Sekolah Rakyat di Madiun Masih Kekurangan Siswa dan Sarpras, Kurikulum Jadi Kendala

Sinergia | Madiun – Program Sekolah Rakyat (SR) di Kabupaten Madiun yang telah berjalan sekitar dua bulan masih menghadapi sejumlah kendala. Mulai dari belum lengkapnya sarana prasarana (sarpras) penunjang pembelajaran, ketersediaan fasilitas teknologi, hingga belum terpenuhinya kuota siswa.

Persoalan tersebut terungkap dalam monitoring dan evaluasi (monev) perdana yang dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun sejak program nasional tersebut resmi dimulai pada Agustus 2026.

Bupati Madiun, Hari Wuryanto mengatakan, salah satu kendala yang ditemukan yakni belum tersedianya jaringan Wi-Fi untuk menunjang aktivitas pembelajaran. Pemkab Madiun pun telah meminta Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) segera menindaklanjuti kebutuhan tersebut.

“Ya, misalkan salah satunya Wi-Fi-nya belum ada. Insya Allah tadi Kominfo sudah kita ajak, secepatnya Wi-Fi akan segera kita atasi,” kata Hari usai monev, Selasa (6/10/2026).

Selain sarpras, persoalan lain yang perlu segera diselesaikan adalah kurikulum. Menurut Hari, tenaga pendidik masih membutuhkan pendampingan untuk menentukan pola pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa Sekolah Rakyat.

“Masalah kurikulum, Kepala Dinas Pendidikan juga kita ajak, nanti akan mendampingi untuk membuat kurikulum yang sesuai dengan kondisi anak-anak sekarang,” ujarnya.

Hari menyebut, jumlah siswa yang menempati Sekolah Rakyat juga belum sesuai dengan kuota yang ditetapkan pemerintah pusat. Kondisi tersebut paling terasa pada jenjang sekolah dasar (SD).

Menurutnya, salah satu penyebabnya adalah belum mudahnya mengubah kebiasaan anak untuk tinggal terpisah dari keluarga dan menempati asrama.

“Sementara ini kita masih ada kekurangan siswanya. Khususnya siswa yang di tingkat SD, karena memang mengubah budaya dia harus pisah dengan keluarga masih perlu penanganan yang luar biasa,” jelasnya.

Pemkab Madiun, kata Hari, tidak akan menunggu hingga pergantian semester untuk melakukan evaluasi. Monev akan dilakukan secara berkala agar setiap persoalan yang muncul dapat segera ditangani.

“Supaya secepat mungkin kita mengetahui kendala yang dihadapi dan kita segera bisa memberikan solusi sedari dini tanpa menunggu semester berikutnya. Karena ini masih program baru dan program strategis nasional maka harus sukses,” katanya.

Sementara itu Kepala Dinas Sosial Kabupaten Madiun, Supriyadi, membenarkan kuota siswa Sekolah Rakyat hingga kini belum terpenuhi sepenuhnya.

Ia mengatakan, Pemkab tetap menggunakan pola penjangkauan langsung ke masyarakat untuk mencari calon siswa dari keluarga kurang mampu.

“Sekolah ini sifatnya penjangkauan. Artinya, tidak boleh promosi, tetapi kita langsung turun ke masyarakat untuk menjangkau masyarakat yang tidak mampu dan kita motivasi untuk menyekolahkan anaknya di SR,” jelas Supriyadi.

Penjaringan dilakukan dengan memanfaatkan jaringan pemerintah desa dan sejumlah pilar sosial. Mereka membantu memetakan keluarga kurang mampu yang masih memiliki anak usia sekolah.

“Seperti biasa yang sudah-sudah kita lakukan, bahwa kita selalu mengandalkan jaringan yang sampai ke bawah. Itu teman-teman dari pilar-pilar sosial, yaitu TKSK, PKH, Tagana, SLRT, dan lain sebagainya, kemudian kepala desa,” ujarnya. (Tov)