Senin, 16 Nov 2026
Trending Tags

Harga Pupuk Subsidi Turun, Ini Harga per Sak Sekarang

  • account_circle Sinergia Mediatama
  • calendar_month Rabu, 22 Okt 2025
  • visibility 255
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Image Not Found
Petani padi tengah memupuk sawah yang di tanaminya, Foto : Tim Liputan – Sinergia

Sinergia | Jakarta – Presiden RI, Prabowo Subianto mengeluarkan kebijakan terkait pupuk bagi para petani. Per Rabu (22/10/2025) harga pupuk subsidi kini turun 20 persen. Hal itu tertuang dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1117/Kpts./SR.310/M/10/2025 tanggal 22 Oktober 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 800/KPTS./SR.310/M/09/2025 tentang Jenis , Harga Eceran Tertinggi dan Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2025.

Menurut Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman, penurunan harga pupuk itu langsung dari arahan Presiden Prabowo untuk memastikan ketersediaan pupuk dengan harga yang lebih terjangkau bagi petani. “Dilakukan tanpa menambah anggaran subsidi dari APBN, melainkan melalui efisiensi industri dan perbaikan tata kelola distribusi pupuk nasional,” ujarnya.

Presiden Prabowo telah memerintahkan agar pupuk harus sampai ke petani dengan harga terjangkau. Tidak hanya pupuk kimia, namun harga pupuk organik juga ikut turun. “Kami menindaklanjuti dengan langkah konkret. Seperti merevitalisasi industri, memangkas rantai distribusi dan menurunkan harga 20 persen tanpa menambah subsidi APBN,” tandasnya.

Berikut daftar pupuk yang turun harga :

·       Pupuk Urea dari Rp2.250 per kilogram menjadi Rp1.800 per kilogram

·       NPK dari Rp2.300 per kilogram menjadi Rp1.840 per kilogram

·       NPK kakao dari Rp3.300 per kilogram menjadi Rp2.640 per kilogram

·       ZA khusus tebu dari Rp1.700 per kilogram menjadi Rp1.360 per kilogram

·       Pupuk organik dari Rp800 per kilogram menjadi Rp640 per kilogram

Kebijakan tersebut dinilai akan dirasakan oleh lebih dari 155 juta penerima manfaat yang terdiri dari petani. Upaya ini guna meningkatkan produksi pangan dan memastikan tidak ada lagi kelangkaan pupuk di lapangan.

Bakal Tindak Tegas Pelaku Penyalahgunaan Pupuk Bersubsidi

Dengan kebijakan baru ini, Kementan akan memperketat pengawasan distribusi pupuk bersubsidi di lapangan dengan menggandeng instansi terakti.. Bahkan, penegakan hukum yang tegas akan diberlakukan terhadap pelaku penyalahgunaan pupuk bersubsidi.

“Bagi pelaku yang terbukti melanggar, akan dikenakan sanksi pencabutan izin usaha serta proses hukum pidana sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, dengan ancaman hukuman maksimal lima tahun penjara dan denda hingga lima miliar rupiah,” pungkas Amran.

Tim Liputan – Sinergia

Bagikan
  • Penulis: Sinergia Mediatama

Rekomendasi Untuk Anda

  • Dua Menu MBG Terbukti Terkontaminasi Bakteri Nitrit, Pemkab Ngawi Hentikan Distribusi

    Dua Menu MBG Terbukti Terkontaminasi Bakteri Nitrit, Pemkab Ngawi Hentikan Distribusi

    • calendar_month Kamis, 11 Des 2025
    • account_circle Kusnanto
    • visibility 246
    • 0Komentar

    Sinergia | Ngawi – Kasus keracunan massal yang menimpa puluhan siswa di Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi, akhirnya menemukan titik terang. Hasil pemeriksaan laboratorium memastikan adanya kontaminasi bakteri nitrit pada dua menu Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikonsumsi siswa pada 26 November 2025 lalu. Temuan tersebut disampaikan Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat (BBLKM) Surabaya dan […]

    Bagikan
  • Bupati Sugiri Sampaikan LKPJ, DPRD Ponorogo Bentuk Pansus Evaluasi

    Bupati Sugiri Sampaikan LKPJ, DPRD Ponorogo Bentuk Pansus Evaluasi

    • calendar_month Selasa, 25 Mar 2025
    • account_circle Ega Patria
    • visibility 156
    • 0Komentar

    Sinergia | Kab. Ponorogo – Kinerja Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko selama setahun dievaluasi oleh DPRD setempat. Dalam sidang paripurna yang digelar di Kantor Bappeda Ponorogo, Senin (24/03/2025), Bupati Sugiri menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun anggaran 2024. Ketua DPRD Ponorogo Dwi Agus Prayitno menegaskan bahwa bulan Maret ini merupakan batas akhir penyerahan LKPJ bupati. Setelah […]

    Bagikan
  • Gubernur Jatim Khofifah Dorong Pasar Murah Jadi Upaya Jaga Daya Beli Warga di Ponorogo

    Gubernur Jatim Khofifah Dorong Pasar Murah Jadi Upaya Jaga Daya Beli Warga di Ponorogo

    • calendar_month Sabtu, 19 Sep 2026
    • account_circle Ega Patria
    • visibility 127
    • 0Komentar

    Sinergia | Ponorogo – Upaya menjaga daya beli masyarakat terus dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Salah satunya melalui program pasar murah yang menyasar langsung masyarakat di berbagai daerah. Kali ini, pasar murah digelar di depan Kantor Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo, Sabtu sore (19/9/2026). Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan, kegiatan tersebut merupakan pasar murah […]

    Bagikan
  • Sumringah, 304 ASN Ponorogo Formasi CPNS 2024 Terima SK Pengangkatan

    Sumringah, 304 ASN Ponorogo Formasi CPNS 2024 Terima SK Pengangkatan

    • calendar_month Senin, 26 Mei 2025
    • account_circle Ega Patria
    • visibility 185
    • 0Komentar

    Sinergia | Kab. Ponorogo – Sebanyak 304 Aparatur Sipil Negera (ASN) formasi CPNS tahun 2024 di Kabupaten Ponorogo resmi menerima Surat Keputusan (SK) pengangkatan, Senin (26/05/2025). Prosesi penyerahan SK berlangsung di Gedung Sasana Praja, kompleks Pemkab Ponorogo, dan dipimpin langsung oleh Bupati Sugiri Sancoko didampingi Wakil Bupati Lisdyarita Wajah-wajah sumringah mewarnai suasana prosesi pengangkatan. Bupati […]

    Bagikan
  • DPRD Madiun Kritik Kinerja Damkar, Dorong Jadi OPD Mandiri dan Tambah Armada

    DPRD Madiun Kritik Kinerja Damkar, Dorong Jadi OPD Mandiri dan Tambah Armada

    • calendar_month Senin, 23 Feb 2026
    • account_circle Tova Pradana
    • visibility 309
    • 0Komentar

    Sinergia | Madiun — Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Madiun, Purwadi, mengkritisi penanganan kebakaran di wilayahnya yang dinilai belum maksimal. Evaluasi tersebut mengemuka setelah sejumlah insiden kebakaran terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Purwadi menilai, secara kelembagaan, bidang pemadam kebakaran (Damkar) sudah seharusnya berdiri sebagai organisasi perangkat daerah (OPD) tersendiri dan tidak lagi bergabung dengan Satuan […]

    Bagikan
  • Jembatan Plumpung Madiun Ambles, Akses Alternatif menuju Ngawi Lumpuh

    Jembatan Plumpung Madiun Ambles, Akses Alternatif menuju Ngawi Lumpuh

    • calendar_month Jumat, 17 Apr 2026
    • account_circle Tova Pradana
    • visibility 474
    • 0Komentar

    Sinergia | Madiun  — Arus lalu lintas di Dusun/ Desa Glonggong, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun dialihkan setelah Jembatan Plumpung mengalami penurunan drastis pada Jumat (17/4/2026). Kerusakan jembatan yang menjadi penghubung menuju wilayah Desa Sogo Kecamatan Balerejo hingga Ngawi itu terjadi pada Rabu ( 15/4/2026) malam hari. Salah satu warga, Widodo, mengatakan amblesnya tiang penyangga menyebabkan […]

    Bagikan
expand_less