Penertiban Bangunan Warung di By Pass Saradan Memanas Saat Excavator Diturunkan

Sinergia | Madiun – Penertiban 89 bangunan di atas aset PT Kereta Api Indonesia (KAI) di kawasan By Pass Saradan, tepatnya Dusun Petung, Desa Pajaran, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun, diwarnai ketegangan antara warga dan petugas gabungan, Kamis (12/11/2026).

Situasi sempat memanas ketika alat berat excavator diturunkan dari truk towing dan diarahkan menuju salah satu bangunan non permanen. Sejumlah warga yang menolak pembongkaran menggunakan alat berat terlibat aksi saling dorong dengan petugas gabungan yang terdiri dari Polsuska, Satpol PP, TNI, dan Polri.

Penertiban yang dilakukan PT KAI Daop 7 Madiun tersebut menyasar bangunan yang mayoritas digunakan sebagai warung. Pada tahap awal, sedikitnya 10 bangunan menjadi target pembongkaran. Sementara, pemilik bangunan lainnya diberikan tenggat waktu maksimal 10 hari untuk membongkar secara mandiri.

Koordinator warung By Pass Saradan, Sugianto, mengaku tidak menolak rencana penertiban. Namun, dia meminta PT KAI maupun Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun memberikan biaya pembongkaran agar warga tidak menanggung seluruh beban sendiri.

Menurutnya, warga sudah beberapa kali mengupayakan mediasi dengan berbagai pihak. Mereka berharap penertiban tidak dilakukan sepihak.

“Sebenarnya sudah ada informasi SP1, SP2, sampai SP3. Intinya, pembongkaran oke, dengan catatan paling tidak ada biaya untuk membongkar sendiri secara mandiri. Jangan asal menggunakan sistem seperti ini,” kata Sugianto.

Dia menegaskan, warga tidak menuntut ganti rugi maupun ganti untung atas bangunan yang berdiri di lahan milik PT KAI. Mereka hanya meminta bantuan biaya pembongkaran.

“Kalau memang digunakan untuk kepentingan Pemda, paling tidak Pemda ikut bertanggung jawab. Saya tidak meminta kompensasi atau ganti untung, paling tidak biaya bongkarnya diberikan,” tegasnya.

Diketahui selama ini warga menempati lahan tersebut melalui sistem sewa tahunan kepada PT KAI. Namun, kontrak sewa diputus pada 2025 karena lahan tersebut masuk dalam rencana pengembangan kawasan rest area.

Bahkan, persoalan itu telah beberapa kali disampaikan dalam forum mediasi di tingkat kecamatan hingga dikomunikasikan dengan anggota DPRD Kabupaten Madiun. 

Sementara itu, Manajer Humas PT KAI Daop 7 Madiun, Tohari, menjelaskan penertiban dilakukan terhadap 89 objek bangunan yang berada di sepanjang jalur antara Stasiun Saradan dan Stasiun Wilangan.

Dia menyebut, penertiban merupakan bagian dari upaya pengamanan aset perusahaan sekaligus tindak lanjut kerja sama dengan Pemkab Madiun untuk pemanfaatan kawasan tersebut sebagai rest area.

“Pelaksanaan penertiban ini karena kami juga sudah memiliki MoU dengan Pemerintah Kabupaten Madiun. Lokasi ini nantinya akan dimanfaatkan untuk rest area agar menjadi kawasan yang lebih baik dan memberikan manfaat bagi lingkungan,” ujar Tohari.

Dia memastikan seluruh bangunan yang menjadi sasaran penertiban berdiri di atas tanah milik PT KAI. Karena itu, perusahaan memiliki kewenangan melakukan pengawasan dan penertiban terhadap penggunaan aset tersebut.

Tohari juga membantah penertiban dilakukan tanpa pemberitahuan. Menurutnya, PT KAI telah menyampaikan tahapan pemberitahuan administratif melalui surat peringatan pertama hingga ketiga (SP1, SP2, dan SP3).

Meski demikian, PT KAI masih memberikan kesempatan kepada warga yang belum membongkar bangunannya untuk melakukan pembongkaran secara mandiri dalam waktu maksimal 10 hari.

“Sebagian warga sudah berinisiatif membongkar sendiri. Untuk bangunan yang tersisa, kami koordinasikan kembali apakah akan dibongkar oleh warga atau nantinya kami yang melaksanakan pembongkaran,” jelasnya.

Dari total 89 bangunan yang masuk dalam daftar penertiban, tahap awal difokuskan pada 10 bangunan. Sementara bangunan lainnya masih menunggu tindak lanjut sesuai tenggat waktu yang diberikan PT KAI yakni 10 hari kedepan. (Tov)