DPRD Bentuk Pansus Perubahan Perda Pengelolaan Aset Daerah
- account_circle Ega Patria
- calendar_month Kamis, 19 Nov 2026
- visibility 71
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Sinergia | Ponorogo – DPRD Kabupaten Ponorogo mulai membahas perubahan regulasi pengelolaan barang milik daerah. Melalui rapat paripurna, Kamis (19/11/2026), legislatif menyepakati pembentukan panitia khusus (pansus) untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) perubahan Perda Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Rapat paripurna tersebut mengagendakan dua pembahasan. Pertama, penandatanganan nota kesepakatan bersama Bupati Ponorogo dan DPRD terkait Perubahan Keempat Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2026 serta Propemperda Kabupaten Ponorogo Tahun 2027.
Ketua DPRD Ponorogo Dwi Agus Prayitno mengatakan, perubahan Propemperda harus disepakati sebelum APBD 2027 disahkan. Sebab, Propemperda merupakan instrumen perencanaan pembentukan peraturan daerah yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
“Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan peraturan daerah yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis dalam jangka waktu tertentu, sebelum APBD disahkan,” tuturnya.
Agenda kedua dilanjutkan dengan penyampaian jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Raperda perubahan Perda Nomor 7 Tahun 2019. Seluruh fraksi, yakni PKB, PDI Perjuangan Mapan, NasDem, Gerindra, Golkar, Demokrat, dan PKS, telah mendengarkan jawaban tersebut. Selanjutnya, DPRD menyepakati pembentukan pansus untuk membahas materi rancangan regulasi itu lebih lanjut.
Dwi Agus yang akrab disapa Kang Wie menjelaskan, pembentukan pansus diperlukan agar substansi perubahan perda dapat dikaji secara mendalam, sekaligus disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
“Karena juga harus menyesuaikan dengan peraturan-peraturan yang ada di atasnya, maka fraksi legislatif sepakat membentuk panitia khusus (pansus),” ujarnya.
DPRD menargetkan pembahasan hingga pengesahan Raperda tersebut rampung sebelum Desember 2026. Perubahan regulasi ini diharapkan dapat memperbaiki tata kelola barang milik daerah, mulai dari penataan administrasi, transparansi, pemanfaatan hingga pemetaan aset.
Optimalisasi pengelolaan aset dinilai penting agar barang milik pemerintah daerah tidak sekadar tercatat dalam inventaris, tetapi juga memberikan manfaat secara ekonomis. Dengan pengelolaan yang tertib dan transparan, aset daerah diharapkan dapat berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) serta mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat. (Adv/Ega)
- Penulis: Ega Patria
- Editor: Krz/Diez





