Berita Terkini
Trending Tags

Paceklik Anggaran, PKB dan Partai Golkar Mendukung Penggabungan OPD Pemkab Madiun

  • account_circle Kriswanto
  • calendar_month Rabu, 4 Mar 2026
  • visibility 528
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Image Not Found
Gedung DPRD Kabupaten Madiun, (4/3/2026), Foto : Istimewa

Sinergia | Kabupaten Madiun – Wakil rakyat yang duduk di gedung DPRD Kabupaten Madiun bersikap mendukung penuh terkait opsi penggabungan sejumlah OPD. PKB dan Partai Golkar menilai opsi ini menjadi salah satu sikap cerdas disaat paceklik anggaran.

“Pada dasarnya FPKB mendukung dalam rangka efesiensi anggaran Pemkab Madiun, dengan prinsip ramping struktur namun kaya fungsi,” tegas Ketua Fraksi PKB, Wahyu Widayat, Rabu (04/03/2026).

Menurutnya, perlu mengevaluasi adanya SOTK yang sekarang ada, karena salah satu langkah yang memungkinkan dilakukan oleh Pemkab Madiun dalam rangka mendukung adanya efesiensi anggaran adalah Restrukturisasi Organisasi dengan prinsip ramping struktur kaya Fungsi.

Wahyu menjelaskan perlu dipertimbangkan dlm rangka Restrukturisasi Organisasi, yaitu

regulasi yang ada seperti Perda SOTK yang ada saat ini.

“Bahwa Perubahan Perda itu perlu adanya tahapan yang harus dilalui antara Eksekutif dengan Legislatif,” ujarnya.

Selain itu, dalam perubahan SOTK tidak akan mengganggu adanya pelayanan publik 

karena ada 6 urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

“Evaluasi perubahan SOTK juga perlu adanya kajian akademis berupa analisis beban kerja, sehingga perubahan SOTK diharapkan bisa menekan pembiayaan anggaran,” jelas Wahyu.

Sementara itu, Mashudi Ketua Fraksi Partai Golkar, mengaku sangat mendukung merger OPD “gemuk” yang saat ini berjumlah 30. Namun, dia wanti wanti sepanjang tidak mengganggu program daerah dan nasional dalam pencapaian visi misi daerah.

Tidak itu saja, penggabungan OPD jangan sampai tidak selaras dengan program dari pemerintah pusat. 

“Penggabungan beberapa OPD untuk efisiensi anggaran kami setuju saja, namun harus dilakukan secara cermat dengan kajian yang komprehensif agar pelayanan publik lebih optimal,” ujar Jiwan Satu, sebutan lain Mashudi. (Ndor/kris)

Bagikan
  • Penulis: Kriswanto
  • Editor: Diez

Rekomendasi Untuk Anda

  • Siswa Sekolah Rakyat di Ponorogo Belajar Kurban Dan Berbagi

    Siswa Sekolah Rakyat di Ponorogo Belajar Kurban Dan Berbagi

    • calendar_month Jumat, 29 Mei 2026
    • account_circle Ega Patria
    • visibility 109
    • 0Komentar

    Sinergia | Ponorogo – Momentum Idul Adha dimanfaatkan Sekolah Rakyat Terintegrasi 5 Ponorogo untuk menanamkan nilai kepedulian dan keikhlasan kepada para siswa. Pada Jumat pagi, sekolah tersebut menyembelih delapan hewan kurban yang melibatkan seluruh warga sekolah, mulai dari guru, tenaga pendidik, wali asuh hingga para siswa. Kepala sekolah SR Terintegrasi 5 Ponorogo, Devit Tri Candrawati […]

    Bagikan
  • Fraksi PDIP Soroti Perda Parkir Berlangganan dan Masalah Pertanian di Kabupaten Madiun

    Fraksi PDIP Soroti Perda Parkir Berlangganan dan Masalah Pertanian di Kabupaten Madiun

    • calendar_month Sabtu, 12 Jul 2025
    • account_circle Tova Pradana
    • visibility 93
    • 0Komentar

    Sinergia | Kab. Madiun – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Madiun mengusulkan pencabutan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2020 tentang parkir berlangganan. Ketua Fraksi PDIP, Budi Wahono, menyampaikan usulan tersebut dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Madiun, Jumat (11/07/2025), dengan alasan lemahnya implementasi di lapangan dan minimnya peningkatan pelayanan. Menurut Budi, sistem parkir berlangganan semestinya […]

    Bagikan
  • Diduga Terkait OTT Wali Kota Nonaktif, KPK Geledah Ruko di Kota Madiun

    Diduga Terkait OTT Wali Kota Nonaktif, KPK Geledah Ruko di Kota Madiun

    • calendar_month Senin, 26 Jan 2026
    • account_circle Kriswanto
    • visibility 151
    • 0Komentar

    Sinergia | Kota Madiun – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan penggeledahan dalam rangka pengembangan kasus operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat Wali Kota Madiun nonaktif Maidi. Kini, penyidik KPK menyasar sebuah ruko di Jalan Jenderal S. Parman, Kelurahan Oro-Oro Ombo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, Senin (26/1/2026). Pantauan di lokasi, sedikitnya empat mobil Toyota Innova […]

    Bagikan
  • Dua Desa di Ponorogo Ditetapkan Zona Merah Longsor, Belasan Jiwa Terancam

    Dua Desa di Ponorogo Ditetapkan Zona Merah Longsor, Belasan Jiwa Terancam

    • calendar_month Senin, 18 Mei 2026
    • account_circle Ega Patria
    • visibility 94
    • 0Komentar

    Sinergia | Ponorogo – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Ponorogo menetapkan dua desa sebagai zona merah rawan tanah longsor. Dua wilayah tersebut yakni Desa Banaran, Kecamatan Pulung, dan Desa Talun, Kecamatan Ngebel. Penetapan status tersebut dilakukan setelah adanya identifikasi dari tim Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) yang menilai kondisi geografis kedua desa berada […]

    Bagikan
  • Penuh Semangat, Pelajar Tunjukkan Kekompakan di LKBB Paskaraksa SMAN 4 Madiun

    Penuh Semangat, Pelajar Tunjukkan Kekompakan di LKBB Paskaraksa SMAN 4 Madiun

    • calendar_month Sabtu, 27 Sep 2025
    • account_circle Kriswanto
    • visibility 83
    • 0Komentar

    Sinergia | Kota Madiun – SMA Negeri 4 Kota Madiun menggelar Lomba Keterampilan Baris-Berbaris (LKBB) bertajuk Paskaraksa pada Sabtu (27/09/2025). Ajang ini diikuti oleh peserta dari tingkat SMP maupun SMA di Kota Madiun, bahkan luar kota seperti Ponorogo dan Bojonegoro. Para peserta tampil dengan penuh semangat, menunjukkan variasi baris-berbaris terbaik yang dikombinasikan dengan kekompakan dan […]

    Bagikan
  • Ini Jurus Wali Kota Maidi Hadapi Pemangkasan Transfer Daerah

    Ini Jurus Wali Kota Maidi Hadapi Pemangkasan Transfer Daerah

    • calendar_month Jumat, 24 Okt 2025
    • account_circle Kriswanto
    • visibility 102
    • 0Komentar

    Sinergia | Kota Madiun – Pemerintah Kota Madiun mulai menyiapkan langkah strategis untuk menghadapi kebijakan pemangkasan transfer daerah dari pemerintah pusat. Wali Kota Madiun, Maidi, menyebutkan bahwa pihaknya telah menyiapkan sembilan jurus atau strategi utama guna menjaga stabilitas keuangan daerah serta memastikan pembangunan tetap berjalan optimal. “Sudah mulai kita siapkan jurus-jurus menghadapi adanya pemangkasan transfer […]

    Bagikan
expand_less