Sinergia | Kab. Madiun – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kab Madiun menyindir OPD yang terkesan tidak mendukung visi misi pemerintah daerah. Ketua Fraksi PDIP Budi Wahono menyoroti lambannya realisasi sejumlah program prioritas yang sebelumnya dijanjikan kepala daerah.
Dia menilai beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) terkesan tidak mendukung penuh arah kebijakan bupati.
“Kami pertanyakan realisasi program pro rakyat seperti satu desa satu ambulans, ketahanan pangan, hingga penyelesaian masalah jabatan kepala desa pelaksana tugas yang berlarut. Banyak program jalan di tempat karena lemahnya koordinasi antar OPD,” ungkapnya, Selasa (21/10/2025)
Budi berharap pandangan fraksinya menjadi bahan evaluasi serius bagi Pemerintah Kab Madiun agar pembangunan daerah berjalan adil dan berpihak pada rakyat.
“Fraksi PDI Perjuangan akan selalu mendukung kebijakan yang pro rakyat, tetapi juga akan tetap kritis terhadap setiap kebijakan yang justru menambah beban masyarakat,” katanya.
Terkait, rencana menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagai upaya menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD), pihaknya tegas menolak.
“Khusus untuk kenaikan PBB-P2, Fraksi PDI Perjuangan menolak sebelum dilakukan pemutakhiran data objek pajak oleh OPD terkait. Data yang tidak akurat berpotensi memberatkan masyarakat,” tegasnya.
Menurut Budi, fraksinya berkomitmen mengawal setiap kebijakan anggaran agar berpihak pada rakyat, bukan sekadar menambal target PAD tanpa dasar data yang valid.
“Dalam fungsi pengawasan, kami wajib menyampaikan catatan kritis terhadap rancangan APBD 2026. Program daerah harus benar-benar menyentuh kepentingan masyarakat bawah, bukan hanya seremonial atau administratif,” ujarnya.
Ndor – Sinergia
