Bapenda Kabupaten Madiun Bakal Hadirkan Inovasi Pembayaran PBB-P2 Lewat QRIS
- account_circle Tova Pradana
- calendar_month Kamis, 12 Jun 2025
- visibility 175
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Sinergia | Kab. Madiun – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Madiun terus berinovasi dalam memberikan pelayanan publik, khususnya dalam kemudahan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Salah satu terobosan terbaru adalah integrasi sistem pembayaran pajak menggunakan metode digital QRIS yang memungkinkan pencetakan mandiri oleh wajib pajak.
Kanal pembayaran PBB-P2 melalui sistem QRIS merupakan inovasi yang menjadi bagian dari program 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Madiun Hari Wuryanto dan Purnomo Hadi sebagai bentuk modernisasi dan efisiensi layanan perpajakan. Kepala Bapenda Kabupaten Madiun, Hadi Sutikno menyatakan bahwa pihaknya berkewajiban untuk terus meningkatkan mutu pelayanan publik, khususnya di bidang perpajakan.
“Upaya digitalisasi dimulai sejak 2022, saat pandemi Covid-19 membatasi aktivitas tatap muka. Kala itu, Bapenda mulai menyediakan layanan pendaftaran PBB secara online, meskipun belum banyak dimanfaatkan. Sejak 2024, penggunaan layanan online ini mulai meningkat signifikan” ujar Hadi Sutikno Kamis (12/06/2025).
Sebelumnya, wajib pajak biasa melakukan pengajuan dan pembayaran langsung di loket pelayanan Bapenda yang berlokasi di Kantor Bapenda Caruban maupun di Mal Pelayanan Publik (MPP). “Alhamdulillah kami sudah mendapatkan izin dari Bank Indonesia sekarang tinggal menunggu izin dari OJK” ungkap Hadi Sutikno.
Hadi Sutikno menambahkan peningkatan penggunaan layanan online menunjukkan bahwa masyarakat semakin siap menerima sistem digital. Oleh karena itu, Bapenda merasa perlu untuk terus berinovasi demi meningkatkan kualitas layanan serta mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak.
“Sistem QRIS, pembayaran PBB-P2 kini dapat dilakukan dengan lebih mudah dan cepat melalui aplikasi dompet digital. Selain itu, wajib pajak juga dapat mengakses tautan layanan PBB online untuk melihat besaran pajak” tambah Sutikno.
Langkah ini diharapkan mampu mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya tanpa harus datang langsung ke kantor pelayanan, sekaligus mendorong efisiensi dan keterbukaan dalam tata kelola keuangan daerah.
Tova Pradana – Sinergia
- Penulis: Tova Pradana
