Sinergia | Kab. Madiun – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun terus berupaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik. Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan bertema “Governance, Risk Management, and Compliance untuk Mewujudkan Kabupaten Madiun Bersahaja”, yang diselenggarakan di Hotel Aston Madiun, Selasa (07/10/2025).
Acara dibuka langsung oleh Bupati Madiun, Hari Wuryanto dan diikuti oleh seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD), pimpinan BUMD, serta camat se-Kabupaten Madiun. Kegiatan ini juga menghadirkan narasumber dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang membahas penerapan tata kelola serta manajemen risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Dalam arahannya, Bupati Hari Wuryanto menekankan pentingnya penerapan Governance, Risk, and Compliance (GRC) sebagai instrumen untuk memastikan setiap program berjalan tepat sasaran dan efisien.
“Manajemen risiko pemerintahan sangat diperlukan agar kita bisa mencegah kesalahan sejak dini. Dengan memahami prinsip GRC, potensi risiko dapat diantisipasi sebelum menimbulkan dampak,” ujarnya.
Menurut Bupati, kesalahan kecil dalam proses perencanaan dapat berimbas besar pada pelaksanaan kegiatan, terutama ketika anggaran terbatas. Karena itu, penerapan GRC harus dijadikan pedoman sekaligus budaya kerja di seluruh unit pemerintahan.
“Kita tidak ingin kesalahan kecil menimbulkan pemborosan anggaran. Dengan penerapan GRC yang baik, potensi itu bisa ditekan semaksimal mungkin,” tegasnya.
Ia juga berharap penerapan GRC tidak hanya dilihat sebagai kewajiban administratif, tetapi menjadi kebiasaan yang melekat dalam etos kerja setiap aparatur.
“Kalau sudah menjadi budaya, setiap pegawai akan merasa ada yang kurang bila tidak bekerja sesuai aturan. Itulah wujud integritas ASN yang sebenarnya,” imbuhnya.
Sementara itu, Inspektur Kabupaten Madiun, Joko Lelono menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan langkah strategis Pemkab dalam mendukung terwujudnya visi “Madiun Bersahaja”, khususnya misi pertama, yakni menghadirkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan terpercaya.
“Dengan melakukan pemetaan risiko sejak awal, potensi hambatan bisa diketahui lebih cepat sehingga pencapaian tujuan organisasi menjadi lebih efektif dan efisien,” jelasnya.
Joko menambahkan, pelatihan akan berlangsung selama dua hari. Pada hari pertama, peserta terdiri atas kepala OPD, pimpinan BUMD, dan camat, sedangkan hari kedua diikuti para sekretaris perangkat daerah.
“Tujuannya agar seluruh ASN memiliki pemahaman yang sama tentang pentingnya GRC sebagai dasar pelaksanaan tugas,” tambahnya.
Melalui pelatihan dan penerapan GRC yang berkesinambungan, Pemkab Madiun optimistis mampu membangun sistem pemerintahan yang akuntabel, transparan, serta berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik sejalan dengan semangat “Madiun Bersahaja: Bersih, Santun, Harmonis, dan Berdaya Saing.”
Surya – Sinergia
