Berita Terkini
Trending Tags

Wacana WFH ASN Di Ponorogo Menguat, Pemda Kaji Dampak & Tunggu Arahan Pusat

  • account_circle Ega Patria
  • calendar_month Jumat, 3 Apr 2026
  • visibility 158
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Image Not Found
Gedung Graha Krida Praja Ponorogo, Foto : Ega

Sinergia | Ponorogo – Wacana pemberlakuan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) mulai berhembus di Kabupaten Ponorogo. Kebijakan ini dikaji sebagai salah satu upaya menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM), namun pemerintah daerah memilih tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan.

Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah (Sekda) Ponorogo, Agus Sugiarto, menyampaikan bahwa hingga kini belum ada instruksi resmi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait kebijakan penghematan BBM tersebut. Meski demikian, sejumlah opsi mulai disiapkan sebagai langkah antisipasi.

“Masih kami kaji. Opsinya bisa WFH satu hari penuh, atau tetap bekerja seperti biasa tetapi tidak menggunakan kendaraan bermotor. Bisa bersepeda, naik transportasi umum, atau alternatif lain. Kami tinggal menunggu arahan dari pemerintah pusat,” ujarnya.

Agus, yang akrab disapa Ugin, menegaskan bahwa penerapan kebijakan tersebut harus mempertimbangkan kualitas pelayanan publik. Ia memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap menjadi prioritas utama, khususnya di sektor administrasi kependudukan, pendidikan, dan kesehatan.

Selain itu, layanan kedaruratan seperti pemadam kebakaran dan ambulans dipastikan tidak akan terdampak kebijakan efisiensi tersebut. “Untuk kendaraan dinas, kami rencanakan ada pengurangan jatah BBM. Namun, mobilitas tetap kami sesuaikan agar tidak mengganggu pelayanan,” jelasnya.

Meski belum ada edaran resmi, Pemkab Ponorogo mulai mendorong kesadaran ASN untuk berpartisipasi dalam penghematan energi. Salah satunya dengan menggunakan sepeda atau transportasi umum saat berangkat kerja.

Tak hanya BBM, upaya efisiensi juga telah dilakukan pada penggunaan listrik. Sejak awal tahun, pemerintah daerah mengklaim telah menekan konsumsi listrik hingga 10 persen. Selain itu, rapat-rapat juga mulai dioptimalkan secara daring guna mengurangi mobilitas.

“Penghematan energi sudah kami mulai, termasuk listrik dan rapat daring. Untuk WFH, kami tunggu kebijakan pusat,” pungkasnya.(ega)

Bagikan
  • Penulis: Ega Patria
  • Editor: Arrachmando

Rekomendasi Untuk Anda

  • PDAM Kab. Madiun Segera Punya Direktur Baru, Berikut Lima Nama Kandidat

    PDAM Kab. Madiun Segera Punya Direktur Baru, Berikut Lima Nama Kandidat

    • calendar_month Rabu, 7 Mei 2025
    • account_circle Tova Pradana
    • visibility 251
    • 0Komentar

    Sinergia | Kab. Madiun – Proses seleksi direksi baru Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Dharma Purabaya Kabupaten Madiun memasuki babak akhir. Panitia Seleksi telah merilis nama-nama kandidat yang lolos tahap administrasi untuk masa jabatan 2025–2030. Dari daftar yang diumumkan, sejumlah peserta diketahui mendaftar lebih dari satu posisi. Namun, nama Pelaksana Tugas (Plt) Direktur […]

    Bagikan
  • 79 Siswa Jalani Observasi Usai Diduga Keracunan Menu MBG

    79 Siswa Jalani Observasi Usai Diduga Keracunan Menu MBG

    • calendar_month Rabu, 26 Nov 2025
    • account_circle Kusnanto
    • visibility 138
    • 0Komentar

    Sinergia | Ngawi – Puluhan siswa dari sejumlah sekolah di Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi, sedang menjalani observasi medis di Puskesmas Gemarang pada Rabu (26/11/2025). Mereka mengalami gejala mual, muntah, hingga pusing setelah menyantap hidangan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) saat jam istirahat. Data yang dihimpun menunjukkan sedikitnya 79 murid dirawat. Mereka berasal dari beberapa […]

    Bagikan
  • Pam Swakarsa Kembali Dibicarakan, Trauma Membayangi Pasca Aksi Demo

    Pam Swakarsa Kembali Dibicarakan, Trauma Membayangi Pasca Aksi Demo

    • calendar_month Kamis, 11 Sep 2025
    • account_circle Kusnanto
    • visibility 96
    • 0Komentar

    Sinergia | Magetan – Gelombang aspirasi masyarakat yang muncul di berbagai daerah juga bergema di Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Pada 1 September 2025 lalu, ratusan mahasiswa turun ke jalan menggelar aksi damai di depan Kantor DPRD. Mereka menuntut realisasi program Rp3 juta per RT, janji politik pasangan bupati dan wakil bupati terpilih yang hingga kini […]

    Bagikan
  • Hasil Uji Kasus Dugaan Keracunan MBG di Magetan, Diduga Ada Bakteri dari Alat Masak

    Hasil Uji Kasus Dugaan Keracunan MBG di Magetan, Diduga Ada Bakteri dari Alat Masak

    • calendar_month Senin, 3 Nov 2025
    • account_circle Kusnanto
    • visibility 124
    • 0Komentar

    Sinergia | Magetan – Hasil uji laboratorium terkait kasus dugaan keracunan makanan pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menimpa belasan siswa di SDN 2 Kediren, Kecamatan Lembeyan, Kabupaten Magetan, akhirnya terungkap. Pemerintah setempat memastikan tidak ada kandungan bakteri berbahaya dalam makanan yang dikonsumsi siswa. Namun hasil uji ditemukan indikasi kuat adanya kontaminasi dari alat […]

    Bagikan
  • Koloni Ulat Bulu Serang SDN 2 Klegen, BPBD Lakukan Penyemprotan Insektisida

    Koloni Ulat Bulu Serang SDN 2 Klegen, BPBD Lakukan Penyemprotan Insektisida

    • calendar_month Kamis, 13 Feb 2025
    • account_circle Kriswanto
    • visibility 95
    • 0Komentar

    Sinergia | Kota Madiun – Ratusan ulat bulu menyerang SDN 2 Klegen sejak 2 minggu terakhir. Bahkan, hampir setiap hari, siswa merasakan gatal-gatal. Menyikapi hal ini, petugas BPBD Kota Madiun melakukan penanganan usai menerima laporan dari pihak sekolah. Sumarsih, Kepala Sekolah SDN 2 Klegen, menjelaskan pihak sekolah awalnya sudah melakukan penanganan dengan menyemprotkan cairan garam […]

    Bagikan
  • Eksekusi TK Masyitoh Diwarnai Kericuhan, Protes Guru dan Wali Murid

    Eksekusi TK Masyitoh Diwarnai Kericuhan, Protes Guru dan Wali Murid

    • calendar_month Selasa, 12 Mei 2026
    • account_circle Kriswanto
    • visibility 407
    • 0Komentar

    Sinergia | Kota Madiun – Kericuhan terjadi dalam proses eksekusi dan pengosongan di TK Islam Masyitoh pada Selasa (12/5/2026) di Jalan Alun-Alun Barat Kota Madiun. Proses eksekusi ini menindaklanjuti keputusan Pengadilan Negeri (PN) Kota Madiun atas hasil perkara gugatan yang dilayangkan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Madiun terhadap Yayasan Dewi Masyitoh dan tergugat lainnya. […]

    Bagikan
expand_less