By
Sinergia | Ponorogo – Rencana pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di Kelurahan Setono, Ponorogo, akhirnya tidak mendapat restu dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Padahal, lokasi seluas enam hektare itu sebelumnya sudah ditinjau Sekjen Kemensos RI, Robben Rico, bersama Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko.
Sekretaris Daerah (Sekda) Ponorogo, Agus Pramono, membenarkan adanya penolakan tersebut. Ia menjelaskan, lahan di Setono tidak bisa digunakan karena mayoritas masuk kawasan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
“Sudah kita buatkan alternatif, lokasinya tetap di LSD tapi tidak masuk LP2B. Rencananya berada di sebelah selatan sirkuit Jurang Gandul, di sana ada lahan sekitar 5,7 hektare. Minimal kebutuhan memang lima hektare,” ujarnya, Kamis (18/09/2025).
Menurut Agus, sejatinya ada dua opsi lain yang sempat dipertimbangkan. Pertama, di kawasan Taman Wengker, Ponorogo, namun luasnya hanya 4,95 hektare sehingga kurang 500 meter. Kedua, di Kelurahan Bangunsari, tepat di tengah kota, yang luasannya mencukupi.
“Di Bangunsari itu luasannya cukup, tetapi pak bupati memutuskan memilih di selatan sirkuit Kelurahan Kadipaten. Lahan di sana memang masuk LSD, tetapi tidak termasuk LP2B. Kalau hanya LSD, masih bisa dikeluarkan,” jelasnya.
Agus menambahkan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Dinas Sosial, Bapperida, BPPKAD, serta DPUPKP untuk menindaklanjuti rekomendasi pemerintah pusat. Surat usulan lokasi baru juga telah dikirimkan ke kementerian pada hari ini.
“Secara ketentuan memang tidak boleh jika lahan masuk LSD sekaligus LP2B. Karena itu, kita segera ajukan usulan lokasi baru,” terangnya.
Meski terjadi perubahan lokasi, Sekda memastikan proyek pembangunan gedung SR tetap berjalan sesuai jadwal. Pemerintah pusat menargetkan pembangunan dimulai pada 2026. “(Proyeknya) masih bisa dimulai tahun depan,” tegasnya.
Ega Patria – Sinergia
