Berita Terkini
Trending Tags

Gus Ipul : 600 Ribu Penerima Bansos Diduga Gunakan Dana untuk Judi Online

  • account_circle Ega Patria
  • calendar_month Selasa, 5 Agt 2025
  • visibility 133
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Image Not Found
Menteri Sosial, Saifullah Yusuf saat berkunjung ke Ponorogo, Foto : Ega Patria – Sinergia

Sinergia | Ponorogo – Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengungkapkan bahwa sekitar 600 ribu penerima bantuan sosial (bansos) di Indonesia terindikasi menyalahgunakan dana bansos untuk bermain judi online (judol). Pernyataan ini disampaikannya saat menghadiri dialog bersama pilar-pilar sosial dari wilayah Ponorogo, Pacitan, dan Trenggalek di Gedung Watu Dakon, UIN Ponorogo, Senin (04/08/2025).

Dari jumlah tersebut, sebanyak 300 ribu penerima merupakan peserta Program Keluarga Harapan (PKH). Bahkan, Kementerian Sosial telah menghentikan penyaluran bantuan kepada sekitar 230 ribu penerima yang terkonfirmasi menyalahgunakan dana bansos.

“Gunanya pendamping ini adalah membina para KPM (keluarga penerima manfaat) agar memanfaatkan bansos sesuai peruntukannya. Jadi tidak bisa digunakan seenaknya, apalagi untuk judol,” ujar Saifullah Yusuf.

Kementerian Sosial saat ini masih melakukan pendalaman dan evaluasi terhadap ratusan ribu penerima lainnya yang dicurigai menyalahgunakan dana bantuan.

Sementara itu, Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial P3A Kabupaten Ponorogo, Surono, mengatakan bahwa kemungkinan penyalahgunaan memang bisa saja terjadi, meskipun belum ada data resmi yang masuk ke kantornya.

“Mungkin saja terjadi, karena kadang rekening dipakai anak-anaknya untuk main-main. Tapi kami tidak punya datanya secara spesifik. Kemungkinan itu bisa terjadi di banyak tempat, bukan hanya di Ponorogo,” kata Surono, Selasa (05/08/2025)

Dinas Sosial Ponorogo mencatat, saat ini terdapat sekitar 45 ribu penerima bansos PKH di Ponorogo. Namun angka tersebut bersifat dinamis dan terus diperbarui, mengikuti hasil verifikasi dan pemutakhiran data penerima manfaat.

Kementerian Sosial mengimbau kepada para penerima bansos agar menggunakan dana bantuan sesuai dengan peruntukannya. Pendamping PKH juga diharapkan lebih aktif dalam melakukan pengawasan serta pembinaan terhadap para keluarga penerima manfaat.

Ega Patria – Sinergia 

Bagikan
  • Penulis: Ega Patria

Rekomendasi Untuk Anda

  • Libur Lebaran, Wahana Air di Kabupaten Madiun Dipadati Pengunjung

    Libur Lebaran, Wahana Air di Kabupaten Madiun Dipadati Pengunjung

    • calendar_month Minggu, 6 Apr 2025
    • account_circle Tova Pradana
    • visibility 149
    • 0Komentar

    Sinergia | Kab. Madiun – Libur Idul Fitri tahun 2025 dimanfaatkan masyarakat untuk mengunjungi berbagai tempat wisata, salah satunya wahana air di Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Sejak H+1 Lebaran, jumlah pengunjung mengalami peningkatan drastis, mencapai hampir 5.000 orang. Mayoritas pengunjung merupakan para pemudik dari luar daerah, seperti wilayah Karesidenan Madiun hingga Jakarta. Kenaikan ini tercatat […]

    Bagikan
  • Kasus Ternak Suspek PMK Makin Bertambah, Pemkab Enggan Tutup Pasar Hewan

    Kasus Ternak Suspek PMK Makin Bertambah, Pemkab Enggan Tutup Pasar Hewan

    • calendar_month Jumat, 10 Jan 2025
    • account_circle Tova Pradana
    • visibility 138
    • 0Komentar

    Sinergia – Kab Madiun | Gejala hewan ternak mengalami Penyakit Mulut dan Kuku (PMK ) makin bertambah setiap harinya. Namun Pemerintah Kabupaten Madiun masih enggan melakukan kebijakan penutupan sementara pada pasar hewan di wilayahnya. Saat ditemui awak media PJ Bupati Madiun Tontro Pahlawanto mengakui jika ada beberapa wilayah di Kabupaten Madiun yang terdampak virus PMK […]

    Bagikan
  • Viral Jukir Tarik Tarif Parkir Rp. 10 Ribu per Motor, Berujung Minta Maaf

    Viral Jukir Tarik Tarif Parkir Rp. 10 Ribu per Motor, Berujung Minta Maaf

    • calendar_month Sabtu, 3 Jan 2026
    • account_circle Kriswanto
    • visibility 327
    • 0Komentar

    Sinergia | Kota Madiun – Malam pergantian Tahun Baru 2026 di Kota Madiun dihebohkan persoalan tarif parkir kendaraan bermotor. Pasalnya, salah satu juru parkir (Jukir) viral di media sosial lantaran menarik tarif sebesar Rp. 10.000 per motor. Padahal, sesuai Peraturan Daerah (Perda) Kota Madiun Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) […]

    Bagikan
  • Satnarkoba Polres Madiun Kota Bekuk Dua Pengedar, Amankan 300 Gram Sabu-Sabu

    Satnarkoba Polres Madiun Kota Bekuk Dua Pengedar, Amankan 300 Gram Sabu-Sabu

    • calendar_month Rabu, 4 Mar 2026
    • account_circle Kriswanto
    • visibility 230
    • 0Komentar

    Sinergia | Kota Madiun – Satuan Reserse Narkoba (Satnarkoba) Polres Madiun Kota mengungkap dua kasus peredaran narkotika jenis sabu-sabu pada Februari 2026. Dari dua lokasi berbeda, polisi mengamankan total barang bukti sekitar 300 gram atau 3 ons sabu dan menetapkan dua tersangka sebagai pengedar. Hal itu disampaikan dalam konferensi pers oleh Kasatnarkoba Polres Madiun Kota, […]

    Bagikan
  • DPRD Ponorogo Dorong Pemkab Kurangi Ketergantungan Dana Transfer Pusat

    DPRD Ponorogo Dorong Pemkab Kurangi Ketergantungan Dana Transfer Pusat

    • calendar_month Jumat, 14 Agt 2026
    • account_circle Ega Patria
    • visibility 99
    • 0Komentar

    Sinergia | Ponorogo – DPRD Kabupaten Ponorogo mendorong pemerintah daerah untuk mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Kondisi ruang fiskal yang masih terbatas dinilai perlu diimbangi dengan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk memperkuat kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ketua DPRD Ponorogo, Dwi Agus Prayitno, mengatakan disepakatinya Nota Kesepakatan Perubahan KUA-PPAS […]

    Bagikan
  • 2 Kepala Dinas di Kota Madiun Diisi Plt, 2 Eselon II Tahun ini Menyusul Pensiun

    2 Kepala Dinas di Kota Madiun Diisi Plt, 2 Eselon II Tahun ini Menyusul Pensiun

    • calendar_month Rabu, 22 Jan 2025
    • account_circle Kriswanto
    • visibility 141
    • 0Komentar

    Sinergia | Kota Madiun – Pemerintah Kota Madiun hingga kini belum ada tanda-tanda melakukan mutasi jabatan di lingkup Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dikonfirmasi usai pembekalan persiapan purna pegawai negeri sipil (PNS), Pj Wali Kota Madiun, Eddy Supriyanto mengungkapkan hal itu terus dikoordinasikan dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) maupun Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi ( Kemenpan-RB). […]

    Bagikan
expand_less