By
Sinergia | Kab. Ponorogo – Dampak kasus kredit fiktif di Bank BRI Unit Pasar Ponorogo kian meluas. Belasan pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Ponorogo mendatangi rumah dinas Bupati Sugiri Sancoko, Kamis (05/06/2025), untuk meminta perlindungan hukum.
Aksi itu berlangsung sekitar pukul 11.45 WIB di Pringgitan, rumah dinas bupati. Dalam pertemuan tersebut, Sekretaris Dispendukcapil Ponorogo, Heru Purwanto, bahkan tak kuasa menahan tangis. Ia menangis histeris di hadapan Bupati Sugiri, mengaku terenyuh atas kondisi rekan-rekannya.
“Bares mawon Pak Bupati… saya kasihan sama teman-teman,” ucap Heru dengan suara terbata dan penuh emosi. Ia menegaskan bahwa dirinya dan ASN lain bekerja sesuai prosedur dan tidak mengetahui jika dokumen yang diterbitkan digunakan dalam tindak pidana.
“Kami berproses sesuai prosedur. Kesalahan apa? Kami tidak tahu. Dikira kolang-kaling (kongkalikong – red). Kepala dinas tidak masuk, saya tidak tahu alasannya apa,” lanjut Heru.
Kedatangan para ASN ini berkaitan dengan penyelidikan yang tengah dilakukan Kejaksaan Negeri Ponorogo. Penyelidikan ini mengarah pada dugaan penggunaan identitas palsu yang diterbitkan secara ilegal, dan kemudian dipakai untuk mengajukan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di BRI.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Sugiri Sancoko menyatakan dukungannya terhadap ASN yang bekerja sesuai aturan.
“Saya agak kaget, ada sekdin membawa pasukannya minta perlindungan. Tapi saya bilang, selama bekerja dengan baik, tidak main-main dengan data kependudukan, pindah KTP, atau yang lain, kalau sesuai prosedur pasti aman,” kata Sugiri.
Sugiri juga meminta ASN tetap tenang dan tidak panik dalam menghadapi proses hukum.
“Hukum akan mencari keadilan. Saya tidak akan tinggal diam kalau ada ASN yang tidak bersalah tapi dikriminalisasi,” tegasnya.
Aksi tersebut berdampak langsung pada layanan publik. Sejumlah warga yang datang ke kantor Dispendukcapil sejak pagi mengeluh karena tidak kunjung dilayani. Pelayanan baru berjalan sekitar pukul 13.00 WIB, itupun dengan keterbatasan petugas.
“Saya dari jam sembilan nunggu, tapi petugasnya nggak ada. Baru jam satu siang dilayani, itu pun lama dan terbatas,” keluh Sumiati, salah satu warga.
Pemerintah Kabupaten Ponorogo langsung melakukan inspeksi mendadak ke kantor Dispendukcapil untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan. Sementara itu, proses penyelidikan kasus kredit fiktif masih terus berlangsung di Kejari Ponorogo. Pihak kejaksaan hingga kini belum memberikan keterangan resmi mengenai jumlah tersangka atau institusi yang terlibat dalam perkara tersebut.
Ega Patria – Sinergia
