Pemprov Jatim Gelontor Rp. 180 Miliar di Bidang Sosial, Tekan Kemiskinan Ekstrem
- account_circle Kriswanto
- calendar_month Sabtu, 24 Mei 2025
- visibility 21
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Sinergia | Kab. Ngawi – Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) per Maret 2024 tercatat, pada tahun 2020 kemiskinan ekstrem di Provinsi Jawa Timur mencapai 4,40 persen atau 1.812.210 jiwa penduduk. Sementara per Maret 2024, kemiskinan ekstrem Jawa Timur berada di angka 0,66 persen atau 268.645 jiwa penduduk.
Kesuksesan Jatim dalam menurunkan angka kemiskinan diantaranya memenuhi kebutuhan dasar penduduk dan mengurangi beban pengeluaran, meningkatkan penghasilan, mengurangi kantong-kantong kemiskinan, serta keterlibatan pilar-pilar kesejahteraan sosial mengentaskan kemiskinan.
Untuk itulah, bertempat di Pendopo Wedya Graha Kabupaten Ngawi, Gubenur Jatim, Khofifah Indar Parawansa menyerahkan bantuan sosial kepada sejumlah pihak. Antara lain Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas, Bansos bagi Lansia (PKH Plus), Bansos Makanan LKS Penyandang Disabilitas. Selain itu, juga bantuan program pembedayaan BUM Des, program desa berdaya serta program Jatim Puspa.
“Juga bagi perempuan yang menjadi kepala keluarga yang memiliki anak difabel, balita stunting maupun merawat lansia rentan kita bantu lewat programPerempuan Tangguh Mandiri Jatim Sejahtera (Putri Jawara). Yang punta usaha kita bantu modal kewirausahaan agar tetap prduktif,” ujar Khofifah, Sabtu (24/05/2025).
Lebih lanjut, imbuh Khofifah, di Kabupaten Ngawi sendiri digelontorkan anggaran bantuan social sekitar Rp. 7 Miliar. Secara menyeluruh, lewat Dinas Sosial Jatim telah dialokasikan anggaran sekitar Rp. 180 Miliar. Belum lagi nanti dialokasikan penambahan di perubahan anggaran.
“Itu berupa bantalan sosial maupun bantalan ekonomi. Kalau yang lansia itu bantalan sosial kalau asistensi sosial penyandang disabilitas itu bantalan social. Tapi untuk Putri Jawara bantalan ekonomi. Mereka sepertinya bisa di inpower jadi ada 2 sifatnya pemberdayaan bagi bantalan ekonimi sifatnya perlindungan sosial bagi batalan social,” katanya.
Khofifah berharap seiring dengan program yang diselaraskan dengan program Pemerintah Kabupaten-Kota akan bisa memberikan efek atau dampak dari penurunan kemiskinan dan kenaikan kesejahteraan.
“Insyaallah ini berdampak pada signifikan kemiskinan ekstrim. Data 2020 kemiskinan di Jawa Timur itu 4,4 %. Per September 2024 yang di rilis bulan maret 2025 itu 0,66% mudah mudahan makin mendekati September 2025 makin turun,” pungkas Gubernur Jatim 2 periode itu.
Keterlibatan pilar sosial seperti TKSK, Tagana hingga PKH menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam mengatasi persoalan sosial di masyarakat. Untuk itu, Pemprov Jatim turut memberikan apresiasi dan tali asih kepada pilar sosial yang telah terjun di tengah masyarakat untuk pengentasan kemiskinan.
Kriswanto – Sinergia
- Penulis: Kriswanto
