By
Sinergia | Kab.Madiun — Pemerintah Kabupaten Madiun menargetkan angka kemiskinan di wilayahnya turun di bawah rata-rata provinsi pada akhir 2025. Target itu disampaikan Bupati Madiun Hari Wuryanto dalam pertemuan bersama para pilar sosial, Selasa (28/10/2025), sebagai bentuk apresiasi atas peran mereka dalam memperkuat sistem perlindungan dan pemberdayaan sosial.
“Kami berterima kasih karena pilar sosial menjadi kepanjangan tangan pemerintah. Saran dan masukan dari mereka sangat penting agar kita bisa menyusun rencana terbaik bagi masyarakat. Tujuannya jelas, bagaimana kesejahteraan segera kita capai,” ujar Bupati Hari Wuryanto.
Bupati mengakui bahwa tingkat kemiskinan Kabupaten Madiun masih berada di atas rata-rata Provinsi Jawa Timur. Namun, ia optimistis kondisi itu dapat berubah melalui kerja sama lintas sektor, terutama dengan para relawan sosial di lapangan.
“Insya Allah, akhir Desember nanti kita bisa menurunkan angka kemiskinan di bawah provinsi. Upaya ini terus kita lakukan bersama teman-teman pilar sosial,” tambahnya.
Bupati menilai kinerja pilar sosial di Kabupaten Madiun “luar biasa”, terutama dalam memastikan validitas data sosial ekonomi. Pemerintah daerah kini menggunakan Data Tunggal Ekonomi Nasional (DTEN) yang diintegrasikan dengan Sistem Ekonomi Nasional (SEN) dan diperbarui setiap tiga bulan.
“Permasalahan seperti double payment atau penerima bantuan yang sudah meninggal kini tidak ada lagi. Data kita sudah valid, dan prosesnya dilakukan bersama Badan Pusat Statistik (BPS),” jelas Hari.
Pemkab Madiun saat ini mengarahkan kebijakan sosial pada dua pilar utama: Perlindungan dan Jaminan Sosial, serta Pemberdayaan Sosial.
Program perlindungan dan jaminan sosial mencakup: Perlindungan bagi masyarakat miskin dan rentan, Penyaluran bantuan sosial berbasis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) agar tepat sasaran, Peningkatan kualitas hidup lansia, penyandang disabilitas, dan anak terlantar.
Sementara program pemberdayaan sosial menitikberatkan pada penguatan peran masyarakat dan lembaga sosial, peningkatan kemandirian sosial ekonomi melalui pelatihan dan penguatan kelembagaan sosial di tingkat desa.
Menurut Bupati Madiun Hari Wuryanto kedua program itu saling melengkapi.
“Satu memastikan perlindungan bagi yang lemah, sementara yang lain mendorong kemandirian dan partisipasi aktif dalam pembangunan sosial,” ujarnya.
Dengan pendekatan berbasis data dan partisipasi masyarakat, Pemkab Madiun berharap kebijakan sosial ke depan tidak hanya menekan angka kemiskinan, tetapi juga menciptakan masyarakat yang lebih mandiri dan inklusif.
Tova Pradana – Sinergia
