DPRD Ponorogo Sepakati Sembilan Ranperda Masuk Propemperda 2027
- account_circle Ega Patria
- calendar_month Kamis, 19 Nov 2026
- visibility 75
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Sinergia | Ponorogo – DPRD Kabupaten Ponorogo bersama Pemerintah Kabupaten Ponorogo menyepakati sembilan rancangan peraturan daerah (Ranperda) masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2027. Sembilan rancangan regulasi tersebut terdiri atas tujuh usulan Pemkab Ponorogo dan dua prakarsa DPRD.
Kesepakatan tersebut ditetapkan dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Ponorogo Dwi Agus Prayitno, Kamis (19/11/2026). Rapat dihadiri Plt Bupati Ponorogo Hj. Lisdyarita, jajaran Forkopimda, Sekretaris Daerah, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta para camat.
Sembilan Ranperda yang disepakati meliputi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026, Perubahan APBD Tahun Anggaran 2027, APBD Tahun Anggaran 2028, serta perubahan atas Perda Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Selanjutnya, Ranperda tentang Desa, Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Ponorogo Tahun 2027–2046, Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Tahun 2027–2057, Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin, serta Penataan Sarana dan Prasarana Jaringan Utilitas.
Juru Bicara Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Ponorogo Ribut Riyanto menjelaskan, penyusunan Propemperda 2027 juga mempertimbangkan urgensi kebutuhan regulasi serta kesiapan materi rancangan peraturan daerah. Dalam rapat tersebut, legislatif turut menyepakati penghapusan tiga Ranperda dari Propemperda 2026.
Ketiga Ranperda tersebut yakni perubahan keempat atas Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Rancangan ini belum dapat dilanjutkan karena penyusunan kertas kerja penataan perangkat daerah belum rampung.
Dua lainnya adalah Ranperda Pelayanan Bidang Pangan, Pertanian, dan Perikanan serta Ranperda Penyelenggaraan Pendidikan bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas. Keduanya dikembalikan untuk dilakukan penyesuaian berdasarkan hasil fasilitasi dan harmonisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur.
Penghapusan tersebut didasarkan pada sejumlah pertimbangan, mulai dari urgensi, landasan hukum, efisiensi waktu, hingga hasil fasilitasi harmonisasi. Dengan demikian, penyusunan regulasi daerah diharapkan lebih terukur dan menyesuaikan kesiapan masing-masing rancangan.
Selain menetapkan Propemperda 2027, rapat paripurna juga mengagendakan penandatanganan nota kesepakatan Perubahan Keempat Propemperda Tahun 2026 serta penyampaian jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Ranperda perubahan Perda Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Dalam agenda tersebut, DPRD juga menyepakati pembentukan panitia khusus (pansus) untuk membahas rancangan perubahan regulasi pengelolaan aset daerah.
Rapat turut menyepakati penyesuaian jadwal kegiatan DPRD selama November 2026. Salah satunya penundaan rapat Pansus Aset yang semula dijadwalkan Selasa (24/11/2026). Jadwal penggantinya akan ditentukan melalui Badan Musyawarah (Banmus). Sementara pada tanggal yang sama, DPRD menjadwalkan rapat gabungan Pansus APBD Tahun Anggaran 2027 dan Badan Anggaran. (Adv/Ega)
- Penulis: Ega Patria
- Editor: Krz/Diez





