Fraksi DPRD Madiun Soroti Birokrasi dan Investasi dalam Pandangan Umum RPJMD 2025-2029
- account_circle Tova Pradana
- calendar_month Selasa, 24 Jun 2025
- visibility 97
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Sinergia | Kab. Magetan – Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Madiun dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 digelar Senin (23/06/2025).
Dalam rapat tersebut, sejumlah fraksi menyatakan dukungan terhadap visi-misi pemerintahan Bupati Hari Wuryanto dan Wakil Bupati Purnomo Hadi, yakni “Bersahaja” (Bersih, Sehat, Sejahtera). Meski demikian, kritik dan masukan juga turut dilayangkan agar implementasi program ke depan berjalan lebih optimal.
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) misalnya, menyoroti kualitas pelayanan birokrasi. Mereka meminta pemerintah memastikan kinerja aparatur semakin profesional dan disiplin.
“Kami berharap performa birokrasi semakin baik, lebih melayani, dan memberikan kinerja optimal. Apalagi saat ini ASN sudah menerima gaji plus Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang cukup memadai,” ujar juru bicara FPKB, Nur Rokhim.
Ia menegaskan pentingnya penerapan sistem reward and punishment agar kualitas pelayanan publik terus meningkat. “Kami tidak ingin lagi mendengar keluhan masyarakat soal pelayanan birokrasi,” tegasnya.
Sementara itu, Fraksi PDI Perjuangan mendorong adanya penyederhanaan perizinan berusaha guna menarik investor. Fraksi ini juga meminta agar pemerintah daerah menawarkan insentif pajak serta mempromosikan produk unggulan lokal secara aktif.
“Proses perizinan masih terasa rumit. Maka kami mendorong adanya kemudahan izin usaha dan promosi produk lokal baik di dalam maupun luar negeri,” kata juru bicara fraksi, Angger Rotacaesa.
Fraksi PKS juga menyampaikan perhatian pada sektor pertanian dan peternakan. Mereka menilai indikator produktivitas pertanian dalam RPJMD perlu diperjelas dan diselaraskan dengan standar provinsi maupun nasional.
“Kami mendorong penajaman target produktivitas, penguatan infrastruktur pendukung petani, serta pengembangan pertanian berbasis organik dan hayati,” ujar juru bicara Fraksi PKS, Ahmad Fattan Al Banna.
Menanggapi berbagai masukan dari fraksi, Ketua DPRD Kabupaten Madiun Fery Sudarsono meminta pemerintah daerah benar-benar menyerap dan menindaklanjuti usulan yang telah disampaikan.
“Kami berharap pihak eksekutif menindaklanjuti masukan dari fraksi-fraksi sesuai visi dan misi kepala daerah agar pelaksanaan RPJMD tepat sasaran,” tutup Fery.
Tova Pradana – Sinergia
- Penulis: Tova Pradana
