Berita Terkini
Trending Tags

Pemkot dan Baznas Tangani Rumah Tidak Layak Huni di Kota Madiun

  • account_circle Kriswanto
  • calendar_month Senin, 8 Sep 2025
  • visibility 196
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Image Not Found
Pemerintah Kota Madiun bersama Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) menangani rumah warga yang kondisinya tidak layak huni, Foto : Surya – Sinergia

Sinergia | Kota Madiun – Pemerintah Kota Madiun bersama Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) turun langsung menangani rumah warga yang kondisinya tidak layak huni. Salah satunya rumah di Kota Madiun yang tampak masih berdiri kokoh, namun bagian strukturnya rapuh dan membahayakan penghuninya.

Wali Kota Madiun, Maidi, menyebut langkah cepat perlu dilakukan agar tidak menimbulkan korban, terlebih saat musim hujan.

“Hari ini kita keliling bersama Baznas. Walau rumah ini tidak masuk database, ternyata kondisinya rapuh. Keadaan darurat harus segera kita tangani bersama warga, BPBD, dan dinas terkait. Dalam seminggu harus selesai, supaya tidak membahayakan penghuninya,” ujar Maidi, Senin (08/09/2025).

Sementara itu, Ketua Baznas Kota Madiun, Iskandar, menjelaskan bahwa pihaknya memiliki program bantuan rumah tidak layak huni (rutilahu) dengan anggaran maksimal Rp15 juta per unit. Namun, pelaksanaan biasanya juga mendapat dukungan tenaga dan bantuan tambahan dari masyarakat sekitar maupun instansi terkait.

“Setiap tahun ditargetkan ada 10 rumah yang dibantu, bahkan pernah sampai 20 rumah. Prioritas kami bukan urutan pengajuan, tetapi tingkat keparahan kondisi rumah. Kalau ada risiko roboh, itu yang segera kami dahulukan,” terang Iskandar.

Sejak Januari hingga September 2025, sudah ada tiga rumah yang selesai diperbaiki melalui program Baznas. Masih ada tujuh rumah lagi yang akan ditangani tahun ini.

Iskandar menambahkan, Baznas tidak hanya fokus pada rumah milik pribadi, tetapi juga memperhatikan rumah sewa yang kondisinya membahayakan penghuninya. Semua dilakukan demi keselamatan warga Kota Madiun.

Surya – Sinergia 

Bagikan
  • Penulis: Kriswanto

Rekomendasi Untuk Anda

  • Korupsi Dana Hibah Pokir DPRD Magetan Terbongkar, Kejari Periksa 35 Saksi dan Tetapkan 6 Tersangka

    Korupsi Dana Hibah Pokir DPRD Magetan Terbongkar, Kejari Periksa 35 Saksi dan Tetapkan 6 Tersangka

    • calendar_month Jumat, 24 Apr 2026
    • account_circle Kusnanto
    • visibility 232
    • 0Komentar

    Sinergia | Magetan – Kejaksaan Negeri (Kejari) Magetan mengungkap secara rinci konstruksi perkara dugaan korupsi dana hibah pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD Kabupaten Magetan tahun anggaran 2020–2024. Kasus ini dinilai tidak berdiri pada satu peristiwa tunggal, melainkan merupakan rangkaian tindakan yang terstruktur dan melibatkan berbagai pihak. Kepala Kejari Magetan, Sabrul Iman, menyebutkan bahwa penyidikan dilakukan secara […]

    Bagikan
  • Bupati Madiun Ingatkan Sekolah Negeri Tak Pungut Biaya Saat Pendaftaran

    Bupati Madiun Ingatkan Sekolah Negeri Tak Pungut Biaya Saat Pendaftaran

    • calendar_month Senin, 16 Jun 2025
    • account_circle Tova Pradana
    • visibility 229
    • 0Komentar

    Sinergia | Kab. Madiun – Proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk jenjang taman kanak-kanak (TK), sekolah dasar (SD), dan sekolah menengah pertama (SMP) di Kabupaten Madiun masih berlangsung hingga akhir Juni 2025. Momentum ini menjadi sorotan Bupati Madiun Hari Wuryanto, yang menegaskan agar seluruh lembaga pendidikan mematuhi aturan yang berlaku. Hari Wuryanto, yang akrab […]

    Bagikan
  • Produksi Beduk di Magetan Anjlok 90 Persen, Pengrajin Terpaksa Turunkan Harga

    Produksi Beduk di Magetan Anjlok 90 Persen, Pengrajin Terpaksa Turunkan Harga

    • calendar_month Senin, 2 Mar 2026
    • account_circle Kusnanto
    • visibility 224
    • 0Komentar

    Sinergia Magetan – Usaha pembuatan beduk di Kabupaten Magetan tengah menghadapi masa paling berat dalam hampir tiga dekade terakhir. Produksi beduk yang biasanya meningkat menjelang bulan Ramadan, justru anjlok hingga 90 persen dibanding tahun sebelumnya. Seperti yang dialami Apung, pengrajin beduk asal Desa Sugihwaras, Kecamatan Maospati, yang sudah menekuni kerajinan tersebut sejak 1997. Ia menyebut […]

    Bagikan
  • DPRD Ponorogo Gelar Audiensi dengan PGHRI dan Forum GTT-PTT

    DPRD Ponorogo Gelar Audiensi dengan PGHRI dan Forum GTT-PTT

    • calendar_month Kamis, 20 Mar 2025
    • account_circle Ega Patria
    • visibility 149
    • 0Komentar

    Sinergia | Ponorogo – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ponorogo menggelar audiensi dengan Persatuan Guru Honorer Republik Indonesia (PGHRI) serta perwakilan Forum GTT-PTT, Kamis (20/3/2025). Pertemuan tersebut membahas kesejahteraan tenaga pendidik honorer serta proses rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Audiensi yang berlangsung di ruang rapat DPRD ini dihadiri oleh anggota Komisi D […]

    Bagikan
  • Dugaan Kredit Macet Capai Miliaran, Dirut Bank Madiun Buka Suara

    Dugaan Kredit Macet Capai Miliaran, Dirut Bank Madiun Buka Suara

    • calendar_month Rabu, 24 Sep 2025
    • account_circle Tova Pradana
    • visibility 266
    • 0Komentar

    Sinergia | Kab. Madiun – Kredit macet di Bank Madiun menjadi sorotan setelah Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Gema Justicia menilai kasus tersebut berpotensi menimbulkan kerugian negara hingga masuk ranah tindak pidana korupsi. Direktur LBH Gema Justicia, Didik Suwito, menyebut kredit perorangan yang disalurkan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) milik Pemkab Madiun untuk usaha di Dusun Panggung, […]

    Bagikan
  • Fraksi PDIP Soroti Perda Parkir Berlangganan dan Masalah Pertanian di Kabupaten Madiun

    Fraksi PDIP Soroti Perda Parkir Berlangganan dan Masalah Pertanian di Kabupaten Madiun

    • calendar_month Sabtu, 12 Jul 2025
    • account_circle Tova Pradana
    • visibility 142
    • 0Komentar

    Sinergia | Kab. Madiun – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Madiun mengusulkan pencabutan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2020 tentang parkir berlangganan. Ketua Fraksi PDIP, Budi Wahono, menyampaikan usulan tersebut dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Madiun, Jumat (11/07/2025), dengan alasan lemahnya implementasi di lapangan dan minimnya peningkatan pelayanan. Menurut Budi, sistem parkir berlangganan semestinya […]

    Bagikan
expand_less