Dewan Pengupahan Kabupaten Madiun Bahas UMK 2027, Segini Perkiraan Besarannya
- account_circle Tova Pradana
- calendar_month Kamis, 19 Nov 2026
- visibility 482
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Sinergia | Madiun – Dewan Pengupahan Kabupaten Madiun mulai membahas usulan Upah Minimum Kabupaten (UMK) 2027. Dalam simulasi awal, kenaikan upah diperkirakan berkisar Rp150 ribu hingga Rp200 ribu dari UMK tahun ini, dengan besaran usulan berada di kisaran Rp2,7 juta lebih.
Pembahasan tersebut dilakukan melalui rapat pleno Dewan Pengupahan Kabupaten Madiun, Kamis (19/11/2026). Rapat melibatkan unsur pemerintah, Badan Pusat Statistik (BPS), akademisi, serikat pekerja, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), serta perwakilan sejumlah perusahaan.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Madiun, Arik Krisdiananto, mengatakan pengusulan UMK 2027 mengacu pada regulasi terbaru, yakni Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Penentuan upah minimum mempertimbangkan kebutuhan hidup layak (KHL), kondisi ekonomi, serta ketenagakerjaan melalui formula penghitungan yang telah ditetapkan.
Dalam mekanisme tersebut, perhitungan upah minimum memperhitungkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang dikalikan dengan nilai alfa atau koefisien. Nilai alfa yang digunakan dalam regulasi berada pada rentang 0,40 hingga 1.
“Jadi kalau kita simulasikan mulai dari alfa 0,40 sampai 1 itu masih berkisar Rp2.700 sekian. Kalau dibandingkan dengan UMK sebelumnya, itu kan sudah Rp2.553.221. Jadi ada kenaikan antara Rp150 ribu sampai Rp200 ribu,” ujar Arik.
Pihaknya berupaya mengakomodasi kepentingan pekerja sekaligus menjaga keberlangsungan usaha. Hal itu dinilai penting agar Kabupaten Madiun tetap kompetitif dan menarik bagi investor.

“Kita prinsipnya pemerintah tetap mengakomodasi kepentingan pekerja. Kita ingin pekerja semakin sejahtera. Kita juga mengakomodasi kepentingan perusahaan. Jangan sampai perusahaan dengan UMK yang begitu tinggi terbebani sehingga akhirnya bangkrut. Kita ingin Madiun ini juga menjadi tujuan investasi,” jelasnya.
Meski simulasi kenaikan UMK 2027 menunjukkan adanya peningkatan, Arik mengakui besaran tersebut masih belum memenuhi kebutuhan hidup layak masyarakat Kabupaten Madiun.
Berdasarkan paparan data BPS dalam rapat pleno, kebutuhan hidup layak di Kabupaten Madiun diperkirakan mencapai Rp3,3 juta. Jika UMK nantinya ditetapkan di kisaran Rp2,7 juta, masih terdapat selisih sekitar Rp600 ribu dari kebutuhan hidup layak.
Sementara itu, anggota Dewan Pengupahan Kabupaten Madiun dari unsur Apindo, Budi Ganefianto, menilai kondisi perekonomian saat ini masih menjadi tantangan bagi dunia usaha. Karena itu, penetapan kenaikan UMK perlu mempertimbangkan kemampuan perusahaan agar tercapai kesepakatan yang dapat diterima kedua belah pihak.
Menurut Budi, pekerja tentu berharap kenaikan upah lebih tinggi, sedangkan pengusaha juga harus mempertimbangkan kondisi operasional dan beban usaha yang dihadapi.
“Untuk win-win solution, bagaimana pun mungkin pada tingkatan itu sudah baik. Walaupun pihak pengusaha juga agak berat, otomatis pihak pekerja kan penginnya lebih tinggi lagi. Itu suatu hal yang wajar,” katanya.
Budi juga menyinggung adanya sejumlah persoalan yang menurutnya turut menambah beban pengusaha dalam menjalankan usaha. Namun, ia tidak merinci persoalan maupun pihak yang dimaksud.
Pembahasan usulan UMK Kabupaten Madiun 2027 masih melalui tahapan penghitungan dan pertimbangan Dewan Pengupahan sebelum rekomendasi disampaikan kepada gubernur untuk proses penetapan lebih lanjut.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Madiun Arik Krisdiananto berharap pertumbuhan ekonomi daerah ke depan semakin meningkat sehingga upaya penyesuaian upah pekerja juga semakin besar. (Tov)
- Penulis: Tova Pradana
- Editor: Krz/Diez





