Senin, 19 Okt 2026
Trending Tags

Kejari Kota Madiun Tangani Tujuh SPDP Kasus Demonstrasi, Dua Sudah Naik ke Tahap Berkas

  • account_circle Kriswanto
  • calendar_month Selasa, 7 Okt 2025
  • visibility 203
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Image Not Found
Kepala Seksi Pidana Umum (Kasi Pidum) Kejari Kota Madiun, Ruly Haryandra, Foto : Istimewa

Sinergia | Kota Madiun – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Madiun tengah menangani tujuh Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang dikirimkan oleh Polres Madiun Kota terkait perkara demonstrasi yang terjadi beberapa waktu lalu. Dari tujuh SPDP tersebut, dua di antaranya telah naik menjadi berkas perkara.

Kepala Seksi Pidana Umum (Kasi Pidum) Kejari Kota Madiun, Ruly Haryandra, menjelaskan bahwa dua SPDP tersebut masing-masing atas nama RDE dan VPA.

“Untuk RDE, disangkakan melanggar Pasal 45A ayat (3) juncto Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, atau Pasal 160 KUHP. Sementara VPA dikenai Pasal 187 ayat (1) dan (2) KUHP,” jelas Ruly, saat dikonfirmasi Selasa (07/10/2025).

Lebih lanjut, dari tujuh SPDP yang diterima, satu di antaranya masih tercantum atas nama terlapor dan belum ada tersangka. Berkas tersebut kini telah diambil alih oleh Polda Jatim karena berkaitan dengan dugaan pelanggaran Pasal 160 KUHP.

“Jadi dari tujuh SPDP yang dikirimkan Polres, dua menjadi berkas di kami, satu diserahkan ke Polda,” ujarnya.

Ruly menambahkan, terhadap dua berkas perkara yang sudah masuk, Jaksa Penuntut Umum (JPU) kini tengah memberikan petunjuk atau P-18 dan P-19 kepada penyidik agar melengkapi kekurangan formil maupun materil, termasuk alat bukti serta unsur pasal yang disangkakan.

“Masih dalam tahap petunjuk. Setelah lengkap nanti akan kami tindak lanjuti sesuai prosedur. Kemungkinan penambahan tersangka bisa saja terjadi, tergantung hasil pengembangan penyidikan oleh kepolisian,” terang Ruly.

Ia menegaskan, seluruh SPDP tersebut masih dalam tenggat waktu yang wajar. “Belum 30 hari sejak diterima, jadi masih sesuai SOP kami. Jika melewati batas itu, kami akan berkirim surat untuk menanyakan perkembangan penyidikannya,” tambahnya.

Untuk menangani perkara tersebut, Kejari Kota Madiun telah menugaskan empat orang jaksa, terdiri dari jaksa senior dan jaksa muda.

“Kejaksaan berkomitmen mengawal kasus ini hingga proses persidangan. Ini menjadi perhatian masyarakat, dan juga perhatian pimpinan kami di tingkat provinsi maupun pusat,” pungkas Ruly.

Surya – Sinergia

Bagikan
  • Penulis: Kriswanto

Rekomendasi Untuk Anda

  • BPBD Kota Madiun Bersihkan Sungai Piring, Antisipasi Banjir Saat Musim Hujan

    BPBD Kota Madiun Bersihkan Sungai Piring, Antisipasi Banjir Saat Musim Hujan

    • calendar_month Jumat, 2 Okt 2026
    • account_circle Kriswanto
    • visibility 151
    • 0Komentar

    Sinergia | Kota Madiun – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Madiun melakukan kerja bakti atau korve di aliran Sungai Piring Kelurahan Pilangbango Kecamatan Kartoharjo, Jumat (2/10/2026). Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya mitigasi untuk mengurangi potensi banjir menjelang musim penghujan. Kegiatan melibatkan personel BPBD Kota Madiun bersama unsur kelurahan, Babinsa, Bhabinkamtibmas, serta Dinas Lingkungan […]

    Bagikan
  • Unik ! Peringati Hari Kartini, Operator SPBU Caruban Pakai Seragam Kebaya Dan Beskap

    Unik ! Peringati Hari Kartini, Operator SPBU Caruban Pakai Seragam Kebaya Dan Beskap

    • calendar_month Senin, 21 Apr 2025
    • account_circle Tova Pradana
    • visibility 250
    • 0Komentar

    Sinergia | Kab. Madiun – Memperingati Hari Kartini yang jatuh pada hari 21 April 2025, staf pegawai perempuan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Caruban di Kelurahan Bangunsari Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun memakai baju kebaya, dan pegawai pria memakai pakaian beskap.  Salah satu operator SPBU Elin Herliya mengatakan penggunaan kostum kebaya dan batik ini merupakan […]

    Bagikan
  • Ledakan di Gudang Amunisi TNI Madiun, Satu Prajurit Dilaporkan Tewas dan Tujuh Terluka

    Ledakan di Gudang Amunisi TNI Madiun, Satu Prajurit Dilaporkan Tewas dan Tujuh Terluka

    • calendar_month Kamis, 16 Jul 2026
    • account_circle Tova Pradana
    • visibility 369
    • 0Komentar

    Sinergia | Madiun – Ledakan keras mengguncang Gudang Pusat Amunisi (Gupusmu) TNI di Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Kamis (16/7/2026) sekitar pukul 09.00 WIB. Insiden dilaporkan mengakibatkan satu prajurit meninggal dunia, sementara tujuh prajurit lainnya mengalami luka-luka. Dentuman keras dari dalam kompleks gudang amunisi itu terdengar hingga ke permukiman warga dan sempat memicu kepanikan. […]

    Bagikan
  • Mobil Daihatsu Zebra Terbakar di Teras Rumah Warga Magetan, Diduga Akibat Kebocoran Tangki BBM

    Mobil Daihatsu Zebra Terbakar di Teras Rumah Warga Magetan, Diduga Akibat Kebocoran Tangki BBM

    • calendar_month Sabtu, 14 Mar 2026
    • account_circle Kusnanto
    • visibility 417
    • 0Komentar

    Sinergia | Magetan – Sebuah mobil penumpang jenis Daihatsu Zebra milik warga Desa Giripurno, Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan, hangus terbakar di teras rumah pada Sabtu (14/3/2026) pagi. Kebakaran diduga dipicu kebocoran pada tangki bahan bakar kendaraan saat mobil hendak dinyalakan. Peristiwa tersebut dilaporkan warga kepada petugas pemadam kebakaran sekitar pukul 08.11 WIB. Menindaklanjuti laporan itu, […]

    Bagikan
  • DPRD Madiun Tolak WFH dalam SE Hemat Energi, Usul ASN Wajib Bersepeda hingga Jalan Kaki

    DPRD Madiun Tolak WFH dalam SE Hemat Energi, Usul ASN Wajib Bersepeda hingga Jalan Kaki

    • calendar_month Senin, 6 Apr 2026
    • account_circle Tova Pradana
    • visibility 354
    • 0Komentar

    Sinergia | Madiun – Ketua DPRD Kabupaten Madiun memberikan tanggapan tegas terkait rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun yang akan menerbitkan Surat Edaran (SE) tentang gerakan hemat energi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), Senin (6/4/2026). Dalam pernyataannya, Ketua DPRD Fery mendorong agar Bupati Madiun segera merealisasikan SE tersebut. Namun, ia menekankan bahwa kebijakan hemat energi tidak […]

    Bagikan
  • LKPJ 2025 Kota Madiun, SiLPA Tercatat Rp. 113 Miliar, Legislatif Bakal Bentuk Pansus

    LKPJ 2025 Kota Madiun, SiLPA Tercatat Rp. 113 Miliar, Legislatif Bakal Bentuk Pansus

    • calendar_month Jumat, 27 Mar 2026
    • account_circle Kriswanto
    • visibility 396
    • 0Komentar

    Sinergia | Kota Madiun – Plt Wali Kota Madiun, F. Bagus Panuntun menyampaikan Nota Penjelasan atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Madiun pada Jumat (27/3/2026). Dalam laporan tersebut, realisasi pendapatan daerah tercatat melampaui target yang telah ditetapkan. Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Madiun, F. Bagus Panuntun, menjelaskan bahwa […]

    Bagikan
expand_less