By
Sinergia | Kota Madiun – Wali Kota Madiun, Maidi menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun 2024 dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Madiun, Selasa (25/03/2025). Dalam laporan yang dibacakan, Wakil Wali Kota Madiun, F. Bagus Panuntun menerangkan dari segi pengelolaan anggaran, Pendapatan Daerah Tahun 2024 terealisasi 1,171 triliun rupiah dan Belanja Daerah terealisasi 1,172 triliun rupiah.
Sementara itu, capaian Pemkot Madiun di tahun 2024 yakni Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tercatat sebesar 84,51 atau meningkat 0,95 poin dari tahun sebelumnya dan menjadi peringkat tertinggi ke 3 di Jawa timur. Sementara itu, laju pertumbuhan ekonomi 2024 tercatat 5,73 persen atau sedikit melambat 0,07 oin dari tahun 2023. Namun, laju pertumbuhan ekonomi Kota Madiun itu menjadi peringkat kedua tertinggi di Jawa Timur.
“Data Badan Pusat Statistik Kota Madiun, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tahun 2024 turun 1,55 persen dari semula 5,58 persen pada tahun 2023. Persentase penduduk miskin Kota Madiun mengalami penurunan sebesar 0,36 persen dari 8,46 ribu jiwa tahun 2023 menjadi 7,84 ribu jiwa tahun 2024,” terang F. Bagus Panuntun.
Wali Kota Madiun, Maidi mengungkapkan capaian tersebut tidak lepas dari program kerja Pemkot Madiun yang telah dijalankannya selama ini. “Jadi program Kota Madiun ini kita jalankan selaras dengan program Provinsi hingga Pusat. Kedepan, harus mempertahankan dan meningkatkan. Untuk itu kita harus hati-hati dan harus tahu arah pertumbuhan ekonomi kedepan,” ujar Maidi.
Untuk itu, lanjut Maidi, visi-misi yang tertuang dalam Asta Karya telah disesuaikan dengan Nawa Bhakti Satya Pemprov Jatim dan Asta Cita Pemerintah Pusat. Program pembangunan Kota Madiun nantinya juga harus berdampak pada masyarakat.
“IPM Kota Madiun harus terus tinggi. Itu akan mempengaruhi ekonomi hingga kesehatan masyarakat. Harus ada rel yang jelas. Daerah sejalan dengan provinsi hingga pusat,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Madiun, Armaya mengungkapkan pihaknya akan membentuk panitia khusus (Pansus) untuk membahas LKPJ Wali Kota Madiun tahun 2024 itu. Nantinya akan dilakukan koordinasi lebih lanjut dengan OPD Pemkot Madiun.
“Tentunya DPRD Kota Madiun membentuk Pansus untuk membahas lebih lanjut. Apa saja capaian atau kekurangan dalam LKPJ akan kita bedah bersama tim eksekutif. Jadi kita nanti akan mengetahui mana-mana OPD yang mencapai target atau tidak. Jadi kita akan membahasnya lebih lanjut di tingkat Pansus,” terang Armaya.
D. Kris – Sinergia
