Berita Terkini
Trending Tags

Kabupaten Madiun Uji Coba i-Pubers, Aplikasi Penyaluran Pupuk Subsidi

  • account_circle Kriswanto
  • calendar_month Jumat, 9 Mei 2025
  • visibility 102
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Image Not Found
Pemerintah pastikan kebutuhan pupuk subsidi petani di Kabupaten Madiun aman. Foto : Istimewa

Sinergia |Kab. Madiun – Kementerian Pertanian RI bersama PT. Pupuk Indonesia melakukan sosialisasi terkait Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 6 Tahun 2025 tentang tata kelola pupuk bersubsidi di Kabupaten Madiun pada Jumat (09/05/2025) di Kantor Kecamatan Mejayan. Perpres ini dinilai sebagai langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas distribusi pupuk bersubsidi dan mendukung ketahanan pangan di daerah. Sosialisasi ini dihadiri Wakil Bupati Madiun Purnomo Hadi, Direktur Pupuk Kementerian Pertanian, Jekvy Hendra, perwakilan Dinas Pertanian Kabupaten Madiun, Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri dan pemangku kepentingan terkait lainnya.

Senior Manager Regional 3A Pupuk Indonesia, Saroyo Utomo mengungkapkan Kabupaten Madiun menjadi salah satu Pilot Project program “Tebus Bersama” Pupuk Subsidi di wilayah Jawa Timur. Tebus Bersama ini merupakan program Pupuk Indonesia bersama pemerintah yang bertujuan meningkatkan penyerapan pupuk subsidi, memastikan kemudahan penebusan, serta menjaga agar harga pupuk sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET).

“Program ini sesuai ketentuan Petunjuk Teknis Kementerian Pertanian, sekaligus sebagai bagian dari persiapan implementasi Perpres Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi. Program Tebus Bersama Pupuk Bersubsidi dengan tujuan meningkatkan kelancaran proses penebusan pupuk,” ujar Saroyo Utomo.

Image Not Found
Senior Manager Regional 3A Pupuk Indonesia, Saroyo Utomo sosialisasikan Perpres Nomor 6 Tahun 2025. Foto : Kriswanto

Dalam acara tersebut, Pupuk Indonesia mempraktikan penebusan pupuk subsidi dalam format yang interaktif dan edukatif melalui demo penggunaan sistem digital i-Pubers. Kabupaten Madiun dipilih menjadi kabupaten pertama lokasi uji coba fitur baru i-Pubers tersebut.

“Selain Kabupaten Madiun, uji coba akan dilaksanakan di 4 kabupaten lainnya, seperti Lampung Tengah, Lampung, Grobogan, Jawa Tengah, Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta dan Sidenreng Rappang Sulawesi Selatan. Fitur ini bertujuan untuk memperkuat proses distribusi pupuk subsidi menjadi lebih cepat, efisien dan terintegrasi, sekaligus meningkatkan akuntabilitas,” terang Saroyo.

Sementara itu, Wakil Bupati Madiun, Purnomo Hadi mengatakan Kabupaten Madiun merupakan salah satu kabupaten dengan tingkat penebusan pupuk subsidi paling tinggi di Indonesia mencapai 56% dari alokasi tahun 2025. Dia berharap dengan dukungan dari pemerintah dan Pupuk Indonesia, Kabupaten Madiun dapat menjadi daerah yang mampu menopang ketahanan pangan nasional.

Image Not Found
Wakil Bupati Madiun, Purnomo Hadi sampaikan tingkat penebusan pupuk subsidi mencapai 56%. Foto : Kriswanto

“Yang jelas, ketersedian pupuk di 2 gudang di Kabupaten Madiun melimpah. Kebutuhan petani sesuai RDKK (Rencana Kebutuhan Definitif Kelompok-red) akan terpenuhi dengan baik. Kita harus harmonis dan saling bersinergi antar petani, kelompok petani serta pemerintahan dan yang juga memegang kewenangan bahwa perkara penyaluran pupuk menjadi tanggung jawab PT. Pupuk Indonesia,” kata Purnomo Hadi.

Lebih lanjut, imbuh Purnomo Hadi, petani tidak perlu khawatir terkait stok pupuk. Jika memang ada kekurangan dapat diinformasikan dengan data yang jelas kepada instansi terkait.

”Sesuai kebijakan pak Presiden bahwa petani diberikan suplai pupuk yang bagus dan berkualitas. Tidak ada kata tidak cukup, semua harus cukup. Penyaluran juga akan diawasi,” pungkas Wakil Bupati Madiun itu.

Direktur Pupuk Kementerian Pertanian, Jekvy Hendra mendorong agar petani melakukan penebusan pupuk subsidi guna mendorong produktivitas pertanian. Petani dapat segera mendaftarkan diri dalam sistem elektronik Rencana Kebutuhan Definitif Kelompok (e-RDKK) yang menjadi syarat memperoleh kuota pupuk subsidi.

“Regulasi distribusi pupuk subsidi dulu ditangan distributor. Saat ini seluruh dipegang langsung oleh Pupuk Indonesia dan Kementerian Pertanian. Kalau seandainya ada masalah di lapangan, tidak lagi dicari distributornya, tetapi sudah langsung ke Pupuk Indonesia,” kata dia.

Image Not Found
Direktur Pupuk Kementerian Pertanian, Jekvy Hendra memastikan regulasi penyaluran pupuk subsidi lebih mudah. Foto : Kriswanto

Diketahui, Pupuk Indonesia mencatat realisasi penyaluran pupuk subsidi di Jawa Timur termasuk yang paling tinggi di Indonesia. Hingga 7 Mei 2025, Pupuk Indonesia sudah berhasil menyalurkan total 590.351 ton atau setara 31% dari total alokasi Jawa Timur tahun 2025. Angka tersebut berada di atas rata-rata penyaluran pupuk subsidi nasional, yakni 26%. Pupuk subsidi yang berhasil disalurkan di Jawa Timur itu terdiri dari Urea 285.401 ton, NPK 252.543 ton, NPK Formula Khusus 33 ton dan Organik 52.373 ton.

Untuk memenuhi kebutuhan pupuk subsidi di Jawa Timur, Pupuk Indonesia terus memastikan ketersediaan stok yang memadai. Pada 8 Mei 2025 posisi stok Jawa Timur mencapai 215.978 ton atau 301% dari ketentuan stok minimum. Stok tersebut terdiri dari Urea 118.617 ton, NPK 97.245 ton, NPK Formula Khusus 116 ton dan Organik 3.968 ton.

Kriswanto – Sinergia

Bagikan
  • Penulis: Kriswanto

Rekomendasi Untuk Anda

  • Ini Penampakan 11 Bus Mewah Kasus Dugaan Korupsi Dana BOS di SMK PGRI 2 Ponorogo

    Ini Penampakan 11 Bus Mewah Kasus Dugaan Korupsi Dana BOS di SMK PGRI 2 Ponorogo

    • calendar_month Sabtu, 18 Jan 2025
    • account_circle Ega Patria
    • visibility 100
    • 0Komentar

    Sinergia | Kab Ponorogo – Penyelidikan kasus dugaan korupsi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMK PGRI 2 Ponorogo terus ditelisik Kejaksaan Negeri (Kejari) Ponorogo. Hingga kini, sebanyak 24 saksi telah diperiksa diantaranya dari pihak sekolah, Dinas Pendidikan Jawa Timur serta Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Ponorogo-Magetan. Dalam kasus yang mencuat sejak tahun anggaran 2019-2024 ini, […]

    Bagikan
  • BGN Ancam Suspend Dapur MBG yang Tak Libatkan Minimal 15 Supplier Lokal

    BGN Ancam Suspend Dapur MBG yang Tak Libatkan Minimal 15 Supplier Lokal

    • calendar_month Senin, 1 Jun 2026
    • account_circle Kusnanto
    • visibility 144
    • 0Komentar

    Sinergia | Magetan – Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan akan menindak tegas dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tidak melibatkan sedikitnya 15 supplier lokal dalam penyediaan bahan pangan. Pernyataan tersebut disampaikan Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, saat menghadiri kegiatan Sinergi Ekonomi Kerakyatan Strategi Pemberdayaan Peternakan dan Usaha Mikro dalam Mendukung Program Makan Bergizi […]

    Bagikan
  • Ratusan Botol Miras Dimusnahkan, Polisi Bersih-Bersih Penyakit Masyarakat Jelang Lebaran

    Ratusan Botol Miras Dimusnahkan, Polisi Bersih-Bersih Penyakit Masyarakat Jelang Lebaran

    • calendar_month Kamis, 12 Mar 2026
    • account_circle Ega Patria
    • visibility 157
    • 0Komentar

    Sinergia | Ponorogo – Menjelang pengamanan arus mudik dan perayaan Idulfitri melalui Operasi Ketupat, Polres Ponorogo lebih dulu menggelar Operasi Pekat atau penyakit masyarakat. Operasi ini menyasar berbagai aktivitas yang dinilai meresahkan masyarakat, seperti peredaran minuman keras ilegal hingga obat-obatan terlarang. Kapolres Ponorogo AKBP Andin Wisnu Sudibyo mengatakan operasi tersebut menjadi langkah awal untuk menciptakan […]

    Bagikan
  • Pemkot Madiun Kembali Usulkan Pembangunan Rusunawa Ke Kementerian PUPR

    Pemkot Madiun Kembali Usulkan Pembangunan Rusunawa Ke Kementerian PUPR

    • calendar_month Sabtu, 11 Okt 2025
    • account_circle Kriswanto
    • visibility 73
    • 0Komentar

    Sinergia | Kota Madiun – Pemerintah Kota (Pemkot) Madiun kembali mengusulkan pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Usulan ini menjadi lanjutan dari pengkajian serupa yang telah disampaikan sejak tahun 2023. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Madiun, Jemakir menjelaskan bahwa dari sisi administrasi dan […]

    Bagikan
  • Proyek Penataan Kawasan Strategis, Plt Wali Kota Tekankan OPD Wajib Terlibat

    Proyek Penataan Kawasan Strategis, Plt Wali Kota Tekankan OPD Wajib Terlibat

    • calendar_month Selasa, 26 Mei 2026
    • account_circle Kriswanto
    • visibility 139
    • 0Komentar

    Sinergia | Madiun — Plt Wali Kota Madiun, F Bagus Panuntun menegaskan target penyelesaian proyek penataan kawasan strategis menjadi fokus utama Pemerintah Kota Madiun tahun 2026. Hal itu disampaikan saat rapat koordinasi bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), OPD terkait, serta konsultan perencana pada Selasa (26/5/2026). Beberapa proyek strategis yang menjadi pembahasan meliputi […]

    Bagikan
  • Pemkab Magetan Akui Pengawasan Pokir Terbatas, Wabup: Praktik di Lapangan di Luar Kewenangan

    Pemkab Magetan Akui Pengawasan Pokir Terbatas, Wabup: Praktik di Lapangan di Luar Kewenangan

    • calendar_month Senin, 27 Apr 2026
    • account_circle Kusnanto
    • visibility 128
    • 0Komentar

    Sinergia | Magetan – Pemerintah Kabupaten Magetan menyampaikan sikap resmi terkait mencuatnya kasus dugaan korupsi dana hibah pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD yang saat ini tengah ditangani aparat penegak hukum. Pemkab menegaskan bahwa pengawasan yang dilakukan selama ini lebih bersifat administratif, sementara praktik di lapangan berada di luar jangkauan kewenangan eksekutif. Wakil Bupati Magetan, Suyatni Priasmoro, […]

    Bagikan
expand_less