Selasa, 20 Okt 2026
Trending Tags

Dugaan Penyalahgunaan Bansos Dinsos PPPA Ponorogo Naik Penyidikan

  • account_circle Ega Patria
  • calendar_month Selasa, 16 Des 2025
  • visibility 263
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Image Not Found
Gedung kejaksaan negeri Ponorogo, Foto: Ega Patria – Sinergia 

Sinergia | Ponorogo – Kejaksaan Negeri (Kejari) Ponorogo mulai membuka tabir baru dugaan penyalahgunaan bantuan sosial (Bansos) di lingkungan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) Ponorogo. Perkara tersebut kini resmi naik ke tahap penyidikan. Meski begitu, Kepala Kejari Ponorogo, Zulmar Adhy Surya, masih irit memberikan keterangan detail lantaran proses hukum masih berjalan.

Namun, pengusutan kasus ini menjadi sorotan karena diumumkan bertepatan dengan peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia), 9 Desember lalu

Zulmar menegaskan, Dinsos PPPA masuk dalam daftar prioritas penanganan kejaksaan. Alasannya, perkara tersebut berkaitan langsung dengan hak masyarakat dan pengelolaan dana Bansos yang semestinya diterima warga membutuhkan.

“Penyidikan di Dinsos ini berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan bansos. Sebab itu berpotensi merugikan keuangan negara dan berdampak langsung pada masyarakat,” ujar Zulmar.

Meski belum merinci bentuk penyimpangan, sumber internal menyebut dugaan perkara tersebut berkaitan dengan mekanisme pengelolaan dana bansos yang dinilai tidak sesuai ketentuan. Kejari Ponorogo juga belum mengungkap nama program maupun besaran potensi kerugian negara.

Zulmar menambahkan, perkara yang menyentuh sektor sosial menjadi perhatian serius karena dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat luas. Ia menyebut, penindakan terhadap potensi penyalahgunaan dana bantuan merupakan bagian dari mandat penegakan hukum yang kini diperkuat secara nasional.

“Penindakan yang kami lakukan ini sesuai perintah Presiden Prabowo Subianto dan pimpinan kami, Kepala Jaksa Agung,” ungkapnya.

Instruksi tersebut, lanjut Zulmar, mencakup dua fokus utama, yakni penindakan praktik tambang ilegal serta perkara korupsi yang berkaitan dengan hajat hidup masyarakat. Dugaan penyimpangan dana sosial di Dinsos PPPA Ponorogo masuk dalam kategori kedua.

Hingga saat ini, Kejari Ponorogo belum menyampaikan jumlah saksi yang telah diperiksa maupun potensi penetapan tersangka. Zulmar memastikan penyidikan masih berjalan dan perkembangan akan disampaikan secara bertahap.

Ia juga menambahkan, total terdapat empat perkara dugaan korupsi yang kini ditangani Kejari Ponorogo. Dua di antaranya merupakan perkara lanjutan, yakni terkait salah satu bank Himbara dan tambang di tanah aset desa di Kecamatan Jenangan. Sementara dua perkara lainnya merupakan kasus baru yang masuk sekitar sebulan terakhir, termasuk dugaan penyalahgunaan bansos di Dinsos PPPA.

“Kurang lebih sebulan terakhir kami tancap gas. Dua kasus dugaan baru masuk penyidikan, yakni tambang di tanah aset negara dan dugaan penyalahgunaan bansos di Dinsos,” pungkasnya. (Ega)

Bagikan
  • Penulis: Ega Patria

Rekomendasi Untuk Anda

  • Petisi Daring Desak APBD Magetan Lebih Pro Rakyat, DPRD Diberi Tenggat 10 Hari

    Petisi Daring Desak APBD Magetan Lebih Pro Rakyat, DPRD Diberi Tenggat 10 Hari

    • calendar_month Senin, 8 Sep 2025
    • account_circle Kusnanto
    • visibility 233
    • 0Komentar

    Sinergia | Magetan – Dorongan agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Magetan berpihak pada masyarakat kecil semakin nyaring terdengar. Sejak 4 September 2025, sebuah petisi daring bertajuk “Kawal Pembahasan Perubahan APBD Magetan untuk Lebih Pro Rakyat” ramai mendapat perhatian publik. Petisi tersebut digagas oleh Agus Pujiono, anggota Forum Rumah Keterbukaan Informasi dan Transparansi […]

    Bagikan
  • Jelang Angkutan Lebaran 2026, KAI Daop 7 Normalisasi Jalur KA Blitar dan Tutup JPL Berbahaya

    Jelang Angkutan Lebaran 2026, KAI Daop 7 Normalisasi Jalur KA Blitar dan Tutup JPL Berbahaya

    • calendar_month Jumat, 6 Mar 2026
    • account_circle Kriswanto
    • visibility 265
    • 0Komentar

    Sinergia | Blitar – PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi (Daop) 7 Madiun mempercepat normalisasi jalur kereta api di wilayah Blitar menjelang masa Angkutan Lebaran 2026. Salah satu langkah yang dilakukan adalah penutupan Jalur Perlintasan Sebidang (JPL) Nomor 209 di Dusun Kandangan, Desa Kandangan, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar. Penutupan perlintasan yang berada di Km […]

    Bagikan
  • Pertamina Tambah 999 Ribu Tabung LPG 3 Kg di Jawa Timur, Antisipasi Libur Panjang Tahun Baru Islam 2025

    Pertamina Tambah 999 Ribu Tabung LPG 3 Kg di Jawa Timur, Antisipasi Libur Panjang Tahun Baru Islam 2025

    • calendar_month Jumat, 27 Jun 2025
    • account_circle Tova Pradana
    • visibility 201
    • 0Komentar

    Sinergia | Kab. Madiun – Menyambut libur panjang Tahun Baru Islam 1447 H, PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus menyiapkan langkah antisipatif untuk memastikan ketersediaan energi, terutama LPG 3 kg, tetap aman dan mencukupi di wilayah Jawa Timur. Selama periode long weekend 27–29 Juni 2025, permintaan bahan bakar dan LPG diperkirakan meningkat signifikan. Menanggapi hal […]

    Bagikan
  • PAD Kabupaten Madiun Belum Capai Target, Retribusi RSUD Jadi Penyumbang Defisit Terbesar

    PAD Kabupaten Madiun Belum Capai Target, Retribusi RSUD Jadi Penyumbang Defisit Terbesar

    • calendar_month Rabu, 17 Des 2025
    • account_circle Tova Pradana
    • visibility 532
    • 0Komentar

    Sinergia | Kab.Madiun — Menjelang penutupan tahun anggaran 2025, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Madiun masih belum mencapai target. Hingga 11 Desember 2025, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) mencatat realisasi PAD baru berada di angka 92,48 persen atau Rp. 405,3 miliar dari target Rp. 438,3 miliar. Kekurangan realisasi PAD tersebut didominasi oleh sektor retribusi daerah, […]

    Bagikan
  • Pembangunan Sekolah Rakyat (SR) Permanen Magetan Tersisa Satu Syarat Administrasi

    Pembangunan Sekolah Rakyat (SR) Permanen Magetan Tersisa Satu Syarat Administrasi

    • calendar_month Rabu, 21 Jan 2026
    • account_circle Kusnanto
    • visibility 354
    • 0Komentar

    Sinergia | Magetan — Proses pendirian Sekolah Rakyat (SR) permanen di Kabupaten Magetan memasuki tahap akhir. Hampir seluruh persyaratan teknis dan administrasi telah dipenuhi, tinggal menunggu terbitnya rekomendasi pelepasan status tanah dari Kementerian ATR/BPN. Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Kabupaten Magetan, Parminto Budi Utomo, menjelaskan bahwa upaya Magetan untuk mendapatkan SR permanen telah berlangsung panjang sejak […]

    Bagikan
  • Pernikahan Usia Dini di Magetan Masih Terjadi, Mayoritas karena Kehamilan

    Pernikahan Usia Dini di Magetan Masih Terjadi, Mayoritas karena Kehamilan

    • calendar_month Jumat, 15 Agt 2025
    • account_circle Kusnanto
    • visibility 279
    • 0Komentar

    Sinergia | Magetan – Meskipun jumlahnya terus menurun dalam lima tahun terakhir, pernikahan usia dini di Kabupaten Magetan belum sepenuhnya hilang. Hingga awal Agustus 2025, tercatat 38 pasangan muda mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama. Plt Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Magetan, Miftahuddin, menyebut sebagian besar pengajuan dipicu […]

    Bagikan
expand_less