Plt Wali Kota Madiun Minta Pasien Diutamakan, Pelayanan Jangan Terkendala Administrasi BPJS Kesehatan

Sinergia | Kota Madiun – Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun menegaskan masyarakat yang sedang sakit harus menjadi prioritas dalam mendapatkan pelayanan kesehatan. Urusan administrasi BPJS Kesehatan tidak boleh menjadi alasan pasien tidak tertangani.

Hal itu disampaikan Bagus saat menegaskan komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Madiun dalam memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat, Selasa (6/10/2026).

“Orang sakit itu wajib diutamakan dan tidak boleh kalah hanya gara-gara urusan administrasi BPJS Kesehatan. Jadi harus diutamakan pelayanan kesehatannya dulu agar masyarakat tidak terbebani,” tegas Bagus.

Pemkot Madiun selama ini bekerja sama dengan BPJS Kesehatan untuk memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat. Pemerintah daerah juga berkomitmen menambah kepesertaan sesuai data yang ada.

Berdasarkan data BPJS Kesehatan, cakupan kepesertaan aktif di Kota Madiun saat ini mencapai 182.103 jiwa atau 90,39 persen. Angka tersebut masih di bawah target nasional sebesar 95 persen.

Sementara itu, jika dihitung berdasarkan total kepesertaan, cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kota Madiun telah mencapai 98,80 persen.

“Namun dari segi kepesertaan total di Kota Madiun itu sudah mencapai 98,80 persen sesuai data dari BPJS Kesehatan. Pemerintah komitmen tambah peserta sesuai data. Seluruhnya akan dibiayai, tetapi jangan sampai ada orang sakit kalah sama administrasi,” jelasnya.

Pemkot Madiun saat ini meng-cover 69.957 jiwa dalam program jaminan kesehatan tersebut. Dari jumlah itu, sebanyak 66.626 peserta tercatat sebagai peserta aktif.

Untuk membiayai program tersebut, Pemkot Madiun mengalokasikan anggaran sekitar Rp32 miliar setiap tahun kepada BPJS Kesehatan untuk pembayaran premi.

Bagus mengatakan Pemkot Madiun akan menambah kepesertaan sekitar 9.000 orang untuk mengejar target nasional. Penambahan peserta tersebut diperkirakan membutuhkan tambahan anggaran sekitar Rp2 miliar.

“Cakupan peserta aktif ternyata masih di bawah target nasional. Jadi nanti kita tambah kepesertaannya itu sekitar 9.000-an dengan penambahan anggaran Rp2 miliar. Itu yang kita siapkan untuk mengejar target nasional,” terangnya.

Seiring dengan besarnya anggaran yang dikeluarkan pemerintah daerah, Bagus meminta peningkatan kualitas pelayanan BPJS Kesehatan. Pelayanan kepada pasien harus menjadi perhatian utama.

“Kami berharap tidak ada masyarakat Kota Madiun yang tidak tertangani hanya urusan administrasi BPJS. Termasuk pembayaran klaim untuk dokter dan lainnya yang dibayarkan BPJS Kesehatan juga harus lancar,” pungkasnya.

Pemkot Madiun selanjutnya akan terus melakukan monitoring terhadap berbagai program prioritas yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, termasuk program jaminan kesehatan.

Pemerintah berharap perluasan kepesertaan dan peningkatan pelayanan kesehatan dapat memastikan masyarakat Kota Madiun memperoleh akses layanan kesehatan secara optimal. (Krs)