Soal Puskesmas Pilangkenceng, Aktivis Anti Korupsi : Kerusakan Pondasi Lebih Cepat Meski Temuan BPK Sudah Dibayar
- account_circle Mandor
- calendar_month 1 jam yang lalu
- visibility 104
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Sinergia | Madiun – Kejanggalan proyek Puskesmas Pilangkenceng Kabupaten Madiun menuai reaksi pedas dari aktivis anti korupsi. Meskipun administrasi sudah lunas dibayar, faktanya kwalitas bangunan pada pondasi tetap berkurang hingga memicu kerusakan yang lebih cepat.
“Meskipun secara administrasi bisa ditutup dengan pembayaran ke kas daerah, tetapi kwalitas bangunan faktanya tetap saja berkurang, apalagi yang dicurangi pondasi,” kata Budi Santosa, pentolan LSM WKR, Minggu (29/03/2026).
Budi juga menilai lemahnya kontrol dari sisi konsultan pengawas. Peran pengawas sangat penting untuk menentukan kwalitas. Namun yang terjadi biasanya pengawas jarang hadir di tempat proyek, sehingga kesempatan pelaksana proyek untuk berbuat curang terbuka lebar.
“Harusnya moment penting dalam tahapan pembangunan seperti item pekerjaan pondasi pengawasnya wajib hadir,” ujar aktivis yang pernah menyoroti kasus korupsi BKK di Kejari Kabupaten Madiun itu.
Sementara dari sisi penawaran pagu nilai proyek, Budi menduga terjadi penurunan cukup drastis. Meskipun hal itu sangat menguntungkan keuangan negara, namun di lapangan bisa saja menimbulkan praktik culas dengan mengurangi volume.
“Turunya pagu penawaran memang wajar. Namun kalau itu terjadi diatas rentang 10 persen cukup berpotensi adanya dugaan praktik kecurangan volume,” ungkapnya.
Diberitakan sebelumnya, Proyek pembangunan puskesmas di Pilangkenceng Kabupaten Madiun mendapat sorotan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jawa Timur. Ada kejanggalan dalam proyek senilai Rp 4,2 miliar pada Dinas Kesehatan tahun anggaran 2024.
Dalam laporan itu, BPK mengungkap adanya kekurangan volume pekerjaan, khususnya pada item pondasi dan beton. Sesuai kontrak, pekerjaan pondasi seharusnya mencapai 127,43 meter kubik. Namun di lapangan, volume yang dikerjakan hanya 95,7 meter kubik, sehingga terdapat kekurangan 31,73 meter kubik.
Akibatnya, kekurangan volume pekerjaan pondasi tersebut bernilai Rp 19.966.161. Sementara itu, kekurangan pada pekerjaan betonisasi mencapai Rp 40.499.011. Total kekurangan volume pekerjaan dalam proyek ini mencapai Rp 60.465.172.
BPK menilai kondisi tersebut berisiko membuat Pemkab Madiun menerima hasil pekerjaan yang tidak sesuai rencana. Dampaknya tidak hanya pada aspek fisik bangunan, tetapi juga anggaran dan sosial.
“Dampak fisik berupa penurunan nilai properti, kualitas, dan fungsi bangunan, serta potensi kerusakan lebih cepat. Dari sisi anggaran, berpotensi menambah biaya pemeliharaan dan membebani keuangan daerah,” tulis BPK dalam laporannya. (Ndor)
- Penulis: Mandor
