Tekan Angka Pengangguran, Pemkab Madiun Gelar Pelatihan Menjahit Sepatu 

Image Not Found
Bupati Madiun Hari Wuryanto membuka dan menilik langsung pelatihan ketenagakerjaan bidang operator stitching atau menjahit upper sepatu, Foto : Tova Pradana – Sinergia

Sinergia | Kab. Madiun – Pemerintah Kabupaten Madiun mengadakan pelatihan ketenagakerjaan bidang operator stitching atau menjahit upper sepatu di Balai Desa Ngampel, Selasa (09/09/2025). Program ini diikuti 50 peserta yang disiapkan untuk bekerja di perusahaan sepatu Golden Step Indonesia.

Pelatihan berlangsung selama 20 hari dengan materi mencakup soft skill, hard skill, hingga uji kompetensi. Bupati Madiun Hari Wuryanto yang membuka kegiatan menegaskan, program ini menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah dalam menyediakan lapangan kerja baru sekaligus menekan angka pengangguran.

“Pelatihan ini bukan sekadar formalitas. Peserta yang lulus akan langsung dijaring oleh investor, khususnya pabrik sepatu. Golden Step merupakan investasi padat karya sehingga mampu menyerap banyak tenaga kerja,” kata Hari.

Menurut data Pemkab Madiun, tingkat pengangguran terbuka mencapai 4,6 persen atau sekitar 19 ribu orang. Sementara, penyerapan tenaga kerja baru hanya sekitar 40 orang per bulan. Melalui pelatihan semacam ini, pemerintah menargetkan penyerapan yang lebih besar dengan tenaga kerja berkompetensi sesuai kebutuhan industri.

Hari menambahkan, keberlanjutan investasi di Kabupaten Madiun bergantung pada ketersediaan tenaga kerja terampil. Karena itu, pelatihan akan digelar rutin, tidak hanya sekali.

 “Kami ingin anak-anak Madiun punya keterampilan yang mumpuni. Jadi mereka tidak hanya bekerja, tapi juga menghasilkan produk dengan standar industri,” ujarnya.

Selain itu, Pemkab Madiun juga menjamin kondusivitas daerah sebagai daya tarik investasi.

 “Kami butuh dukungan para investor. Saya pastikan Madiun aman untuk menanamkan modal,” kata Hari.

Pihak perusahaan menetapkan syarat kelulusan pelatihan sebagai kriteria utama rekrutmen. Peserta yang tidak memenuhi standar kompetensi tidak akan diterima. Langkah ini, menurut pemerintah daerah, penting agar kualitas produksi sepatu tetap sesuai standar operasional pabrik.

Tova Pradana – Sinergia

Bagikan ke :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *