PLT Walikota Madiun Memberi Solusi 30 Usulan Mendesak Lewat Program WBR
- account_circle Mandor
- calendar_month 11 jam yang lalu
- visibility 55
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Sinergia | Kota Madiun – Program Walikota Bersama Rakyat (WBR) terus dijalankan untuk menjawab langsung keluhan warga. Sejak Rabu lalu, Plt Wali Kota Madiun Bagus Panuntun telah meninjau 30 usulan urgent yang masuk dari masyarakat.
Puluhan usulan tersebut merupakan aspirasi berjenjang dari tiga lokasi yaitu Kelurahan Taman, Pandean dan Kejuron. Usulan bermula dari tingkat RT/RW kemudian diteruskan hingga ke kelurahan, sampai akhirnya masuk di meja Plt Wali Kota Madiun.
“Konsep WBR ini adalah jenengan ketua RT dan kelurahan mengusulkan program yang mendesak didampingi LPMK. Nanti setiap usulan akan ditinjau langsung,” kata Plt Wali Kota Madiun, F Bagus Panuntun, mengupas hasil peninjauan WBR di depan perwakilan masyarakat di Taman Aspirasi.
Dijelaskan setelah menerima laporan tersebut, Bagus memilih turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi riil usulan. Dia tidak ingin hanya menerima laporan di atas kertas.
Menurutnya, tidak semua usulan bisa langsung diakomodir karena regulasi anggaran. Ia menegaskan usulan yang ditinjau harus bersifat paling urgen dan menjadi prioritas utama di wilayah setempat.
Dari hasil tinjauan, persoalan yang muncul cukup beragam. Mulai dari persoalan drainase mampet, rumah tidak layak huni, stunting, kondisi lansia yang tinggal di rumah reyot atau istilah ngebrok, perbaikan trotoar hingga pemangkasan pohon.
Dalam setiap blusukan, Bagus tidak sendiri. Ia didampingi OPD terkait untuk langsung memetakan persoalan mana yang bisa ditangani cepat sesuai regulasi dan ketersediaan anggaran.
Ia mencontohkan, ada sejumlah persoalan mendesak penanganannya bisa langsung diintervensi. Pemkot mengandeng mitra seperti Basnaz, Laz, LMI dan lainya. Sehingga prosesnya bisa lebih cepat tanpa harus menunggu dimasukkan APBD.
Sementara untuk usulan mendesak yang secara aturan belum bisa ditangani tahun ini, Bagus sudah memberikan sinyal komitmen.
Ia memastikan usulan tersebut tidak akan diabaikan dan bakal menjadi prioritas intervensi di awal tahun depan, tepatnya pada APBD awal 2027. (Ndor)
- Penulis: Mandor
- Editor: Diez
