Berita Terkini
Trending Tags

Wacana WFH ASN Di Ponorogo Menguat, Pemda Kaji Dampak & Tunggu Arahan Pusat

  • account_circle Ega Patria
  • calendar_month Jumat, 3 Apr 2026
  • visibility 188
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Image Not Found
Gedung Graha Krida Praja Ponorogo, Foto : Ega

Sinergia | Ponorogo – Wacana pemberlakuan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) mulai berhembus di Kabupaten Ponorogo. Kebijakan ini dikaji sebagai salah satu upaya menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM), namun pemerintah daerah memilih tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan.

Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah (Sekda) Ponorogo, Agus Sugiarto, menyampaikan bahwa hingga kini belum ada instruksi resmi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait kebijakan penghematan BBM tersebut. Meski demikian, sejumlah opsi mulai disiapkan sebagai langkah antisipasi.

“Masih kami kaji. Opsinya bisa WFH satu hari penuh, atau tetap bekerja seperti biasa tetapi tidak menggunakan kendaraan bermotor. Bisa bersepeda, naik transportasi umum, atau alternatif lain. Kami tinggal menunggu arahan dari pemerintah pusat,” ujarnya.

Agus, yang akrab disapa Ugin, menegaskan bahwa penerapan kebijakan tersebut harus mempertimbangkan kualitas pelayanan publik. Ia memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap menjadi prioritas utama, khususnya di sektor administrasi kependudukan, pendidikan, dan kesehatan.

Selain itu, layanan kedaruratan seperti pemadam kebakaran dan ambulans dipastikan tidak akan terdampak kebijakan efisiensi tersebut. “Untuk kendaraan dinas, kami rencanakan ada pengurangan jatah BBM. Namun, mobilitas tetap kami sesuaikan agar tidak mengganggu pelayanan,” jelasnya.

Meski belum ada edaran resmi, Pemkab Ponorogo mulai mendorong kesadaran ASN untuk berpartisipasi dalam penghematan energi. Salah satunya dengan menggunakan sepeda atau transportasi umum saat berangkat kerja.

Tak hanya BBM, upaya efisiensi juga telah dilakukan pada penggunaan listrik. Sejak awal tahun, pemerintah daerah mengklaim telah menekan konsumsi listrik hingga 10 persen. Selain itu, rapat-rapat juga mulai dioptimalkan secara daring guna mengurangi mobilitas.

“Penghematan energi sudah kami mulai, termasuk listrik dan rapat daring. Untuk WFH, kami tunggu kebijakan pusat,” pungkasnya.(ega)

Bagikan
  • Penulis: Ega Patria
  • Editor: Arrachmando

Rekomendasi Untuk Anda

  • Ketimpangan Distribusi Program MBG di Magetan, Perluasan Sasaran Belum Diiringi Pemerataan

    Ketimpangan Distribusi Program MBG di Magetan, Perluasan Sasaran Belum Diiringi Pemerataan

    • calendar_month Jumat, 23 Jan 2026
    • account_circle Kusnanto
    • visibility 219
    • 0Komentar

    Sinergia | Magetan – Perluasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mulai mencakup guru dan tenaga kependidikan sejak Januari 2026 membawa harapan baru bagi peningkatan kesejahteraan pelaku pendidikan. Namun, pelaksanaan di Kabupaten Magetan justru memunculkan ironi. Ketika kelompok penerima manfaat bertambah, ribuan siswa di sejumlah wilayah masih belum merasakan program MBG sejak pertama kali digulirkan. […]

    Bagikan
  • Bupati Madiun Dorong Penurunan Kemiskinan Lewat Kolaborasi Pilar Sosial dan Data Tunggal Nasional

    Bupati Madiun Dorong Penurunan Kemiskinan Lewat Kolaborasi Pilar Sosial dan Data Tunggal Nasional

    • calendar_month Rabu, 29 Okt 2025
    • account_circle Tova Pradana
    • visibility 255
    • 0Komentar

    Sinergia | Kab.Madiun — Pemerintah Kabupaten Madiun menargetkan angka kemiskinan di wilayahnya turun di bawah rata-rata provinsi pada akhir 2025. Target itu disampaikan Bupati Madiun Hari Wuryanto dalam pertemuan bersama para pilar sosial, Selasa (28/10/2025), sebagai bentuk apresiasi atas peran mereka dalam memperkuat sistem perlindungan dan pemberdayaan sosial. “Kami berterima kasih karena pilar sosial menjadi […]

    Bagikan
  • Waduk Dawuhan Surut Lebih dari 50 Persen, Ribuan Hektare Sawah di Madiun Terancam Kekurangan Air

    Waduk Dawuhan Surut Lebih dari 50 Persen, Ribuan Hektare Sawah di Madiun Terancam Kekurangan Air

    • calendar_month Selasa, 28 Jul 2026
    • account_circle Tova Pradana
    • visibility 66
    • 0Komentar

    Sinergia | Madiun – Ancaman kekeringan mulai membayangi ribuan hektare lahan pertanian di Kabupaten Madiun. Musim kemarau yang berkepanjangan membuat volume air Waduk Dawuhan di Desa Plumpungrejo, Kecamatan Wonoasri, menyusut lebih dari 50 persen. Kondisi ini dikhawatirkan mengganggu pasokan irigasi bagi sawah di tiga kecamatan, yakni Wonoasri, Madiun, dan Balerejo. Petugas Operasi Waduk Dawuhan, Agung […]

    Bagikan
  • KPK Geledah Rumah Kerabat Bupati Ponorogo, Sita Buku Tabungan dan Bukti Transfer

    KPK Geledah Rumah Kerabat Bupati Ponorogo, Sita Buku Tabungan dan Bukti Transfer

    • calendar_month Rabu, 12 Nov 2025
    • account_circle Ega Patria
    • visibility 166
    • 0Komentar

    Sinergia | Ponorogo — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan penggeledahan di wilayah Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Setelah sebelumnya memeriksa sejumlah ruangan di Kantor Bupati, kali ini tim penyidik menyasar rumah milik kerabat Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko, di Desa Ngunut, Kecamatan Babadan. Dari informasi yang dihimpun, rumah tersebut diketahui milik Dicky, warga asal Malang, yang […]

    Bagikan
  • DLHP Magetan Mendapat Teguran KLHK, Disebut Pengelolaan Sampah Masih Open Dumping

    DLHP Magetan Mendapat Teguran KLHK, Disebut Pengelolaan Sampah Masih Open Dumping

    • calendar_month Rabu, 14 Mei 2025
    • account_circle Kusnanto
    • visibility 199
    • 0Komentar

    Sinergia | Kab. Magetan – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memberikan perhatian serius terhadap pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di berbagai daerah yang masih menerapkan sistem open dumping. Sebanyak 343 pemerintah kabupaten/kota telah menerima surat teguran, termasuk Kabupaten Magetan, Jawa Timur, yang disebut masih menjalankan sistem tersebut. Namun, klaim itu dibantah oleh Kepala Dinas […]

    Bagikan
  • Fokus Tangani IPM dan Kemiskinan, DPRD Berikan Rekomendasi LKPJ TA 2025 ke Bupati Madiun

    Fokus Tangani IPM dan Kemiskinan, DPRD Berikan Rekomendasi LKPJ TA 2025 ke Bupati Madiun

    • calendar_month Jumat, 3 Apr 2026
    • account_circle Tova Pradana
    • visibility 260
    • 0Komentar

    Sinergia | Madiun – DPRD Kabupaten Madiun menggelar rapat paripurna dalam rangka penyampaian keputusan DPRD terkait rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Madiun Tahun Anggaran 2025, di ruang rapat paripurna DPRD setempat, Kamis (2/4/2026). Rapat paripurna tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Kabupaten Madiun, Fery Sudarsono. Ia menjelaskan, sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun […]

    Bagikan
expand_less