DPRD dan Pemkot Madiun Bahas Soal Pemangkasan Dana Transfer Rp. 168 Miliar
- account_circle Kriswanto
- calendar_month Senin, 6 Okt 2025
- visibility 64
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Sinergia | Kota Madiun – Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 Kota Madiun menghadapi tantangan besar. Pemerintah pusat berencana memangkas alokasi transfer keuangan daerah (TKD) hingga sekitar Rp168 miliar.
Wakil Ketua DPRD Kota Madiun Istono menyampaikan, hingga saat ini Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) belum menggelar pertemuan resmi untuk menyesuaikan rancangan anggaran. Pembahasan baru akan dilakukan setelah petunjuk pelaksanaan (juklak) dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) diterbitkan.
“Kami belum mulai pembahasan karena masih menunggu juklak resmi. Tapi sudah kami agendakan dalam jadwal pembahasan,” ujar Istono, Senin (06/10/2025).
Berdasarkan agenda sementara, pembahasan RAPBD akan dimulai pada 22 Oktober dengan penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi, dilanjutkan dengan rapat komisi bersama mitra kerja. Jika tidak ada perubahan, pertemuan bersama TAPD direncanakan berlangsung pada 5 November mendatang.
Menurut Istono, DPRD menunggu arahan teknis dari pemerintah pusat agar penyesuaian anggaran dapat dilakukan secara tepat. “Kalau juknis sudah turun, kita bisa menentukan program mana yang bisa ditunda. Prinsipnya, efisiensi tetap perlu, tapi jangan sampai mengganggu kebutuhan dasar masyarakat,” terangnya.
Politikus Partai Demokrat itu menegaskan bahwa kebijakan penghematan merupakan langkah realistis di tengah kondisi fiskal nasional. Pemerintah daerah harus memprioritaskan program utama dan menunda kegiatan yang belum mendesak.
“Yang penting layanan dasar untuk masyarakat tetap berjalan. Program yang belum urgen bisa ditangguhkan dulu,” tambahnya.
Pemangkasan dana transfer ini, kata Istono, tidak hanya dialami Kota Madiun, melainkan juga terjadi di sejumlah daerah lain di Jawa Timur. “Ini bukan hanya persoalan Kota Madiun. Hampir semua daerah sedang menyesuaikan dengan kondisi fiskal nasional,” ungkapnya.
Sementara itu, Wali Kota Madiun Maidi memastikan pengurangan dana dari pusat tidak akan memengaruhi program-program kemanusiaan yang menjadi prioritas pemerintah kota.
“Betul, dana transfer memang berkurang. Tapi program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti penurunan stunting, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan ekonomi, tetap harus berjalan,” tegasnya.
Maidi menambahkan, langkah efisiensi akan diterapkan di sektor lain yang tidak bersifat mendesak. “Ada penyesuaian tentu, tapi kegiatan yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat tidak boleh dikurangi. Itu komitmen kami,” pungkasnya.
Surya – Sinergia
- Penulis: Kriswanto
