Rabu, 18 Nov 2026
Trending Tags

Komisi B DPRD Madiun Kritisi Kinerja Dinkes Atas Lambannya Penurunan Stunting

  • account_circle Tova Pradana
  • calendar_month Rabu, 12 Agt 2026
  • visibility 249
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Image Not Found
Komisi B DPRD Kabupaten Madiun menggelar rapat terkait penanganan stunting

Sinergia | Madiun – Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Madiun menilai upaya Pemerintah Kabupaten Madiun, khususnya Dinas Kesehatan, dalam menekan angka stunting masih lamban. Pasalnya, prevalensi stunting hingga Juli 2026 baru turun 0,12 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Prevalensi stunting Kabupaten Madiun tercatat 5,02 persen pada Juli 2026, turun dari 5,14 persen pada 2025. Sebelumnya, angka tersebut berada di level 5,48 persen pada 2024.

Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Madiun, Wahyu, mengatakan penurunan tersebut menunjukkan adanya progres, tetapi belum cukup maksimal. Karena itu, berbagai program intervensi yang selama ini dijalankan Pemkab Madiun perlu ditingkatkan, terutama pada kelompok yang menjadi sasaran pencegahan sejak dini.

“Kalau kurang maksimal ya perlu ditingkatkan upaya penanganan stunting di Kabupaten Madiun. Intervensi penanganan stunting yang selama ini sudah dilakukan perlu kita tingkatkan lagi sejak dini, mulai remaja, calon pengantin maupun balita,” ujar Wahyu, Rabu (12/8/2026).

Menurut dia, pencegahan stunting tidak bisa hanya dilakukan ketika anak sudah mengalami gangguan pertumbuhan. Intervensi harus dilakukan secara berkelanjutan sejak sebelum pernikahan hingga masa tumbuh kembang anak.

Polisiti PKB itu juga menyoroti peran Posyandu dalam mendukung akurasi data stunting. Menurutnya, hasil penimbangan dan pengukuran balita harus benar-benar menggambarkan kondisi di lapangan agar pemerintah dapat menentukan kebijakan berdasarkan data yang valid.

“Termasuk peranan Posyandu harus benar-benar memberikan data yang akurat sehingga bisa terpantau secara optimal dan datanya bisa dipertanggungjawabkan kevalidannya,” katanya.

Wahyu menilai penurunan prevalensi stunting sebesar 0,12 persen dalam setahun masih menjadi pekerjaan rumah bagi Pemkab Madiun. Terlebih, pemerintah daerah sebelumnya juga telah menjalankan berbagai program intervensi melalui sektor kesehatan dan Posyandu.

“Penurunan memang 0,12 memang belum maksimal, makanya perlu adanya upaya intervensi yang sudah dilakukan perlu ditingkatkan lagi,” tegasnya.

Image Not Found
Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Madiun, Wahyu

Meski demikian, politisi PKB tersebut meminta capaian Kabupaten Madiun tetap dilihat secara proporsional dengan kondisi di tingkat Jawa Timur.

Ia menyebut prevalensi stunting di Jawa Timur masih berada di angka sekitar 14,7 persen. Dengan prevalensi Kabupaten Madiun yang berada di angka 5,02 persen, kondisi daerah dinilai masih relatif baik dibandingkan capaian provinsi.

“Tapi jika kita sandingkan dengan angka stunting Provinsi Jatim yang masih 14,7, di Kabupaten Madiun masih kategori baik,” ujarnya.

Di sisi lain, Wahyu mengingatkan upaya percepatan penurunan stunting berlangsung di tengah tekanan fiskal daerah. Salah satunya akibat penurunan Dana Transfer ke Daerah yang turut berdampak terhadap ruang fiskal pemerintah daerah.

Namun, kondisi tersebut menurutnya tidak boleh menjadi alasan untuk mengurangi kualitas program penanganan stunting.

“Di tengah-tengah gencarnya penurunan Dana Transfer Daerah termasuk Kabupaten Madiun, tapi apa pun itu tetap kita berupaya untuk bisa menjalankan program-program yang sudah kita rencanakan semaksimal mungkin,” pungkasnya.

Sebelumnya, Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun mencatat prevalensi stunting turun dari 5,48 persen pada 2024 menjadi 5,14 persen pada 2025, kemudian kembali turun menjadi 5,02 persen pada Juli 2026.

Pemkab Madiun juga mencatat seluruh 877 Posyandu yang ada telah berstatus aktif dengan dukungan 6.449 kader. Namun, pemerintah masih menghadapi persoalan akurasi pencatatan dan pengukuran balita, termasuk pengukuran tinggi badan, yang dinilai dapat memengaruhi validitas data prevalensi stunting.(Tov).

Bagikan
  • Penulis: Tova Pradana
  • Editor: Krz/Byg

Rekomendasi Untuk Anda

  • LKPJ 2025 Kota Madiun, SiLPA Tercatat Rp. 113 Miliar, Legislatif Bakal Bentuk Pansus

    LKPJ 2025 Kota Madiun, SiLPA Tercatat Rp. 113 Miliar, Legislatif Bakal Bentuk Pansus

    • calendar_month Jumat, 27 Mar 2026
    • account_circle Kriswanto
    • visibility 441
    • 0Komentar

    Sinergia | Kota Madiun – Plt Wali Kota Madiun, F. Bagus Panuntun menyampaikan Nota Penjelasan atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Madiun pada Jumat (27/3/2026). Dalam laporan tersebut, realisasi pendapatan daerah tercatat melampaui target yang telah ditetapkan. Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Madiun, F. Bagus Panuntun, menjelaskan bahwa […]

    Bagikan
  • Jubir PN Madiun: Dugaan Motif Balas Dendam Tak Relevan Jika Tak Terbukti di Persidangan

    Jubir PN Madiun: Dugaan Motif Balas Dendam Tak Relevan Jika Tak Terbukti di Persidangan

    • calendar_month Jumat, 19 Des 2025
    • account_circle Tova Pradana
    • visibility 258
    • 0Komentar

    Sinergia | Madiun – Dugaan adanya motif balas dendam yang mencuat dalam sidang perkara kepemilikan satwa dilindungi landak jawa dengan terdakwa Darwanto tidak otomatis memiliki nilai hukum. Pengadilan Negeri (PN) Kabupaten Madiun menyatakan hanya akan mempertimbangkan fakta yang terbukti di persidangan, bukan narasi di luar dakwaan. Pernyataan tersebut disampaikan Juru Bicara PN Kabupaten Madiun, Agung […]

    Bagikan
  • TP PKK Ponorogo Gaungkan Gizi Seimbang Berbasis Pangan Lokal Lewat Lomba Cipta Menu B2SA

    TP PKK Ponorogo Gaungkan Gizi Seimbang Berbasis Pangan Lokal Lewat Lomba Cipta Menu B2SA

    • calendar_month Senin, 27 Okt 2025
    • account_circle Ega Patria
    • visibility 216
    • 0Komentar

    Sinergia | Ponorogo – Tim Penggerak (TP) Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Ponorogo terus menggaungkan pentingnya gizi seimbang berbasis bahan pangan lokal. Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui Lomba Cipta Menu Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA) yang melibatkan perwakilan PKK dari 21 kecamatan se-Kabupaten Ponorogo. Dalam ajang ini, para peserta ditantang mengolah bahan […]

    Bagikan
  • Warga Serbu Pembagian Kurma Muda Gratis, Diyakini Bisa Tingkatkan Kesuburan

    Warga Serbu Pembagian Kurma Muda Gratis, Diyakini Bisa Tingkatkan Kesuburan

    • calendar_month Jumat, 7 Mar 2025
    • account_circle Ega Patria
    • visibility 211
    • 0Komentar

    Sinergia | Kab. Ponorogo – Ratusan warga memadati rumah Wahyu Eko Widodo (39), warga Desa Pomahan, Kecamatan Pulung, Ponorogo, Jumat (7/3/2025). Mereka antri untuk mendapatkan buah kurma muda yang dibagikan secara gratis. Buah kurma berwarna hijau kekuningan itu diyakini bermanfaat untuk meningkatkan kesuburan bagi pasangan yang sedang menjalani program kehamilan. Pohon kurma berjenis Tunisia itu […]

    Bagikan
  • Musrenbang 2027, Fokus Penguatan SDM, Untuk Mendorong Investasi dan Tata Kelola Pemerintahan

    Musrenbang 2027, Fokus Penguatan SDM, Untuk Mendorong Investasi dan Tata Kelola Pemerintahan

    • calendar_month Rabu, 11 Feb 2026
    • account_circle Ndor/Kris
    • visibility 447
    • 0Komentar

    Sinergia | Madiun – Lima kecamatan di wilayah selatan Kabupaten Madiun serentak menggelar kegiatan tahunan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Madiun tahun 2027 pada Rabu (11/02/2026) di pendopo kantor Kecamatan Geger Kab Madiun. Camat Geger, Dodi Setiawan, mengatakan pelaksanaan Musrenbang ini merupakan agenda tahunan yang penting dalam penyusunan RKPD Kabupaten […]

    Bagikan
  • Rekam Jejak Riyin Nur Asiyah, Pengusaha yang Kini Selangkah Lagi Pimpin DPRD Magetan

    Rekam Jejak Riyin Nur Asiyah, Pengusaha yang Kini Selangkah Lagi Pimpin DPRD Magetan

    • calendar_month Jumat, 26 Jun 2026
    • account_circle Kusnanto
    • visibility 669
    • 0Komentar

    Sinergia | Magetan – Nama Riyin Nur Asiyah kini menjadi sorotan publik setelah resmi ditunjuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebagai calon Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPRD Kabupaten Magetan. Penunjukan tersebut dilakukan untuk mengisi kekosongan kursi pimpinan DPRD setelah Ketua DPRD sebelumnya, Suratno, dinonaktifkan usai ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana hibah pokok pikiran […]

    Bagikan
expand_less