Selasa, 17 Nov 2026
Trending Tags

Penawaran Proyek Lanskap MPP Kota Madiun Turun 20 Persen, DPUPR Siapkan Evaluasi Teknis

  • account_circle Kriswanto
  • calendar_month Rabu, 12 Agt 2026
  • visibility 240
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Image Not Found
DPUPR evaluasi teknis proyek lanskap MPP Madiun. Foto : Kris-Sinergia

Sinergia | Kota Madiun – Nilai penawaran proyek penataan lanskap Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Madiun yang turun sekitar 20 persen dari Harga Perkiraan Sendiri (HPS) menjadi perhatian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Madiun. Sebelum Surat Perintah Kerja (SPK) diterbitkan, DPUPR Kota Madiun akan melakukan evaluasi teknis untuk memastikan pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai spesifikasi yang telah ditetapkan.

Hal itu ditegaskan oleh Plt Kepala DPUPR Kota Madiun Dwi Setyo Nugroho yang tetap menghormati hasil evaluasi yang dilakukan Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan, baik dari sisi administrasi, kualifikasi, maupun harga. Namun, selisih nilai penawaran yang cukup signifikan dari HPS membuat DPUPR perlu memastikan kemampuan teknis penyedia jasa.

“Kami melihat turunnya sekitar 20 persen dari nilai HPS. Karena itu, dari dinas punya keinginan mengevaluasi secara teknis sesuai kewenangan dan tupoksi kami,” kata Dwi Setyo Nugroho, Rabu (12/8/2026).

Pria yang akrab disapa Inug itu menjelaskan, evaluasi teknis tidak hanya dilakukan terhadap calon pemenang tender. DPUPR juga akan mencermati penyedia lain yang masuk dalam daftar calon pemenang berdasarkan hasil evaluasi Pokja. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan penyedia yang nantinya ditetapkan benar-benar memiliki kemampuan melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan.

“Intinya kami ingin mencari yang terbaik. Hasil evaluasi Pokja secara administrasi, kualifikasi, dan harga harus benar-benar bisa dilaksanakan secara teknis,” jelasnya.

Menurut Inug, sejumlah aspek akan menjadi bahan evaluasi. Di antaranya kesesuaian spesifikasi teknis, material yang ditawarkan, hingga komponen tenaga kerja. Penawaran yang lebih rendah sekitar 20 persen dari HPS, kata dia, perlu dicermati untuk memastikan efisiensi harga tersebut tidak berdampak terhadap kualitas pekerjaan maupun hak tenaga kerja.

“Apakah dari harga tersebut akan mengurangi spek teknis maupun upah tenaga kerja. Itu yang akan kami evaluasi,” tegasnya.

Terlebih, penyedia jasa yang mengikuti proyek tersebut berasal dari luar daerah. Karena itu, DPUPR ingin memastikan seluruh komponen pekerjaan tetap dapat dipenuhi dengan nilai penawaran yang diajukan. Apabila evaluasi teknis menemukan adanya ketidaksesuaian, DPUPR akan menyampaikan pertimbangan kepada Pengguna Anggaran (PA). Keputusan akhir mengenai kelanjutan proses kontrak berada pada PA.

“Kalau tim teknis maupun PPK merasa secara teknis nantinya mengurangi spek atau spesifikasinya tidak sesuai, pertimbangan itu akan menjadi dasar PA memutuskan apakah pemenang bisa lanjut tanda tangan kontrak atau perlu dievaluasi ulang,” pungkasnya. (Krs)

Bagikan
  • Penulis: Kriswanto
  • Editor: Diez

Rekomendasi Untuk Anda

  • Dinsos Magetan Dorong Penerima Bansos Masuk KDMP, Targetkan Graduasi dari Bantuan Sosial

    Dinsos Magetan Dorong Penerima Bansos Masuk KDMP, Targetkan Graduasi dari Bantuan Sosial

    • calendar_month Selasa, 3 Feb 2026
    • account_circle Kusnanto
    • visibility 380
    • 0Komentar

    Sinergia | Magetan – Dinas Sosial Kabupaten Magetan menyatakan dukungan penuh terhadap program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang kini tengah dikembangkan di seluruh desa dan kelurahan. Program ini disebut sebagai salah satu strategi nasional yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat, termasuk para penerima bantuan sosial (Bansos). Kepala Dinas Sosial Magetan, Parminto Budi Utomo, menegaskan bahwa […]

    Bagikan
  • Labfor Periksa Mobil Karimun di TKP Kedua Terkait Kasus Pembunuhan Ibu dan Anak di Madiun

    Labfor Periksa Mobil Karimun di TKP Kedua Terkait Kasus Pembunuhan Ibu dan Anak di Madiun

    • calendar_month Senin, 26 Okt 2026
    • account_circle Tova Pradana
    • visibility 256
    • 0Komentar

    Sinergia | Madiun – Tim Laboratorium Forensik (Labfor) Polda Jawa Timur kembali melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) terkait kasus dugaan pembunuhan disertai mutilasi terhadap Dini Hardiyanti (30) dan anaknya, AGF (4), di Kota Madiun, Senin (26/10/2026). Kali ini, pemeriksaan dilakukan terhadap sebuah mobil Suzuki Karimun bernomor polisi AE 1198 RR di Jalan Doho, Kelurahan […]

    Bagikan
  • Warga Nambangan Lor Tangkap Ular Sanca Kembang Sepanjang Empat Meter

    Warga Nambangan Lor Tangkap Ular Sanca Kembang Sepanjang Empat Meter

    • calendar_month Jumat, 14 Mar 2025
    • account_circle Kriswanto
    • visibility 186
    • 0Komentar

    Sinergia | Kota Madiun – Penangkapan ular jenis sanca kembang (Malayopython reticulatus) dengan panjang sekitar empat meter di Sungai Gempol, Jalan Mayjen Sungkono, Gang Menco, Kelurahan Nambangan Lor, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, menjadi perhatian warga setempat. Ketua RW 13 Kelurahan Nambangan Lor, Suntoyo, menyampaikan bahwa beberapa hari sebelumnya, pihaknya menerima laporan dari warga yang melihat […]

    Bagikan
  • Polres Magetan Kawal Mudik Ribuan Santri Temboro, Armada dan Sopir Wajib Lolos

    Polres Magetan Kawal Mudik Ribuan Santri Temboro, Armada dan Sopir Wajib Lolos

    • calendar_month Senin, 2 Mar 2026
    • account_circle Kusnanto
    • visibility 256
    • 0Komentar

    Sinergia Magetan – Polres Magetan menerapkan pengamanan ketat untuk memastikan ribuan santri Pondok Pesantren Al-Fatah Temboro dapat pulang ke daerah asal dengan aman dan nyaman. Pengawalan, pemeriksaan armada, hingga pengecekan kesehatan sopir digelar pada Sabtu, 28 Februari 2026, melibatkan Satlantas Polres Magetan, Dinas Perhubungan, dan Polsek Karas. Mudik bersama ini merupakan agenda rutin pondok pesantren […]

    Bagikan
  • Dampak Politik Menguat, Kasus Korupsi Pokir Guncang Kepercayaan Publik ke DPRD

    Dampak Politik Menguat, Kasus Korupsi Pokir Guncang Kepercayaan Publik ke DPRD

    • calendar_month Jumat, 24 Apr 2026
    • account_circle Kusnanto
    • visibility 243
    • 0Komentar

    Sinergia | Magetan – Penetapan enam tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana hibah pokir DPRD Magetan tidak hanya berdampak secara hukum, tetapi juga memicu efek politik yang signifikan. Keterlibatan Suratno yang menjabat sebagai Ketua DPRD aktif, menjadi sorotan publik dan berpotensi memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif. Kepala Kejari Magetan, Sabrul Iman, menegaskan bahwa penegakan […]

    Bagikan
  • DPRD Ponorogo Umumkan Akhir Masa Jabatan Bupati dan Hasil Pilkada Serentak 2024

    DPRD Ponorogo Umumkan Akhir Masa Jabatan Bupati dan Hasil Pilkada Serentak 2024

    • calendar_month Senin, 10 Feb 2025
    • account_circle Ega Patria
    • visibility 213
    • 0Komentar

    Sinergia | Kab. Ponorogo – DPRD Kabupaten Ponorogo menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Pengumuman Akhir Masa Jabatan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo hasil Pilkada 2020 serta Pengumuman Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pilkada 2024. Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Ponorogo pada Minggu (09/02/2025) pukul 19.00 WIB ini menandai berakhirnya masa kepemimpinan Sugiri […]

    Bagikan
expand_less