Selasa, 20 Okt 2026
Trending Tags

Kabupaten Madiun Uji Coba i-Pubers, Aplikasi Penyaluran Pupuk Subsidi

  • account_circle Kriswanto
  • calendar_month Jumat, 9 Mei 2025
  • visibility 177
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Image Not Found
Pemerintah pastikan kebutuhan pupuk subsidi petani di Kabupaten Madiun aman. Foto : Istimewa

Sinergia |Kab. Madiun – Kementerian Pertanian RI bersama PT. Pupuk Indonesia melakukan sosialisasi terkait Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 6 Tahun 2025 tentang tata kelola pupuk bersubsidi di Kabupaten Madiun pada Jumat (09/05/2025) di Kantor Kecamatan Mejayan. Perpres ini dinilai sebagai langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas distribusi pupuk bersubsidi dan mendukung ketahanan pangan di daerah. Sosialisasi ini dihadiri Wakil Bupati Madiun Purnomo Hadi, Direktur Pupuk Kementerian Pertanian, Jekvy Hendra, perwakilan Dinas Pertanian Kabupaten Madiun, Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri dan pemangku kepentingan terkait lainnya.

Senior Manager Regional 3A Pupuk Indonesia, Saroyo Utomo mengungkapkan Kabupaten Madiun menjadi salah satu Pilot Project program “Tebus Bersama” Pupuk Subsidi di wilayah Jawa Timur. Tebus Bersama ini merupakan program Pupuk Indonesia bersama pemerintah yang bertujuan meningkatkan penyerapan pupuk subsidi, memastikan kemudahan penebusan, serta menjaga agar harga pupuk sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET).

“Program ini sesuai ketentuan Petunjuk Teknis Kementerian Pertanian, sekaligus sebagai bagian dari persiapan implementasi Perpres Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi. Program Tebus Bersama Pupuk Bersubsidi dengan tujuan meningkatkan kelancaran proses penebusan pupuk,” ujar Saroyo Utomo.

Image Not Found
Senior Manager Regional 3A Pupuk Indonesia, Saroyo Utomo sosialisasikan Perpres Nomor 6 Tahun 2025. Foto : Kriswanto

Dalam acara tersebut, Pupuk Indonesia mempraktikan penebusan pupuk subsidi dalam format yang interaktif dan edukatif melalui demo penggunaan sistem digital i-Pubers. Kabupaten Madiun dipilih menjadi kabupaten pertama lokasi uji coba fitur baru i-Pubers tersebut.

“Selain Kabupaten Madiun, uji coba akan dilaksanakan di 4 kabupaten lainnya, seperti Lampung Tengah, Lampung, Grobogan, Jawa Tengah, Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta dan Sidenreng Rappang Sulawesi Selatan. Fitur ini bertujuan untuk memperkuat proses distribusi pupuk subsidi menjadi lebih cepat, efisien dan terintegrasi, sekaligus meningkatkan akuntabilitas,” terang Saroyo.

Sementara itu, Wakil Bupati Madiun, Purnomo Hadi mengatakan Kabupaten Madiun merupakan salah satu kabupaten dengan tingkat penebusan pupuk subsidi paling tinggi di Indonesia mencapai 56% dari alokasi tahun 2025. Dia berharap dengan dukungan dari pemerintah dan Pupuk Indonesia, Kabupaten Madiun dapat menjadi daerah yang mampu menopang ketahanan pangan nasional.

Image Not Found
Wakil Bupati Madiun, Purnomo Hadi sampaikan tingkat penebusan pupuk subsidi mencapai 56%. Foto : Kriswanto

“Yang jelas, ketersedian pupuk di 2 gudang di Kabupaten Madiun melimpah. Kebutuhan petani sesuai RDKK (Rencana Kebutuhan Definitif Kelompok-red) akan terpenuhi dengan baik. Kita harus harmonis dan saling bersinergi antar petani, kelompok petani serta pemerintahan dan yang juga memegang kewenangan bahwa perkara penyaluran pupuk menjadi tanggung jawab PT. Pupuk Indonesia,” kata Purnomo Hadi.

Lebih lanjut, imbuh Purnomo Hadi, petani tidak perlu khawatir terkait stok pupuk. Jika memang ada kekurangan dapat diinformasikan dengan data yang jelas kepada instansi terkait.

”Sesuai kebijakan pak Presiden bahwa petani diberikan suplai pupuk yang bagus dan berkualitas. Tidak ada kata tidak cukup, semua harus cukup. Penyaluran juga akan diawasi,” pungkas Wakil Bupati Madiun itu.

Direktur Pupuk Kementerian Pertanian, Jekvy Hendra mendorong agar petani melakukan penebusan pupuk subsidi guna mendorong produktivitas pertanian. Petani dapat segera mendaftarkan diri dalam sistem elektronik Rencana Kebutuhan Definitif Kelompok (e-RDKK) yang menjadi syarat memperoleh kuota pupuk subsidi.

“Regulasi distribusi pupuk subsidi dulu ditangan distributor. Saat ini seluruh dipegang langsung oleh Pupuk Indonesia dan Kementerian Pertanian. Kalau seandainya ada masalah di lapangan, tidak lagi dicari distributornya, tetapi sudah langsung ke Pupuk Indonesia,” kata dia.

Image Not Found
Direktur Pupuk Kementerian Pertanian, Jekvy Hendra memastikan regulasi penyaluran pupuk subsidi lebih mudah. Foto : Kriswanto

Diketahui, Pupuk Indonesia mencatat realisasi penyaluran pupuk subsidi di Jawa Timur termasuk yang paling tinggi di Indonesia. Hingga 7 Mei 2025, Pupuk Indonesia sudah berhasil menyalurkan total 590.351 ton atau setara 31% dari total alokasi Jawa Timur tahun 2025. Angka tersebut berada di atas rata-rata penyaluran pupuk subsidi nasional, yakni 26%. Pupuk subsidi yang berhasil disalurkan di Jawa Timur itu terdiri dari Urea 285.401 ton, NPK 252.543 ton, NPK Formula Khusus 33 ton dan Organik 52.373 ton.

Untuk memenuhi kebutuhan pupuk subsidi di Jawa Timur, Pupuk Indonesia terus memastikan ketersediaan stok yang memadai. Pada 8 Mei 2025 posisi stok Jawa Timur mencapai 215.978 ton atau 301% dari ketentuan stok minimum. Stok tersebut terdiri dari Urea 118.617 ton, NPK 97.245 ton, NPK Formula Khusus 116 ton dan Organik 3.968 ton.

Kriswanto – Sinergia

Bagikan
  • Penulis: Kriswanto

Rekomendasi Untuk Anda

  • Jawab PU Fraksi Tentang RAPBD Magetan 2026, Bupati Magetan Janji Benahi Tata Kelola

    Jawab PU Fraksi Tentang RAPBD Magetan 2026, Bupati Magetan Janji Benahi Tata Kelola

    • calendar_month Kamis, 27 Nov 2025
    • account_circle Tova Pradana
    • visibility 177
    • 0Komentar

    Sinergia | Magetan – Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Kabupaten Magetan Tahun 2026 berlangsung padat sejak pagi hingga petang. Setelah rapat maraton Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran DPRD Magetan, sidang paripurna dilanjutkan dengan agenda utama penyampaian Jawaban Bupati atas Pemandangan Umum delapan fraksi DPRD. Dalam sidang yang dipimpin Wakil […]

    Bagikan
  • Demo di DPRD Magetan, Massa Desak Dewan Kooperatif dalam Penanganan Kasus Pokir

    Demo di DPRD Magetan, Massa Desak Dewan Kooperatif dalam Penanganan Kasus Pokir

    • calendar_month Kamis, 16 Apr 2026
    • account_circle Kusnanto
    • visibility 537
    • 0Komentar

    Sinergia | Magetan — Puluhan warga menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor DPRD Kabupaten Magetan, Kamis (16/4/2026). Dalam aksi tersebut, massa secara tegas menyoroti peran DPRD Magetan dalam menyikapi dugaan tindak pidana korupsi dana Pokok-pokok Pikiran (Pokir), serta mendesak lembaga legislatif itu bersikap kooperatif terhadap proses hukum. Dengan membawa pengeras suara, poster, dan berbagai atribut […]

    Bagikan
  • DJKA dan KAI Daop 7 Lakukan Ramp Check Jelang Angkutan Nataru 2025/2026

    DJKA dan KAI Daop 7 Lakukan Ramp Check Jelang Angkutan Nataru 2025/2026

    • calendar_month Sabtu, 15 Nov 2025
    • account_circle Kriswanto
    • visibility 209
    • 0Komentar

    Sinergia | Kota Madiun – Tim dari Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan melalui Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas I Surabaya melakukan pemeriksaan keselamatan atau ramp check di wilayah PT KAI Daerah Operasi (Daop) 7 Madiun. Pemeriksaan tersebut merujuk pada aturan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 48 Tahun 2015 mengenai standar pelayanan minimum angkutan […]

    Bagikan
  • Langgar Aturan, Lapas I Madiun Layar 6 Warga Binaan ke Nusakambangan

    Langgar Aturan, Lapas I Madiun Layar 6 Warga Binaan ke Nusakambangan

    • calendar_month Senin, 10 Feb 2025
    • account_circle Kriswanto
    • visibility 155
    • 0Komentar

    Sinergia | Kota Madiun – Enam warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Madiun harus menerima konsekuensi atas perbuatannya. Mereka harus dilayar ke Lapas Nusakambangan, Cilacap pada Minggu (9/2/2025), sebagai bentuk sanksi atas tindakan indisipliner selama menjalani masa pembinaan di Lapas I Madiun. Kepala Lapas I Madiun, Andi Wijaya Rivai menjelaskan pemindahan itu merupakan bagian dari […]

    Bagikan
  • Lonjakan Pengajuan PKKPR Koperasi Merah Putih, Pemkab Magetan Bersiap Revisi RTRW photo_camera 2

    Lonjakan Pengajuan PKKPR Koperasi Merah Putih, Pemkab Magetan Bersiap Revisi RTRW

    • calendar_month Rabu, 4 Feb 2026
    • account_circle Kusnanto
    • visibility 352
    • 0Komentar

    Sinergia | Magetan – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Magetan melaporkan meningkatnya permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) dari para pengelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Hingga Selasa (3/2/2026), tercatat 50 titik KDKMP telah mengajukan permohonan tersebut, mendorong pemerintah daerah mempertimbangkan revisi terhadap Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Kepala […]

    Bagikan
  • Imbas Kekecewaan Warga, Komisi B DPRD Sidak Puskesmas Gantrung

    Imbas Kekecewaan Warga, Komisi B DPRD Sidak Puskesmas Gantrung

    • calendar_month Selasa, 7 Jan 2025
    • account_circle Tova Pradana
    • visibility 221
    • 0Komentar

    Sinergia | Kab. Madiun – Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Madiun melakukan inspeksi mendadak (Sidak) terkait pelayanan di Puskesmas Gantrung Kecamatan Kebonsari. Ini Menyusul adanya kekecewaan seorang pasien atas permintaan surat rujukan pemegang BPJS penerima bantuan iuran daerah (PBID) di UPT Puskesmas Gantrung Kecamatan Kebonsari, Selasa (7/1/2025). Sidak yang dipimpin oleh ketua […]

    Bagikan
expand_less