Jelang Pilkades 2027, Antinomi UU Desa Jadi Sorotan, DPRD Magetan Siapkan Perda

Sinergia | Magetan – Ketidakjelasan pengaturan persyaratan calon kepala desa (Cakades) dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa menjadi sorotan menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak 2027. Persoalan ini dinilai berpotensi memicu sengketa hingga persoalan hukum apabila tidak segera mendapat kepastian regulasi.

Isu tersebut mengemuka dalam diskusi publik bertajuk Antinomi Regulasi Pilkades dalam UU Desa Bersama Pengacara APSI se-Mataraman di Kabupaten Magetan, Sabtu (14/11/2026). Diskusi yang melibatkan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI) itu membahas ketidaksinkronan norma terkait kesempatan kepala desa yang telah menjabat dua periode untuk kembali mencalonkan diri.

Persoalan berpusat pada Pasal 33 huruf k dan Pasal 118 huruf a dan b UU Nomor 3 Tahun 2024. Pasal 33 huruf k mengatur persyaratan calon kepala desa tidak pernah menjabat selama dua kali masa jabatan. Sementara Pasal 118 memberikan kesempatan satu periode lagi bagi kepala desa dengan kategori masa jabatan tertentu.

Perbedaan pengaturan tersebut dinilai membutuhkan penjelasan lebih lanjut, terutama mengenai kriteria kepala desa yang masih memenuhi syarat untuk kembali maju dalam Pilkades 2027.

Ketua DPC APSI Kabupaten Magetan, Zainal Faizin menilai ketidakpastian itu tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Sebab, persoalannya bukan hanya menyangkut peluang pencalonan, tetapi juga menyangkut tanggung jawab hukum calon, panitia Pilkades, hingga Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

“Jangan sampai calon yang secara persyaratan tidak memenuhi ketentuan justru membuat surat pernyataan yang kemudian mengandung unsur pidana. Lalu siapa yang bertanggung jawab? Panitia Pilkades dan BPD juga bisa ikut terseret,” ujarnya.

Menurutnya, sejumlah kepala desa petahana maupun calon kepala desa yang berencana maju telah menyampaikan kekhawatiran terkait kepastian hukum tersebut. Karena itu, dia mendorong pemerintah daerah, DPRD, dan perwakilan kepala desa duduk bersama untuk merumuskan langkah antisipasi. Salah satunya melalui pengaturan teknis dalam Peraturan Daerah (Perda), sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Dia juga mendorong pengujian materi undang-undang ke Mahkamah Konstitusi (MK) agar diperoleh kepastian mengenai norma yang dinilai belum selaras.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Magetan, Pangajoman, mengakui adanya persoalan antinomi antara Pasal 33 huruf k dan Pasal 118 huruf a dan b UU Desa.

Menurutnya, terdapat beberapa alternatif penyelesaian yang bisa ditempuh. Mulai dari pembenahan administrasi pencalonan, penyusunan Perda inisiatif DPRD, menunggu kemungkinan perubahan undang-undang, hingga pengajuan judicial review ke MK.

“Alternatifnya ada beberapa. Pertama, menata administrasinya. Kedua, kami di DPRD sedang menyusun Perda inisiatif. Selain itu, bisa juga melalui perubahan undang-undang, judicial review ke MK, atau menunggu Permendagri yang diharapkan memperjelas ketentuan tersebut,” jelas Pangajoman.

Dia berharap regulasi teknis dari pemerintah pusat segera terbit sehingga pemerintah daerah memiliki pedoman yang jelas dalam menyelenggarakan Pilkades.

Senada, Wakil Bendahara Umum DPP APSI, Tatik Sri Wulandari, mengatakan persoalan ketidaksinkronan aturan tersebut tidak hanya menjadi perhatian Magetan, tetapi juga daerah lain yang akan menggelar Pilkades.

Menurutnya, penerbitan Permendagri sebagai aturan teknis sangat diperlukan untuk memperjelas persyaratan calon, khususnya terkait periodisasi jabatan kepala desa.

“Karena belum adanya kesesuaian norma, Permendagri penting untuk kita tunggu sebagai aturan pelaksanaan. Sambil menunggu, judicial review ke Mahkamah Konstitusi juga menjadi salah satu upaya yang dapat ditempuh untuk meminta kejelasan ketentuan tersebut,” ungkap Tatik.

Dia menambahkan, pengujian materi ke MK dapat menjadi jalan untuk memperoleh penafsiran yang memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak.

Dengan rencana Pilkades serentak nasional pada 2027, kejelasan regulasi dinilai mendesak. Pemerintah diharapkan segera memberikan pedoman agar proses pencalonan hingga penyelenggaraan Pilkades berjalan tertib, sekaligus melindungi calon, panitia, dan BPD dari potensi persoalan hukum akibat perbedaan penafsiran aturan. (Kus)