Ketua DPRD Ponorogo Apresiasi UU Perampasan Aset, Ingatkan Prinsip Keadilan
- account_circle Ega Patria
- calendar_month Jumat, 20 Nov 2026
- visibility 68
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Sinergia | Ponorogo – Penetapan Undang-Undang Perampasan Aset oleh DPR RI mendapat respons positif dari Ketua DPRD Ponorogo, Dwi Agus Prayitno. Ia mengapresiasi keputusan tersebut sebagai bagian dari upaya memperkuat pemberantasan tindak pidana korupsi. Meski demikian, penerapannya harus tetap mengedepankan prinsip keadilan dan perlindungan terhadap masyarakat.
Dwi Agus menilai, pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dilakukan melalui penindakan terhadap pelaku. Upaya pengembalian aset yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi juga perlu menjadi perhatian. Menurutnya, aset yang berhasil dirampas melalui proses hukum diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kepentingan masyarakat.
Ia berharap, pelaksanaan undang-undang tersebut tidak justru menimbulkan persoalan baru, terutama jika berkaitan dengan hak masyarakat. Perlindungan dari segala bentuk intimidasi juga harus menjadi bagian yang diperhatikan dalam penerapan aturan tersebut.
“Perampasan aset ini kita berharap aset-aset tersebut diperuntukkan untuk masyarakat. Kekayaannya untuk masyarakat dan kita harus menjaga masyarakat ini dari segala intimidasi,” ujarnya.
Dwi Agus menegaskan, prinsip keadilan harus menjadi landasan utama dalam pelaksanaan perampasan aset. Proses tersebut tidak boleh didasarkan pada kepentingan atau kewenangan kekuasaan, melainkan harus berjalan sesuai ketentuan hukum.
Menurutnya, kejelasan asal-usul aset juga menjadi hal penting. Pengamanan dan perampasan harus dilakukan secara cermat dengan memastikan aset yang menjadi objek penindakan memang berkaitan dengan hasil tindak pidana korupsi.
“Pemberantasan korupsi yang dilaksanakan dengan mengedepankan keadilan, ini perlu dipertegas. Artinya bukan atas nama kekuasaan, tapi atas nama keadilan,” tegasnya.
Terkait mekanisme penerapan undang-undang tersebut, Dwi Agus mengaku belum dapat memberikan penjelasan lebih jauh. Ia menyebut baru mengetahui keputusan DPR RI tersebut sehingga masih perlu mencermati lebih lanjut ketentuan dan mekanisme pelaksanaannya.
Meski demikian, ia menyampaikan dukungan terhadap upaya pemberantasan korupsi yang disertai pengelolaan aset secara transparan dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. (Adv/Ega )
- Penulis: Ega Patria
- Editor: Krz/Diez





