By
Sinergia | Kab. Madiun — Desakan warga terkait dugaan penyimpangan dana desa di Dempelan berujung pada langkah audit oleh Inspektorat Kabupaten Madiun. Tim auditor dijadwalkan turun dalam waktu dekat setelah menerima surat permohonan resmi dari Pj Kepala Desa Dempelan.
Inspektur Kabupaten Madiun Joko Lelono menegaskan pihaknya telah menyiapkan surat perintah tugas.
“Insyaallah Senin tim sudah bergerak. Ruang lingkup audit tergantung temuan lapangan. Fokus awal sesuai laporan, tapi bisa diperluas jika ada indikasi baru,” kata Joko Jumat (29/08/2025).
Langkah audit ini dipicu aksi protes ratusan warga yang mendesak transparansi pengelolaan keuangan desa, pada Kamis (28/08/2025). Massa menilai penyelesaian internal sebelumnya tidak cukup menjawab dugaan kebocoran dana.
Joko mengungkapkan Inspektorat sebelumnya telah berkoordinasi dengan Camat Madiun dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) sejak kasus ini mencuat. Laporan tertulis sebelumnya menyebut dana yang sempat bermasalah sudah dikembalikan ke kas desa melalui musyawarah desa.
“Awalnya kami anggap selesai. Tapi karena ada desakan audit baru, tentu kami siap melaksanakan,” ujarnya.
Meski demikian, Joko mengingatkan proses audit tidak boleh mengandalkan asumsi.
“Hasilnya nanti kita lihat, tidak boleh mengandai-andai. Tim bekerja profesional, punya sertifikasi, dan bebas menentukan siapa saja yang perlu diperiksa,” tegasnya.
Inspektorat juga mengandalkan Sistem Pengawasan Keuangan Desa (Siswaskeudes) untuk memantau 198 desa di Kabupaten Madiun. Namun, keterbatasan jumlah auditor membuat pengawasan dilakukan berdasarkan peta risiko desa.
“Idealnya semua desa diaudit, tapi auditor kami belum mencukupi,” tambah Joko.
Audit ini menjadi ujian serius bagi pemerintah Desa Dempelan. Jika ditemukan pelanggaran, rekomendasi Inspektorat berpotensi membuka jalan bagi penindakan lebih lanjut.
Tova Pradana – Sinergia
