagi sebelum pelantikan Bupati,” pungkasnya.
Dana – Sinergia
- Penulis: Tova Pradana
