Rabu, 21 Okt 2026
Trending Tags

Dugaan Korupsi Pokir DPRD Magetan Menguat, MAKI Klaim Kantongi Dua Alat Bukti dan Siap Gelar Aksi Akbar

  • account_circle Kusnanto
  • calendar_month Senin, 23 Feb 2026
  • visibility 378
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Image Not Found
Koordinator MAKI Jawa Timur, Heru Satriyo. Foto : Kusnanto-Sinergia

Sinergia | Magetan – Polemik dugaan korupsi dana Pokok Pikiran (Pokir) di lingkungan DPRD Kabupaten Magetan kembali mencuat. Sorotan kini datang dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Jawa Timur yang mengaku telah mengantongi dua alat bukti kuat untuk mendorong perkara ini naik ke tahap penyidikan.

Koordinator MAKI Jawa Timur, Heru Satriyo, menjelaskan bahwa kasus tersebut bermula dari laporan masyarakat yang diterima sekretariat lembaganya. Temuan awal itu kemudian diperiksa lebih dalam oleh tim Litbang dan unit investigasi internal.

“Laporan pertama datang dari warga. Setelah tim Litbang dan investigasi turun ke lapangan, kami menemukan sejumlah fakta yang cukup mengejutkan,” ujarnya, Sabtu (21/2/2026).

Dalam pemeriksaan lanjutan, tim investigasi MAKI menemukan tujuh lembar kwitansi ijon yang diduga terkait aliran dana hibah di Magetan. Dokumen tersebut diyakini menjadi salah satu bukti kunci yang membuka dugaan praktik penyimpangan.

“Tujuh kwitansi itu berhasil dikumpulkan tim kami. Dari situ muncul dugaan kuat adanya keterkaitan dengan penyaluran dana hibah,” tegas Heru.

MAKI menyebut temuan tersebut telah dianalisis oleh Koordinator Bidang Hukum internal dan dinilai memenuhi syarat minimal dua alat bukti sebagaimana ketentuan hukum acara pidana. Artinya, secara formil, perkara dinilai layak dinaikkan ke tahap penyidikan.

“Menurut analisa bidang hukum kami, dokumen-dokumen itu sudah dapat dijadikan alat bukti yang memenuhi unsur dua bukti permulaan. Pihak-pihak yang namanya tercantum di dalamnya patut dimintai pertanggungjawaban,” jelasnya.

Heru menambahkan bahwa dugaan praktik korupsi tersebut menunjukkan pola terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Penilaian itu didapat setelah tim menyusun peta alur dugaan distribusi dana hibah.

“Indikasi TSM terlihat jelas. Ada peran dari tingkat pimpinan yang kemudian diikuti oleh lapisan di bawahnya,” ujarnya.

Saat ini, kasus tersebut masih berada pada tahap penyelidikan di Kejaksaan Negeri Magetan. MAKI mendesak agar aparat penegak hukum segera meningkatkan statusnya menjadi penyidikan.

“Kami meminta agar prosesnya dipercepat dan segera dinaikkan ke penyidikan berdasarkan temuan yang sudah kami serahkan,” tambah Heru.

Sebagai bentuk tekanan publik, MAKI Jawa Timur berencana menggelar aksi demonstrasi besar di Magetan pada Rabu pekan depan. Massa yang hadir diperkirakan mencapai 300–400 orang.

“Kami akan menggelar aksi akbar di Magetan untuk memberikan dorongan moral dan publik kepada Kejaksaan Negeri Magetan agar mempercepat proses penanganan,” tutupnya.

MAKI memastikan akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas. Sementara itu, publik Magetan menantikan langkah tegas aparat penegak hukum dalam menindaklanjuti dua alat bukti yang diklaim telah dikantongi lembaga antikorupsi tersebut.(Kusnanto).

Bagikan
  • Penulis: Kusnanto
  • Editor: Kris/Byg

Rekomendasi Untuk Anda

  • Suasana Khidmat Tirtayatra Umat Hindu, Perjalanan Suci Sarat Makna, Harapan dan Perjuangan

    Suasana Khidmat Tirtayatra Umat Hindu, Perjalanan Suci Sarat Makna, Harapan dan Perjuangan

    • calendar_month Jumat, 16 Mei 2025
    • account_circle Kusnanto
    • visibility 216
    • 0Komentar

    Sinergia | Mojokerto – Di bawah terik matahari yang menyengat, suasana hening menyelimuti pelataran Pura Bala Widya Mandira di kompleks Sekolah Polisi Negara (SPN) Bangsal, Mojokerto. Tak ada hiruk pikuk, hanya lantunan doa dan wajah-wajah khusyuk dari puluhan umat Hindu yang datang dari berbagai daerah di eks Karesidenan Madiun juga umat Hindu Mojokerto. Mereka bukan sekadar pelancong […]

    Bagikan
  • OTT KPK Terhadap Bupati Ponorogo Diduga Terkait Perpanjangan Masa Jabatan Dirut RSUD dr. Harjono

    OTT KPK Terhadap Bupati Ponorogo Diduga Terkait Perpanjangan Masa Jabatan Dirut RSUD dr. Harjono

    • calendar_month Sabtu, 8 Nov 2025
    • account_circle Ega Patria
    • visibility 276
    • 0Komentar

    Sinergia | Ponorogo – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan mengamankan Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Jumat (07/11/2025) sore. Operasi ini diduga berkaitan dengan dugaan suap dalam proses perpanjangan masa jabatan Direktur Utama RSUD dr. Harjono. Informasi yang dihimpun menyebutkan, kegiatan mutasi dan pelantikan pejabat berlangsung sekitar pukul 14.00 WIB di […]

    Bagikan
  • Diproyeksikan Sejak 2019, Pembangunan Gedung Fraksi DPRD Madiun Telan Anggaran Rp. 6,5 Miliar

    Diproyeksikan Sejak 2019, Pembangunan Gedung Fraksi DPRD Madiun Telan Anggaran Rp. 6,5 Miliar

    • calendar_month Selasa, 19 Agt 2025
    • account_circle Tova Pradana
    • visibility 177
    • 0Komentar

    Sinergia | Kab. Madiun – Pembangunan gedung fraksi DPRD Kabupaten Madiun resmi dimulai setelah tertunda selama enam tahun sejak Detail Engineering Design (DED) disusun pada 2019. Proyek senilai Rp. 6,5 miliar itu dikerjakan oleh CV Jati Asli dan ditargetkan rampung pada 29 Desember 2025. Kabid Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten […]

    Bagikan
  • 1.405 PPPK Paruh Waktu Terima SK Pengangkatan, Wali Kota Maidi Tekankan Kinerja Pelayanan Publik

    1.405 PPPK Paruh Waktu Terima SK Pengangkatan, Wali Kota Maidi Tekankan Kinerja Pelayanan Publik

    • calendar_month Selasa, 16 Des 2025
    • account_circle Kriswanto
    • visibility 318
    • 0Komentar

    Sinergia | Kota Madiun – Wali Kota Madiun, Maidi memberikan peringatan tegas kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Kota Madiun. Hal itu terkait kinerja dan profesionalitas pelayanan publik bagi masyarakat. Hal itu ditegaskan Wali Kota Madiun, Maidi saat penyerahan Surat Keputusan (SK) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di Lapangan […]

    Bagikan
  • DPRD Madiun Bahas Dua Raperda Non-APBD, 7 Fraksi Soroti Pengelolaan Aset hingga Kinerja Perumda Air Minum

    DPRD Madiun Bahas Dua Raperda Non-APBD, 7 Fraksi Soroti Pengelolaan Aset hingga Kinerja Perumda Air Minum

    • calendar_month Senin, 13 Apr 2026
    • account_circle Tova Pradana
    • visibility 353
    • 0Komentar

    Sinergia | Madiun – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Madiun menggelar rapat paripurna dengan agenda pembahasan dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) non-APBD, Senin (13/4/2026). Dua raperda tersebut masing-masing mengatur tentang pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) serta perubahan atas Perda Nomor 9 Tahun 2019 terkait Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Dharma Purabaya. Dalam […]

    Bagikan
  • Waspada Cuaca Ekstrem hingga Akhir April, BPBD Mitigasi Kekeringan

    Waspada Cuaca Ekstrem hingga Akhir April, BPBD Mitigasi Kekeringan

    • calendar_month Kamis, 24 Apr 2025
    • account_circle Tova Pradana
    • visibility 177
    • 0Komentar

    Sinergia | Kab. Madiun – Cuaca ekstrem diperkirakan masih akan melanda wilayah Kabupaten Madiun hingga akhir April 2025. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Madiun menyebut kondisi ini terjadi seiring masuknya masa peralihan musim penghujan ke musim kemarau atau pancaroba. “Dimungkinkan masih terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai angin kencang sampai akhir April […]

    Bagikan
expand_less