Realisasi APBD Kabupaten Madiun di Bawah 50 Persen, Sejumlah OPD Dinilai Lamban Serap Anggaran
- account_circle Tova Pradana
- calendar_month Senin, 14 Jul 2025
- visibility 160
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Sinergia | Kab. Madiun – Hingga semester pertama 2025 berakhir, Pemerintah Kabupaten Madiun mencatat realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masih berada di bawah 50 persen. Data per 30 Juni menunjukkan, pendapatan daerah baru mencapai 49,39 persen, sementara realisasi belanja tercatat 40,03 persen.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Madiun, Suntoko, mengatakan bahwa hingga 4 Juli, realisasi pendapatan daerah sedikit meningkat menjadi 49,47 persen. Rinciannya terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 41,30 persen dan dana transfer dari pusat maupun provinsi sebesar 52,50 persen. Ia mengakui bahwa capaian tersebut masih tergolong rendah mengingat sudah memasuki pertengahan tahun anggaran.
“Untuk sisi belanjanya, per 4 Juli sudah di angka 42,07 persen,” ujar Suntoko saat ditemui Senin (14/7/2025).
Suntoko menyebut efisiensi dan pergeseran anggaran menjadi salah satu penyebab lambatnya realisasi belanja. Ia menjelaskan bahwa perubahan penjabaran peraturan bupati menyebabkan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru mulai mengoptimalkan serapan anggaran pada pertengahan tahun.
“Setelah dilakukan pergeseran, OPD mulai melakukan percepatan realisasi. Tapi untuk menuju PAK (Perubahan Anggaran Keuangan), tentu akan ada pengalokasian ulang dari sisi belanja,” jelasnya.
Dalam rapat internal bersama pimpinan daerah, Bupati Madiun juga telah menekankan kepada OPD yang realisasinya masih rendah agar segera mengoptimalkan pelaksanaan program dan penyerapan anggaran. Dari pemantauan BPKAD, beberapa OPD yang serapannya di bawah 20 persen antara lain Bagian Hukum, Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim), Bagian Barang dan Jasa (Barjas), Dinas PUPR, serta Kelurahan Bangunsari.
Menurut Suntoko, rendahnya realisasi di beberapa OPD bukan semata akibat rendahnya kinerja, melainkan karena sejumlah kegiatan memang dijadwalkan baru akan dilaksanakan pada semester kedua.
“Memang sebagian kegiatan secara kas anggarannya dialokasikan untuk semester akhir, jadi belum terealisasi hingga pertengahan tahun ini,” katanya.
Meski begitu, Pemkab Madiun tetap menempati posisi cukup baik dalam konteks regional. “Per awal Juni, realisasi pendapatan daerah kita termasuk yang tertinggi di Jawa Timur,” ujar Suntoko.
Evaluasi terus dilakukan untuk memastikan kinerja OPD tidak terganggu akibat lambatnya realisasi. Suntoko menegaskan, pihaknya akan terus memantau dan mendorong percepatan agar target-target pembangunan daerah bisa tercapai sesuai rencana tahun anggaran 2025.
Tova Pradana – Sinergia
- Penulis: Tova Pradana
