Pemkot Madiun Kembali Usulkan Pembangunan Rusunawa Ke Kementerian PUPR
- account_circle Kriswanto
- calendar_month Sabtu, 11 Okt 2025
- visibility 19
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Sinergia | Kota Madiun – Pemerintah Kota (Pemkot) Madiun kembali mengusulkan pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Usulan ini menjadi lanjutan dari pengkajian serupa yang telah disampaikan sejak tahun 2023.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Madiun, Jemakir menjelaskan bahwa dari sisi administrasi dan kesiapan lahan, Pemkot sudah siap. Namun, pelaksanaannya masih menunggu keputusan dari pemerintah pusat melalui alokasi APBN.
“Sebetulnya kita sudah mengusulkan pembangunan rusunawa sejak 2023 ke kementerian (PUPR-red). Posisi dari sisi administrasi dan kesiapan sudah siap. Hanya saja tergantung APBN, artinya kita tinggal menunggu,” ujar Jemakir, Sabtu (11/10/2025).
Ia menambahkan, lahan dan rencana perawatan juga telah disiapkan. Pembangunan rusunawa ini menjadi penting mengingat tingginya minat masyarakat, terutama dalam mendukung program nasional tiga juta rumah yang merupakan proyek strategis nasional.
“Mestinya 2024 sudah terealisasi. Kalau di tahun ini kelihatannya belum, kemungkinan tahun depan baru kita dapat,” terangnya.
Pada awal 2025, Pemkot Madiun juga telah mengirim ulang proposal usulan pembangunan rusunawa melalui sistem aplikasi resmi kementerian. Berdasarkan hasil komunikasi melalui pertemuan daring, proyek tersebut termasuk dalam daftar prioritas, namun kemungkinan realisasinya baru bisa terlaksana pada tahun 2026.
Lebih lanjut, Jemakir menegaskan bahwa pembangunan rusunawa ini merupakan bagian dari misi Wali Kota Madiun untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
“Banyak masyarakat tidak mampu yang menempati aset pemkot. Ketika aset itu dioptimalkan untuk fungsi lain, seperti dijadikan taman, tentu harus ada penggusuran. Untuk mengantisipasi masalah sosial seperti itu, pemerintah menyiapkan rusunawa,” jelasnya.
Saat ini, kebutuhan hunian vertikal di Kota Madiun masih belum seimbang dengan ketersediaannya. Dari sisi lokasi, Pemkot telah menyiapkan lahan seluas 14 ribu meter persegi di Jalan Hayam Wuruk. Lahan tersebut diproyeksikan mampu menampung dua bangunan rusun, namun usulan awal baru untuk satu tower berlantai lima dengan kapasitas sekitar 74 kepala keluarga (KK).
Jemakir berharap, dengan dukungan pusat, pembangunan rusunawa baru dapat segera terealisasi sehingga mampu mengakomodasi masyarakat yang membutuhkan hunian layak dan memperkuat penataan kawasan perkotaan yang berkelanjutan.
Surya – Sinergia
- Penulis: Kriswanto
