Rabu, 18 Nov 2026
Trending Tags

Komisi B DPRD Madiun Kritisi Kinerja Dinkes Atas Lambannya Penurunan Stunting

  • account_circle Tova Pradana
  • calendar_month Rabu, 12 Agt 2026
  • visibility 250
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Image Not Found
Komisi B DPRD Kabupaten Madiun menggelar rapat terkait penanganan stunting

Sinergia | Madiun – Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Madiun menilai upaya Pemerintah Kabupaten Madiun, khususnya Dinas Kesehatan, dalam menekan angka stunting masih lamban. Pasalnya, prevalensi stunting hingga Juli 2026 baru turun 0,12 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Prevalensi stunting Kabupaten Madiun tercatat 5,02 persen pada Juli 2026, turun dari 5,14 persen pada 2025. Sebelumnya, angka tersebut berada di level 5,48 persen pada 2024.

Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Madiun, Wahyu, mengatakan penurunan tersebut menunjukkan adanya progres, tetapi belum cukup maksimal. Karena itu, berbagai program intervensi yang selama ini dijalankan Pemkab Madiun perlu ditingkatkan, terutama pada kelompok yang menjadi sasaran pencegahan sejak dini.

“Kalau kurang maksimal ya perlu ditingkatkan upaya penanganan stunting di Kabupaten Madiun. Intervensi penanganan stunting yang selama ini sudah dilakukan perlu kita tingkatkan lagi sejak dini, mulai remaja, calon pengantin maupun balita,” ujar Wahyu, Rabu (12/8/2026).

Menurut dia, pencegahan stunting tidak bisa hanya dilakukan ketika anak sudah mengalami gangguan pertumbuhan. Intervensi harus dilakukan secara berkelanjutan sejak sebelum pernikahan hingga masa tumbuh kembang anak.

Polisiti PKB itu juga menyoroti peran Posyandu dalam mendukung akurasi data stunting. Menurutnya, hasil penimbangan dan pengukuran balita harus benar-benar menggambarkan kondisi di lapangan agar pemerintah dapat menentukan kebijakan berdasarkan data yang valid.

“Termasuk peranan Posyandu harus benar-benar memberikan data yang akurat sehingga bisa terpantau secara optimal dan datanya bisa dipertanggungjawabkan kevalidannya,” katanya.

Wahyu menilai penurunan prevalensi stunting sebesar 0,12 persen dalam setahun masih menjadi pekerjaan rumah bagi Pemkab Madiun. Terlebih, pemerintah daerah sebelumnya juga telah menjalankan berbagai program intervensi melalui sektor kesehatan dan Posyandu.

“Penurunan memang 0,12 memang belum maksimal, makanya perlu adanya upaya intervensi yang sudah dilakukan perlu ditingkatkan lagi,” tegasnya.

Image Not Found
Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Madiun, Wahyu

Meski demikian, politisi PKB tersebut meminta capaian Kabupaten Madiun tetap dilihat secara proporsional dengan kondisi di tingkat Jawa Timur.

Ia menyebut prevalensi stunting di Jawa Timur masih berada di angka sekitar 14,7 persen. Dengan prevalensi Kabupaten Madiun yang berada di angka 5,02 persen, kondisi daerah dinilai masih relatif baik dibandingkan capaian provinsi.

“Tapi jika kita sandingkan dengan angka stunting Provinsi Jatim yang masih 14,7, di Kabupaten Madiun masih kategori baik,” ujarnya.

Di sisi lain, Wahyu mengingatkan upaya percepatan penurunan stunting berlangsung di tengah tekanan fiskal daerah. Salah satunya akibat penurunan Dana Transfer ke Daerah yang turut berdampak terhadap ruang fiskal pemerintah daerah.

Namun, kondisi tersebut menurutnya tidak boleh menjadi alasan untuk mengurangi kualitas program penanganan stunting.

“Di tengah-tengah gencarnya penurunan Dana Transfer Daerah termasuk Kabupaten Madiun, tapi apa pun itu tetap kita berupaya untuk bisa menjalankan program-program yang sudah kita rencanakan semaksimal mungkin,” pungkasnya.

Sebelumnya, Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun mencatat prevalensi stunting turun dari 5,48 persen pada 2024 menjadi 5,14 persen pada 2025, kemudian kembali turun menjadi 5,02 persen pada Juli 2026.

Pemkab Madiun juga mencatat seluruh 877 Posyandu yang ada telah berstatus aktif dengan dukungan 6.449 kader. Namun, pemerintah masih menghadapi persoalan akurasi pencatatan dan pengukuran balita, termasuk pengukuran tinggi badan, yang dinilai dapat memengaruhi validitas data prevalensi stunting.(Tov).

Bagikan
  • Penulis: Tova Pradana
  • Editor: Krz/Byg

Rekomendasi Untuk Anda

  • Inisiatif dan Loyalitas Tegak Lurus Menggema Semangat HUT ke-75 Kavaleri

    Inisiatif dan Loyalitas Tegak Lurus Menggema Semangat HUT ke-75 Kavaleri

    • calendar_month Selasa, 11 Feb 2025
    • account_circle Kriswanto
    • visibility 179
    • 0Komentar

    Sinergia | Kota Madiun – Para prajurit Korps Kavaleri TNI AD dari berbagai satuan di jajaran Korem 081/Dhirot Saha Jaya dengan semangat kebersamaan menggelar peringatan HUT ke-75 Kavaleri TNI AD, bertempat di Sentani Foresta, Kota Madiun, Selasa (11/2/2025). Acara itu sebagai bentuk kecintaan dan rasa bangga mereka menjadi bagian dari keluarga besar Korps Baret Hitam […]

    Bagikan
  • UMP 2026 Dipastikan Naik, Menaker Tegaskan Tak Ada Upah Minimum yang Turun Meski Ekonomi Minus

    UMP 2026 Dipastikan Naik, Menaker Tegaskan Tak Ada Upah Minimum yang Turun Meski Ekonomi Minus

    • calendar_month Kamis, 18 Des 2025
    • account_circle Kriswanto
    • visibility 397
    • 0Komentar

    Sinergia | Jakarta – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli memastikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 tetap mengalami kenaikan di seluruh wilayah Indonesia. Tidak terkecuali bagi daerah yang mencatatkan pertumbuhan ekonomi negatif. Bahkan, ditegaskan tidak ada satu pun provinsi yang mengalami penurunan upah minimum pada tahun depan. Penegasan ini sekaligus merespons kekhawatiran pekerja di sejumlah daerah dengan […]

    Bagikan
  • Kejari Kota Madiun Menang atas Gugatan Praperadilan 2 tersangka Penyalahgunaan PSU

    Kejari Kota Madiun Menang atas Gugatan Praperadilan 2 tersangka Penyalahgunaan PSU

    • calendar_month Jumat, 3 Jan 2025
    • account_circle Kriswanto
    • visibility 180
    • 0Komentar

    KOTA MADIUN – Pengadilan Negeri Kota Madiun memberikan putusan sidang Pra-Peradilan yang diajukan oleh Han Sutrisno dan Muh. Tommy terhadap Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Madiun pada Jum’at (03/01/25). Pra-Peradilan tersebut berkaitan dengan penetapan dan penahanan Pemohon atas kasus dugaan korupsi penyalahgunaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan Puri Asri Lestari Kota Madiun. Putusan Pra-Peradilan […]

    Bagikan
  • Gempa Pacitan M 5,5, PT KAI Hentikan Sementara 11 Perjalanan Kereta di Daop 7 Madiun

    Gempa Pacitan M 5,5, PT KAI Hentikan Sementara 11 Perjalanan Kereta di Daop 7 Madiun

    • calendar_month Selasa, 27 Jan 2026
    • account_circle Kriswanto
    • visibility 315
    • 0Komentar

    Sinergia | Kota Madiun – Gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,5 yang berpusat di wilayah timur laut Pacitan, Jawa Timur, Selasa (27/1/2026) pagi, berdampak pada operasional perjalanan kereta api di wilayah Daerah Operasi (Daop) 7 Madiun. PT Kereta Api Indonesia (Persero) menghentikan sementara 11 perjalanan kereta api sebagai langkah antisipasi keselamatan. Gempa terjadi sekitar pukul 08.21 […]

    Bagikan
  • 64 Desa di Madiun Bakal Gelar Pilkades, Anggaran BKK Disiapkan

    64 Desa di Madiun Bakal Gelar Pilkades, Anggaran BKK Disiapkan

    • calendar_month Kamis, 8 Okt 2026
    • account_circle Tova Pradana
    • visibility 391
    • 0Komentar

    Sinergia | Madiun – Sebanyak 64 desa di Kabupaten Madiun diproyeksikan menggelar Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak pada Oktober 2027. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun telah mengusulkan anggaran miliaran rupiah dari pos  Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Non Infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan pesta demokrasi tingkat desa tersebut. Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa […]

    Bagikan
  • Absen 162 Hari, Bintara Polres Ponorogo Dipecat Tidak Hormat

    Absen 162 Hari, Bintara Polres Ponorogo Dipecat Tidak Hormat

    • calendar_month Jumat, 16 Mei 2025
    • account_circle Ega Patria
    • visibility 302
    • 0Komentar

    Sinergia | Kab. Ponorogo – Seorang anggota Polres Ponorogo, BT, resmi diberhentikan secara tidak hormat dari institusi kepolisian setelah terbukti melakukan pelanggaran berat berupa desersi atau meninggalkan tugas dinas tanpa izin selama lebih dari lima bulan. Upacara Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap bintara berpangkat Brigadir Polisi itu digelar di halaman Mapolres Ponorogo, Kamis (15/5/2025). […]

    Bagikan
expand_less