Kamis, 19 Nov 2026
Trending Tags

Dua Perempuan Laporkan Klinik Kecantikan di Ngawi, Ijazah Asli Diduga Ditahan dan Diminta Tebusan Rp. 3 Juta

  • account_circle Kusnanto
  • calendar_month 2 jam yang lalu
  • visibility 77
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Image Not Found
Dua perempuan melaporkan dugaan penahanan ijazah ke polisi. Foto : Kus-Sinergia

Sinergia | Ngawi – Keinginan mengundurkan diri dari pekerjaan justru membawa dua perempuan asal Solo, Jawa Tengah, berurusan dengan persoalan hukum. Keduanya mengaku tidak bisa mengambil kembali ijazah asli yang sebelumnya diserahkan sebagai persyaratan kerja di sebuah klinik kecantikan di Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi. Bahkan, mereka mengaku diminta membayar sekitar Rp3 juta untuk menebus dokumen pendidikan tersebut.

Merasa haknya dirugikan, kedua perempuan berinisial RA (25) dan EN akhirnya melaporkan dugaan penahanan ijazah itu ke kepolisian pada Rabu (18/11/2026). Laporan tersebut ditempuh setelah upaya penyelesaian melalui Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Ngawi disebut tidak membuahkan kepastian.

RA mengungkapkan, persoalan itu bermula ketika dirinya melamar pekerjaan di Solo. Setelah dinyatakan diterima, ia justru diminta mengikuti pelatihan kerja di Ngawi sebelum akhirnya ditempatkan di salah satu klinik kecantikan di wilayah tersebut.

Dalam proses perekrutan, ijazah asli menjadi salah satu dokumen yang wajib diserahkan kepada pihak pemberi kerja sebagai jaminan.

“Seperti biasa saya melamar, melengkapi persyaratan dan ijazah asli menjadi jaminan. Setelah diterima, kami mendapat pelatihan kerja di Ngawi. Setelah lulus, ditempatkan juga di Ngawi,” ungkap RA.

Persoalan kemudian muncul ketika RA bersama rekannya memutuskan mengundurkan diri. Alih-alih mendapatkan kembali ijazah yang diserahkan saat awal bekerja, keduanya justru disebut harus membayar penalti sekitar Rp3 juta agar dokumen tersebut bisa diambil.

RA mengaku tidak pernah mengetahui adanya ketentuan penalti tersebut sebelumnya. Kondisi itu membuatnya keberatan karena ijazah asli yang dibutuhkan untuk keperluan pekerjaan justru tidak dapat diambil tanpa membayar sejumlah uang.

“Katanya kena penalti yang kami tidak mengetahuinya dan harus bayar untuk bisa tebus ijazah sebesar Rp3 jutaan. Kami merasa dirugikan, akhirnya melaporkannya ke Disnaker Ngawi untuk mendapatkan keadilan,” jelasnya.

Upaya meminta penyelesaian melalui Disnaker Ngawi, menurut RA, sudah dilakukan sejak lebih dari setahun lalu. Namun, hingga kini ia mengaku belum memperoleh kejelasan. Persoalan tersebut bahkan sempat menjadi perbincangan di media sosial, tetapi belum memberikan solusi atas pengembalian ijazahnya.

Karena tidak kunjung mendapatkan kepastian, RA akhirnya memilih membawa persoalan itu ke ranah hukum dengan melaporkannya kepada polisi.

“Akhirnya saya terpaksa melaporkan penahanan ijazah saya ini ke polisi,” katanya.

Pengalaman serupa juga dialami EN. Ia mengaku ijazah aslinya turut ditahan dan pengembaliannya dikaitkan dengan kewajiban membayar penalti. EN pun memutuskan melaporkan persoalan tersebut bersama RA karena merasa dirugikan.

Lebih jauh, EN menduga persoalan serupa tidak hanya dialami mereka berdua. Ia mencurigai adanya kemungkinan pekerja lain yang menghadapi praktik serupa saat hendak mengakhiri hubungan kerja.

“Bukan hanya kami sebenarnya, banyak orang yang jadi korban yang kami duga sebagai modus penipuan dengan kedok kerja. Kami merasa diperas,” tegas EN.

Melalui laporan kepolisian tersebut, keduanya berharap ada penanganan serius sehingga ijazah asli mereka dapat segera dikembalikan. Mereka juga meminta pihak pemberi kerja bertanggung jawab atas persoalan yang dialami para mantan karyawannya.

Bagi RA dan EN, persoalan ini bukan sekadar tuntutan pembayaran sekitar Rp3 juta. Penahanan ijazah dinilai telah menghambat mereka untuk mengurus persyaratan pekerjaan lain dan melanjutkan karier.

Keduanya berharap kasus ini mendapat perhatian serius agar tidak ada lagi pencari kerja yang mengalami persoalan serupa. Sebab, ijazah merupakan dokumen pendidikan milik pekerja yang dibutuhkan untuk menunjang masa depan, bukan justru menjadi penghalang ketika seseorang memutuskan berhenti bekerja. (Kus)

Bagikan
  • Penulis: Kusnanto
  • Editor: Krz/Diez

Rekomendasi Untuk Anda

  • Cerita Letda Cke Isdayun Yang Menggeluti Bertani Tebu

    Cerita Letda Cke Isdayun Yang Menggeluti Bertani Tebu

    • calendar_month Minggu, 6 Apr 2025
    • account_circle Kriswanto
    • visibility 272
    • 0Komentar

    Sinergia | Magetan – Di luar kesibukannya sebagai prajurit TNI AD, Letda Cke Isdayun yang kesehariannya menjabat sebagai Paur Penrem 081/DSJ juga menjadi petani tebu. Lahan tebu yang digarapnya itu seluas 1,25 hektare dan berada tak jauh dari rumahnya. Dari budidaya tebu yang dilakukan, ia mengaku dapat memberikan dampak bagi keluarga dan membantu para anggotanya. […]

    Bagikan
  • Tragis! Usai Mengaji, Dua Bocah di Ponorogo Tenggelam

    Tragis! Usai Mengaji, Dua Bocah di Ponorogo Tenggelam

    • calendar_month Rabu, 8 Apr 2026
    • account_circle Ega Patria
    • visibility 418
    • 0Komentar

    Sinergia | Ponorogo – Peristiwa tragis menimpa dua bocah laki-laki di Desa Madusari, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, Rabu (8/4/2026) sore. Keduanya meninggal dunia setelah tenggelam di kubangan air yang berada di lahan kosong tak jauh dari masjid tempat mereka mengaji. Kedua korban diketahui berinisial MAJ (6), dan MA (6). Peristiwa nahas tersebut terjadi […]

    Bagikan
  • Menteri KKP Targetkan Indonesia Hasilkan 2,25 Juta Ton Garam Pada 2025

    Menteri KKP Targetkan Indonesia Hasilkan 2,25 Juta Ton Garam Pada 2025

    • calendar_month Kamis, 20 Mar 2025
    • account_circle Ega Patria
    • visibility 184
    • 0Komentar

    Sinergia | Ponorogo – Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia, Sakti Wahyu Trenggono, menargetkan produksi garam nasional mencapai 2,25 juta ton pada 2025. Target ini sejalan dengan program pemerintah di bidang ketahanan pangan dan sebagai langkah menuju swasembada garam pada 2027. Untuk memastikan distribusi dan ketersediaan garam di pasaran, Menteri KKP melakukan inspeksi mendadak […]

    Bagikan
  • Tiga Kepala OPD Alumni Jatinangor Saling Berebut Menjadi Sekda Magetan

    Tiga Kepala OPD Alumni Jatinangor Saling Berebut Menjadi Sekda Magetan

    • calendar_month Selasa, 19 Agt 2025
    • account_circle Kusnanto
    • visibility 275
    • 0Komentar

    Sinergia | Magetan – Seleksi terbuka jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Magetan hingga pertengahan Agustus 2025 baru diikuti tiga pejabat. Tiga Kepala OPD yang merupakan alumni kampus Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat bersaing ketat agar bisa duduk sebagai Sekda Magetan. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Magetan, Masruri, membenarkan bahwa hanya ada tiga […]

    Bagikan
  • BPOM Surabaya Musnahkan 97.676 Tablet Obat Ilegal Senilai Rp540 Juta, Cegah Penyalahgunaan di Kalangan Pelajar

    BPOM Surabaya Musnahkan 97.676 Tablet Obat Ilegal Senilai Rp540 Juta, Cegah Penyalahgunaan di Kalangan Pelajar

    • calendar_month Kamis, 6 Agt 2026
    • account_circle Kriswanto
    • visibility 204
    • 0Komentar

    Sinergia | Surabaya – Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Surabaya memusnahkan sebanyak 97.676 tablet obat ilegal yang mengandung Obat-Obat Tertentu (OOT), yakni Trihexyphenidyl dan Tramadol pada Kamis (6/8/2026). Pemusnahan dilakukan sebagai langkah tegas untuk mencegah penyalahgunaan obat keras yang berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat, khususnya kalangan pelajar. Barang bukti yang dimusnahkan terdiri atas […]

    Bagikan
  • Banyak Permasalahan Aset di Bumi Kampung Pesilat, Komisi C bakal panggil BPKAD

    Banyak Permasalahan Aset di Bumi Kampung Pesilat, Komisi C bakal panggil BPKAD

    • calendar_month Rabu, 8 Jan 2025
    • account_circle Tova Pradana
    • visibility 175
    • 0Komentar

    Sinergia | Kab. Madiun – Polemik Permasalahan tukar guling aset Pemerintah Kabupaten Madiun dengan Pemerintah Desa Purwosari kian panjang. Komisi C DPRD Kabupaten Madiun bakal menginventarisir permasalahan aset yang kian menahun menjadi catatan dalam audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ketua komisi C DPRD Kabupaten Madiun  Rudi Triswahono menjelaskan pihaknya akan membahas bersama internal komisi. Serta […]

    Bagikan
expand_less