Pesta Pora BKK di Kabupaten Madiun Berhenti, Anggaran Anjlok Drastis di 2026
- account_circle Mandor
- calendar_month 2 jam yang lalu
- visibility 50
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Sinergia | Madiun – Pesta pora Bantuan Keuangan Khusus (BKK) di Kabupaten Madiun mulai berhenti pada Tahun Anggaran 2026. Meski begitu porsi anggaran ADD tidak terjadi pengurangan dan tetap 20 persen. Data dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemkab Madiun menyebut terjadi penurunan drastis baik dari sisi jumlah titik lokasi maupun alokasi anggaran BKK.
Untuk anggaran BKK sendiri, pada tahun 2024 tercatat mencapai Rp 78,05 miliar, kemudian turun menjadi Rp 37,98 miliar di tahun 2025, dan anjlok menjadi hanya Rp 4,87 miliar pada APBD awal 2026.
Penurunan juga terjadi pada jumlah titik lokasi penerima manfaat. Pada APBD awal tahun 2024 total ada 616 lokasi. Jumlah ini meningkat lantaran ada penambahan 266 titik lokasi pada saat pembahasan PAK 2024. Sehingga total BKK 2024 ada 882 titik. Kemudian di awal tahun 2025 hanya 9 lokasi penerima manfaat. Jumlah melonjak ketika PAK 2025 menjadi 405 lokasi sehingga total ada 414 lokasi tersebar di seluruh Kabupaten Madiun.
Sementara pada APBD awal 2026, total hanya tersisa 58 lokasi dan tidak ada lagi alokasi tambahan di PAK 2026. Angka ini menunjukkan pengereman total terhadap penyaluran BKK yang selama ini dinilai rawan dan menjadi sorotan KPK.
Kajari Kabupaten Madiun Ahmad Haryanto Mayangkoro bahkan meminta pemerintah desa bekerja sesuai amanah. Tidak ada lagi niat jahat.
“Fraud. Ini yang terjadi. Kedepan jangan ada lagi niat jahat, percuma saja,” ujarnya.
Kepala BPKAD Kabupaten Madiun Hadi Sutikno mengatakan jalur BKK saat ini tidak harus melalui anggota dewan. Usulan juga bisa langsung ke Bupati Madiun Hari Wuryanto.
“BKK tahun 2026 memang turun akan tetapi anggaran ADD tetap sesuai porsinya tidak dikurangi dan tetap 20 persen,” terangnya.
Kondisi itu sejalan dengan arahan Bupati, Wakil Bupati, dan Kejari Madiun yang meminta agar BKK dikelola lebih selektif, transparan, dan tepat sasaran di tengah kondisi fiskal daerah yang terbatas. (Ndor)
- Penulis: Mandor
- Editor: Diez
